Kritik Terhadap Kementerian Pariwisata Akibat Ketidakjelasan Anggaran
Dalam rapat kerja antara Kementerian Pariwisata dan Komisi VII DPR RI, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana dihadapkan dengan pertanyaan yang menuntut kejelasan terkait angka transfer daerah sebesar Rp5,7 miliar. Namun, ia tidak berhasil memberikan jawaban yang memadai, sehingga memicu kritik dari berbagai pihak.
Penyelidikan Data Anggaran oleh Komisi VII DPR
Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Daulay, menegaskan bahwa pengelolaan keuangan negara harus didasarkan pada data yang pasti, bukan sekadar perkiraan. Ia secara langsung menanyakan kepada Menpar Widiyanti mengenai jumlah transfer ke daerah tersebut.
“Yang transfer ke daerah itu berapa tadi? 5,7 (miliar) ya?” tanya Saleh dalam rapat yang disiarkan melalui TV Parlemen. Widiyanti menjawab bahwa angka tersebut berasal dari deputi pemasaran. Namun, ketika ditanya lebih lanjut apakah angka tersebut mencakup seluruh program kementerian atau hanya sebagian, jawabannya terdengar ragu-ragu.
“Pemasaran,” jawab Widiyanti singkat. Hal ini membuat Saleh merespons dengan nada tegas, menilai bahwa jawaban tersebut menunjukkan ketidakjelasan dalam penyusunan laporan anggaran.
Kemenpar Tidak Siap Menghadapi Pertanyaan
Situasi dalam rapat menjadi canggung ketika jajaran internal kementerian, termasuk biro perencanaan, tidak mampu memberikan angka pasti untuk menjelaskan selisih yang dipersoalkan. Keadaan ini dinilai berpotensi menimbulkan salah tafsir dalam pengawasan penggunaan anggaran negara.
Saleh menekankan bahwa pengelolaan keuangan negara tidak bisa didasarkan pada perkiraan semata. “Ini bukan soal kira-kira. Angka itu harus eksak,” tegasnya. Menurutnya, setiap angka dalam laporan anggaran harus memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, baik secara administratif maupun substantif.
Ia juga mengingatkan bahwa DPR memiliki fungsi pengawasan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana publik. Sebagai tindak lanjut, Komisi VII DPR RI memberikan tenggat waktu lima hari kepada Kementerian Pariwisata untuk memperbaiki dan menyampaikan ulang laporan anggaran yang telah diverifikasi.
Video Rapat Viral dan Reaksi Publik
Di luar ruang rapat, potongan video momen tersebut langsung viral di media sosial. Warganet ramai menyoroti kesiapan kementerian dalam menyusun laporan anggaran, sekaligus menegaskan pentingnya transparansi dalam pengelolaan keuangan negara.
Termasuk mantan anggota DPR RI, Akbar Faizal. Ia melontarkan kritik tajam terhadap Menteri Pariwisata RI, Widiyanti Putri Wardhana setelah video sang menteri viral. Dalam cuitannya, Akbar Faizal secara terbuka menilai kinerja sektor pariwisata masih jauh panggang dari api.
Ia bahkan menyebut kondisi tersebut membuat publik kian kehilangan harapan terhadap kontribusi Kementerian Pariwisata dalam mendongkrak pemasukan negara. “Yth Ibu Menteri @KemenPariwisata, Widianti Putri Wardhana, hidup ini asyik jika tepat cara menjalaninya. Anda tampak makin tersiksa dengan tugas dan tanggung jawab itu. Dan kami makin putus asa menunggu kinerja dari sektor pariwisata,” tulis Akbar Faizal di X.
Kritik untuk Melepaskan Jabatan
Akbar Faizal juga menyinggung pentingnya sektor pariwisata sebagai salah satu sumber pemasukan negara. Menurutnya, potensi tersebut belum dimaksimalkan secara optimal. “Negara butuh uang banyak yang sebenarnya sangat bisa datang dari kementerian Anda. Bukan hanya Anda anggota kabinet yang terlihat menderita oleh ketidakmampuan seperti itu,” lanjutnya.
Di akhir pernyataannya, Akbar Faizal secara tegas meminta agar Menteri Pariwisata berani mengakui kondisi tersebut, bahkan menyarankan untuk melepaskan jabatan. “Tapi kami berharap Anda lebih jujur mengakui itu ketimbang teman-teman Anda lainnya. Lepaskan saja. Lepaskan!!” tulisnya.
Pernyataan tersebut langsung memicu beragam reaksi dari warganet. Tak sedikit yang mendukung kritik tersebut.
