Perubahan Metode Distribusi Bantuan dari Udara
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, memastikan bahwa penyaluran bantuan bagi masyarakat terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor di wilayah Sumatera kini tidak lagi dilakukan dengan cara melempar barang dari helikopter. Pemerintah telah mengganti metode tersebut dengan sistem airdrop menggunakan payung khusus agar bantuan tiba secara aman dan tepat sasaran.
Suharyanto menjelaskan bahwa perubahan metode ini merupakan instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto setelah melihat kondisi lapangan yang menuntut keamanan distribusi logistik. Dalam rapat terbatas bersama kementerian dan lembaga di Lanud Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, disampaikan bahwa penggunaan sistem airdrop memastikan paket bantuan tidak rusak dan tidak membahayakan warga yang menunggu.
Ia menambahkan bahwa airdrop memungkinkan helikopter menjangkau daerah-daerah yang terisolasi akibat kerusakan jalan dan jembatan. Seluruh bantuan yang dikirim melalui udara kini telah menerapkan protokol keselamatan baru, termasuk pemilihan zona pendaratan sementara, penandaan lokasi oleh tim darat, serta penyesuaian berat logistik agar aman dijatuhkan menggunakan payung khusus.
Daerah Terisolasi yang Mulai Tersentuh Bantuan
BNPB melaporkan bahwa sejumlah wilayah di tiga provinsi terdampak bencana masih dalam kondisi terisolasi. Di Aceh, Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Aceh Tengah menjadi kawasan yang paling sulit dijangkau akibat longsor besar yang menutup akses utama. Jalur darat masih dalam proses pembukaan dengan pengerahan alat berat.
Sementara di Sumatera Utara, masih ada dua kabupaten yang terisolasi, yaitu Humbang Hasundutan dan Tapanuli Utara. Sejumlah kecamatan dan desa di wilayah ini terputus total karena jembatan hanyut dan ruas jalan amblas. Helikopter TNI dan Polri terus melakukan pengiriman logistik secara bertahap.
Di Sumatera Barat, Kabupaten Agam dan Kabupaten Pesisir Selatan masih masuk kategori wilayah penanganan khusus. Beberapa nagari di dua kabupaten tersebut sulit dijangkau karena tanah longsor yang terjadi berulang selama hujan ekstrem sepekan terakhir.
Penambahan Tenaga Kesehatan dan Upaya Penanganan Pengungsi
Selain distribusi logistik, pemerintah memperkuat pelayanan kesehatan darurat. Tenaga medis tambahan diturunkan ke sejumlah titik pengungsian untuk menangani keluhan kesehatan yang mulai meningkat, seperti infeksi saluran pernapasan, diare, penyakit kulit, dan demam. Fasilitas kesehatan darurat juga didirikan di area yang memiliki jumlah pengungsi terbanyak.
Upaya penyediaan air bersih menjadi fokus lain pemerintah. Berbagai unit penyulingan air portabel dikirimkan ke lokasi-lokasi yang pasokan airnya rusak total akibat banjir bandang. Pendataan kebutuhan air bersih dilakukan setiap hari untuk memastikan standar minimum kesehatan terpenuhi.
Infrastruktur Masih Dalam Tahap Perbaikan
BNPB dan Kementerian PUPR terus melakukan perbaikan darurat pada akses jalan utama, termasuk pemasangan jembatan bailey di beberapa titik yang jembatannya hanyut terbawa arus. Perbaikan ini diprioritaskan untuk membuka jalur logistik agar distribusi bantuan tidak selalu bergantung pada udara.
Tim survei teknis juga telah diterjunkan untuk memetakan potensi longsor susulan. Setiap daerah yang rawan akan direkomendasikan untuk relokasi sementara. Pemerintah daerah diminta menyiapkan lahan aman sebagai lokasi hunian sementara agar warga tidak kembali ke wilayah berisiko tinggi.
Data Korban Bencana yang Terus Diperbarui
Hingga Minggu, 7 Desember 2025, tercatat 921 orang meninggal dunia dan ratusan lainnya masih hilang di tiga provinsi terdampak. Sumatera Utara mencatat 329 korban meninggal dan 82 orang hilang. Di Sumatera Barat, korban meninggal mencapai 226 orang dan 213 orang belum ditemukan. Aceh menjadi wilayah dengan korban terbanyak, yaitu 366 meninggal dan 97 hilang.
BNPB menyebut angka korban kemungkinan masih berubah seiring proses pencarian yang terus dilakukan. Beberapa lokasi masih sulit ditembus tim SAR karena endapan material longsor yang sangat tebal.
Rencana Pemulihan Jangka Pendek dan Panjang
Pemerintah sedang menyiapkan rencana pemulihan pascabencana yang mencakup rekonstruksi infrastruktur dasar, pemulihan layanan publik, serta bantuan untuk pemulihan ekonomi masyarakat. Estimasi anggaran yang diperlukan mencapai puluhan triliun rupiah karena skala kerusakan yang sangat besar.
Untuk tahap jangka pendek, pemerintah akan fokus pada pemulihan akses jalan, normalisasi sungai, dan pembangunan hunian sementara. Pada tahap jangka panjang, pemerintah akan memperkuat mitigasi bencana melalui pembangunan tanggul, sistem peringatan dini, serta reboisasi di wilayah perbukitan yang rawan longsor.
