Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Lingkungan Mengungkap Kekurangan dalam Program Makan Bergizi Gratis
Utusan Khusus Presiden bidang Energi dan Lingkungan, Hashim Djojohadikusumo, menyampaikan bahwa berbagai kelemahan yang terjadi dalam implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) sejauh ini adalah hal yang wajar. Namun, ia menilai perlu adanya pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan program tersebut berjalan dengan baik.
Pada acara Jaga Desa Award 2026 di Jakarta, Minggu malam (19/4/2026), Hashim mengharapkan bantuan dari pengurus Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas) dalam mengawal pelaksanaan MBG di desa-desa. Ia menjelaskan bahwa meskipun ada beberapa masalah seperti keracunan dan munculnya belatung, hal tersebut wajar karena MBG merupakan program pertama yang melibatkan banyak penerima manfaat.
“Kita lihat memang ada kelemahan-kelemahan, misalnya keracunan, ada timbulnya belatung-belatung, dan sebagainya; tetapi saya kira ini suatu hal yang cukup wajar karena program MBG ini program pertama yang dilaksanakan, yang meliputi begitu banyak penerima manfaat,” ujar Hashim.
Adik Presiden Prabowo Subianto itu juga mengakui bahwa program MBG mendapat banyak kritik dari masyarakat. Namun, dia menilai aspirasi tulus dari rakyat perlu ditanggapi dengan serius.
Hashim menekankan bahwa MBG merupakan program strategis untuk meningkatkan kecerdasan anak bangsa. Program ini dirancang berawal dari keresahan Presiden Prabowo atas kondisi tengkes atau stunting yang dialami anak-anak Indonesia pada sekitar tahun 2006.
“Saya ingat, ini menurut Kementerian Kesehatan, waktu itu, 30 persen anak-anak Indonesia menderita stunting. Sewaktu itu, Pak Prabowo bilang ke saya, ‘Kalau ini tidak bisa ditanggulangi, kondisi yang berat ini, kita bisa bayangkan 20 tahun kemudian’,” jelas Hashim.
Oleh karena itu, ia menilai pengawalan terhadap implementasi program MBG penting untuk dilakukan. Pada acara yang diselenggarakan Abpednas tersebut, Hashim mengatakan bahwa pengurus bisa berkontribusi mendampingi jalannya program MBG agar tidak terjadi penyelewengan hingga memastikan mutu makanan tetap terjaga.
Aplikasi Jaksa Garda Desa sebagai Alat Pengawasan
Dia pun menyoroti aplikasi Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) yang digagas Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel). Hashim juga menerima informasi dari Jamintel Kejagung Reda Manthovani bahwa sudah ada aplikasi yang bisa segera dipakai untuk mengawal program MBG sampai ke desa-desa.
“Seluruh anggota Abpednas kami harapkan, mungkin lebih dari 300 ribu, nanti anggota Abpednas setiap desa 73 ribu, bisa ada lima anggota. Dengan aplikasi ini, bisa foto, bisa menjaga mutu daripada makanan ini, ini akan sangat-sangat membantu pemerintah. Ini salah satu tugas yang mulia, yang luar biasa, menjaga MBG,” ujar Hashim.
Komitmen Lembaga Gizi Nasional
Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana yang juga hadir pada acara tersebut, menegaskan komitmen lembaganya untuk melakukan pengawasan menyeluruh terhadap program MBG. Ia menekankan bahwa pengawasan tidak hanya terbatas pada pemanfaatan dana, tetapi juga mencakup kualitas menu yang disajikan.
“Tentu saja ini menjadi pengawasan menyeluruh, tidak hanya pemanfaatan dananya, tetapi juga kualitas menu,” kata Dadan ditemui usai acara.
