Menteri PKP Maruarar Sirait Ditantang Jaya Hercules Soal Tanah

Keterlibatan Menteri PKP dalam Persoalan Kepemilikan Lahan di Jakarta Pusat

Sebuah polemik terkait kepemilikan lahan di Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, telah memicu perdebatan antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dengan Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, Rosario de Marshall alias Hercules. Hercules menantang Ara untuk membuktikan bahwa lahan seluas 34.690 meter persegi tersebut merupakan milik PT Kereta Api Indonesia (KAI). Tidak hanya itu, ia juga menantang Direktur Utama PT KAI, Boby Rasyidin.

Hercules mengklaim bahwa lahan yang disebut sebagai milik negara bukanlah milik PT KAI, melainkan ahli waris bernama Sulaeman Effendi. Menurutnya, GRIB Jaya bersama tim hukumnya telah menerima kuasa dari Sulaeman Effendi untuk memperjuangkan hak kepemilikan atas lahan tersebut. Ia menegaskan bahwa jika lahan tersebut benar-benar milik negara, maka pihak berwenang harus memberikan bukti secara jelas.

“Kalau memang di sini barang ini punya negara, bawa bukti tunjuk di sini. Semua kita kroscek semua benar oke, dari mana hak pakainya, dari mana HPL-nya, asal-usulnya dari mana,” ujar Hercules di Tanah Abang, Jumat (10/4/2026).

Ia juga membuka peluang dialog dengan Menteri Ara dan pihak KAI, terutama jika lahan tersebut akan digunakan untuk pembangunan perumahan rakyat. “Tapi kami masih buka peluang untuk ayo kalau ini program negara, program pemerintah, program Pak Presiden, ayo mari kita bicara baik-baik,” tuturnya.

Hercules mengatakan bahwa ia yakin tanah itu merupakan milik Sulaeman karena sudah puluhan tahun tinggal di Tanah Abang. Ia menjelaskan bahwa lahan di bongkaran Tanah Abang sempat disewa oleh pihak swasta dan digunakan untuk usaha PT AB. Pihak swasta kemudian mengurus hak pengelolaan lahan (HPL) hingga 2017. Setelah HPL berakhir pada 2017, lahan tersebut dikembalikan kepada pemilik asal, yakni Sulaeman Effendi. Saat ini, tanah tersebut disewakan oleh pihak swasta untuk parkir kendaraan.

Hingga kini, lanjut Hercules, lahan itu masih dikuasai secara fisik oleh Sulaeman selaku ahli waris. Merujuk pada HPL dan riwayat kepemilikan tersebut, ia menegaskan bahwa lahan kosong di bongkaran Tanah Abang bukan merupakan milik negara. Ia juga membantah dugaan bahwa lahan tersebut dikuasai oleh pihak GRIB Jaya.

“Jadi di sini, lahan ini bukan milik negara. Supaya masyarakat Indonesia biar tahu bahwa ‘Oh Hercules, ormas, preman menguasai lahan negara’. Tidak,” katanya.

Debat dengan Menteri Ara

Sebelumnya, pada Minggu (5/4/2026), Maruarar Sirait mendatangi lahan kosong di wilayah Tanah Abang, Jakarta Pusat, yang disebut sebagai milik negara dan selama ini dikuasai ormas. Lahan yang dipersoalkan tersebut memiliki luas sekitar 34.690 meter persegi dan berada di kawasan bekas bongkaran, meliputi wilayah Kelurahan Kebon Kacang dan Kelurahan Kebon Melati, Jakarta Pusat.

Adapun batas-batas lahan tersebut, yakni di sebelah utara berbatasan dengan Jembatan Tinggi, sebelah timur dengan jalan raya, sebelah barat dengan rel kereta api dan sungai, serta di sebelah selatan berbatasan dengan area perkampungan. Dalam kegiatan pengecekan yang diunggah melalui akun Instagram pribadinya, Ara sempat berdebat dengan Hercules.

Lahan tersebut rencananya akan digunakan untuk pembangunan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). “Tujuan saya mau membangun untuk rumah rakyat di sini. Jadi bukan untuk pengembang, dan sebagainya,” ucap Maruarar saat bertemu Hercules dan perwakilan ormas, Senin (6/4/2026).

Menanggapi hal itu, Hercules menyatakan lahan tersebut bukan milik negara dan meminta untuk membuktikan kepemilikannya. Setelah kunjungan tersebut, Maruarar mengungkapkan bahwa sejumlah lahan milik PT KAI di kawasan Senen hingga Tanah Abang dikuasai pihak lain. Ia menegaskan bahwa negara harus hadir dalam pengelolaan asetnya.

“Kita tahu negara ini adalah negara hukum, ya. Jadi tanah negara kita harus hadir dan digunakan untuk kepentingan negara dan rakyat. Jangan ragu-ragu,” ujar Maruarar di Istana, Jakarta, Senin.

Profil Maruarar Sirait

Lahir di Medan, 23 Desember 1969, Maruarar Sirait merupakan putra dari Sabam Sirait, mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang juga orang dekat Megawati Soekarnoputri. Dalam sejumlah kesempatan, Megawati pernah bercerita bahwa Sabam Sirait merupakan orang pertama yang membujuknya terjun ke politik.

Maruarar telah malang melintang di politik. Alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Parahyangan Bandung itu duduk di kursi anggota DPR RI selama tiga periode. Selama 2004-2009, 2009-2014, dan 2014-2019, Maruarar menjabat sebagai anggota Komisi XI DPR RI yang membidangi keuangan dan perbankan.

Pada Pemilu 2019, Maruarar sedianya kembali mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, namun gagal melenggang ke Parlemen. Sejak 20 September 2023, Maruarar ditunjuk sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Anti-Mafia Sepak Bola oleh Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Erick Thohir.

Ketika Jokowi dan Jusuf Kalla memimpin Indonesia pada periode 2014-2019, nama Maruarar Sirait masuk dalam jajaran calon menteri yang mengisi kabinet pemerintahan kala itu. Isu yang berembus saat itu, Maruarar hendak diberi kursi Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo). Namun, hingga jajaran menteri diumumkan pada Minggu sore, Maruarar tak tampak di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Ke Luar PDIP, Gabung Prabowo

Menjelang pemilihan presiden 2024, Ara keluar dari PDIP. Melansir Kompas, pengunduran diri Maruarar Sirait terjadi, Senin (15/1/2024), dengan mendatangi kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Saat berpamitan, mantan Ketua Taruna Merah Putih, organisasi sayap PDI-P itu, turut mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri hingga Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto.

“Sesudah saya berdoa dan berdiskusi dengan orang terdekat, teman-teman terdekat, saya memutuskan untuk pamit dari PDI Perjuangan,” kata Maruarar.

Maruarar mengaku, dirinya meninggalkan PDI-P karena mengikuti langkah politik Presiden Joko Widodo. Namun ia tak memerinci apakah alasan itu terkait dengan dukungan terhadap pasangan calon presiden dan calon wakil presiden tertentu, atau hal lain.

“Saya memilih untuk mengikuti langkah Pak Jokowi karena saya percaya Pak Jokowi adalah pemimpin yang sangat didukung oleh rakyat Indonesia,” tuturnya.

Setelah ke luar, Ara memilih bergabung ke dalam tim kampanye Prabowo-Gibran. Dan setelah Prabowo-Gibran dilantik, dia pun ditetapkan sebagai salah satu menteri.