Kenaikan Harga BBM dan Dampaknya terhadap Keuangan Negara
Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), menyampaikan bahwa defisit keuangan negara bisa semakin besar jika harga BBM tidak disesuaikan. Pernyataan ini dilontorkan saat ia menanggapi kenaikan harga BBM nonsubsidi yang baru saja diumumkan oleh pemerintah.
JK juga membantah anggapan bahwa dirinya mendesak pemerintah mencabut subsidi BBM. Menurutnya, pernyataan tentang pencabutan subsidi yang pernah ia sampaikan hanya sebatas usulan yang boleh diterima atau tidak oleh pemerintah. Ia menjelaskan bahwa alasan utama dari usulan tersebut adalah untuk menyelamatkan APBN yang dinilai semakin tipis.
Kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM nonsubsidi mulai Sabtu (18/4/2026) telah memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk JK. Ia menilai bahwa kenaikan harga BBM memang sulit dihindari, mengingat kondisi keuangan negara yang sedang tertekan akibat situasi ekonomi global.
Menurut JK, kenaikan harga BBM yang mencapai lebih dari 50 persen sudah ia perkirakan sejak sekitar dua bulan lalu, setelah melihat kemampuan fiskal negara. Ia menegaskan bahwa jika negara tidak menyesuaikan harga BBM, maka defisit keuangan akan semakin besar.
Penjelasan Tentang Kenaikan Harga BBM
Dalam penjelasannya, JK menyebutkan bahwa faktor eksternal menjadi salah satu penyebab utama lonjakan harga BBM. Contoh nyata adalah kenaikan harga BBM yang sebelumnya berada di kisaran Rp14.000 per liter, kemudian melonjak hingga Rp24.000 per liter. Ia menegaskan bahwa kebijakan ini sudah dihitung sejak dua bulan lalu, dan tidak mungkin bagi keuangan negara untuk tidak menyesuaikan harga BBM.
Untuk wilayah Pulau Jawa, harga Pertamax Turbo kini menjadi Rp19.400 per liter dari sebelumnya Rp13.100, atau naik lebih dari Rp6.000. Sementara itu, Pertamina Dex juga naik cukup tinggi, dari Rp14.500 menjadi Rp23.900 per liter.
JK menegaskan bahwa ia hanya menyampaikan pendapat sebagai warga negara, bukan memaksa pemerintah untuk mencabut subsidi BBM. Ia menegaskan bahwa semua warga negara memiliki hak untuk mengusulkan apa pun ke pemerintah. “Pemerintah ini pemerintah kita, apa yang salah kalau kita usulkan naik BBM yang ternyata sekarang naik BBM?” tegasnya.
Perlu Evaluasi Anggaran dan Pengurangan Subsidi
Menurut JK, pemerintah memang perlu melakukan evaluasi anggaran, termasuk mengurangi subsidi untuk menekan utang negara. Subsidi yang terlalu besar, kata dia, justru membuat masyarakat tidak cenderung berhemat dan akhirnya memicu kemacetan serta menambah beban utang.
JK juga menekankan bahwa pengguna BBM nonsubsidi umumnya berasal dari kalangan masyarakat yang mampu. Karena itu, efisiensi anggaran tetap harus menjadi perhatian pemerintah. “Kita minta bahwa, agar dipertimbangkan untuk mengurangi defisit, mengurangi utang dengan cara mengurangi subsidi karena mengurangi subsidi berarti menaikkan harga, dan itu dilakukan di banyak negara,” katanya.
Ia menambahkan bahwa harga yang terlalu murah justru membuat masyarakat cenderung tidak berhemat. “Kenapa? Karena kalau harga murah seperti sekarang orang tidak cenderung untuk tidak berhemat. Dia akan jalan macet jalan karena murah BBM. Di samping itu subsidi akan meningkat terus. Nah kalau meningkat terus maka utang naik terus,” pungkas JK.
