Antisipasi El Nino 2026: Persiapan Pemerintah Jatim dan BNPB
Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim) bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah menggelar rapat koordinasi untuk mempersiapkan antisipasi terhadap fenomena El Nino yang diperkirakan akan terjadi pada musim kemarau 2026. Rapat ini dilakukan di Grahadi, Surabaya, dengan fokus utama pada pencegahan kekeringan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta penyediaan sumber air.
Fenomena El Nino dan Ancaman yang Dihadapi
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menjelaskan bahwa fenomena El Nino disebut sebagai “Godzilla” karena dampaknya yang ekstrem. Ia menegaskan bahwa kondisi ini bisa memicu kekeringan yang berpotensi besar terjadi di Jatim. Sebagai contoh, di Riau sudah terjadi kebakaran hutan dan lahan seluas 3.000 hektare, sedangkan di Natuna yang biasanya tidak pernah mengalami kebakaran juga terjadi.
Suharyanto menekankan pentingnya kesiapsiagaan sejak dini. Menurutnya, masalah ini tidak bisa diatasi oleh satu institusi saja, tetapi membutuhkan kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, hingga masyarakat.
Langkah Strategis yang Diambil
Dalam rapat tersebut, beberapa langkah strategis disepakati. Pertama, penguatan satuan tugas (satgas) darat untuk penanganan dini kebakaran. Kedua, percepatan penyediaan sumber air melalui pembangunan sumur dan distribusi air bersih. Ketiga, kemungkinan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca jika diperlukan.
Selain itu, persiapan sarana pendukung seperti helikopter water bombing juga menjadi perhatian. Suharyanto menyatakan bahwa penempatan armada udara di wilayah strategis seperti Bandara Iswahyudi Madiun dan Bandara Juanda Surabaya akan dilakukan. Hal ini bertujuan untuk mempercepat respons dalam menghadapi kebakaran yang bisa semakin parah akibat keterlambatan mobilisasi.
Target Produksi Padi yang Stabil
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa Jatim harus tetap menjaga perannya sebagai lumbung pangan nasional. Oleh karena itu, indeks pertanaman (IP) padi ditargetkan tidak mengalami penurunan. Ia menjelaskan bahwa proyeksi BMKG menunjukkan bahwa fase kekeringan mulai terjadi sejak April 2026, intensitasnya meningkat pada Mei, dan mencapai puncaknya pada Agustus mendatang.
Khofifah menambahkan bahwa target IP padi di Jatim pada September nanti adalah 2,7, meskipun ada daerah seperti Ngawi yang mencapai 3,5. Untuk mencapai target ini, Dinas Pertanian telah melakukan pemetaan wilayah yang membutuhkan intervensi, khususnya dalam penyediaan sumber air melalui pembangunan sumur-sumur dalam guna mendukung irigasi lahan pertanian.
Pendekatan Dua Kategori dalam Penanganan Kekeringan
Strategi penanganan kekeringan dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu pemenuhan kebutuhan air untuk masyarakat sehari-hari serta kebutuhan air untuk sektor pertanian. Khofifah menegaskan bahwa keduanya harus dipastikan terpenuhi dengan baik.
Selain itu, Pemprov Jatim juga tengah melakukan pemetaan terhadap daerah-daerah sentra produksi padi, khususnya 10 besar produsen padi di Jatim, sebagai dasar penyusunan plan of action yang lebih detail dan tepat sasaran.
Kesiapsiagaan Lintas Sektor
Khofifah menekankan bahwa kesiapsiagaan lintas sektor terus diperkuat. Misalnya, Dinas Sosial dipastikan selalu bersiaga dalam menghadapi kondisi kedaruratan yang berpotensi muncul akibat kekeringan maupun dampak turunannya. Ia menegaskan bahwa semua perangkat daerah harus siap menghadapi situasi apa pun.
Peran BNPB dalam Koordinasi dan Data
Kepala BNPB juga menyampaikan bahwa pihaknya memiliki daftar peta yang sangat komprehensif, yang dapat menjadi panduan bagi Pemprov Jawa Timur dalam menyusun rencana aksi secara detail dan terukur.
Jurnalis digital yang menaruh perhatian besar pada perkembangan teknologi dan komunikasi. Ia senang membaca jurnal ilmiah, mencoba aplikasi baru, dan melakukan riset kecil untuk mempertajam analisis. Hobinya termasuk bermain catur dan mendengarkan musik klasik. Motto: "Pemahaman mendalam menghasilkan berita yang bernilai."
