Perubahan Skema Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini mengalami penyesuaian dalam skema pelaksanaannya. Hal ini dilakukan sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan efisiensi anggaran, sambil tetap memastikan bahwa masyarakat yang paling membutuhkan tidak terabaikan. Salah satu perubahan utama adalah durasi pelaksanaan program yang kini dirancang berjalan selama lima hari dalam sepekan.
Namun, pemerintah tetap memberi perhatian khusus pada wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) serta daerah dengan tingkat stunting tinggi. Wilayah-wilayah tersebut masih akan menerima manfaat program MBG selama enam hari penuh. Langkah ini diambil sebagai bentuk kompromi agar efisiensi tetap tercapai tanpa mengorbankan kelompok yang paling rentan.
Penyesuaian ini disampaikan oleh Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa. Ia menjelaskan bahwa perubahan durasi pelaksanaan merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam mengelola anggaran secara lebih bijak. “Di tempat lain, di seluruh kementerian ada efisiensi. Ada tahap ketiga yang kita desain untuk menutup kekurangan anggaran yang ada,” ujar Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta.
Menurutnya, penyesuaian ini bukan berarti mengurangi esensi dari program MBG. Justru sebaliknya, langkah tersebut diambil agar program tetap bisa berjalan secara optimal dan berkelanjutan di tengah kondisi fiskal yang dinamis. Purbaya juga menegaskan bahwa kualitas serta manfaat program tidak akan berkurang meski ada perubahan skema pelaksanaan.
“Artinya menyesuaikan dengan perkembangan keadaan. Jadi harusnya tidak ada masalah,” katanya. Ia menambahkan bahwa tidak ada pemangkasan anggaran secara langsung terhadap program MBG. Efisiensi yang dilakukan berasal dari internal pelaksanaan program yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN), sehingga tujuan utama program tetap dapat tercapai tanpa gangguan berarti.
Pengecualian untuk Daerah 3T dan Wilayah Risiko Stunting Tinggi
Di sisi lain, BGN menetapkan adanya pengecualian dalam pelaksanaan program tersebut. Program MBG tetap dijalankan enam hari dalam sepekan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta wilayah dengan prevalensi stunting tinggi. Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan langkah strategis untuk memastikan anak-anak di wilayah rentan tetap mendapatkan asupan gizi yang cukup setiap hari.
“Pemberian MBG untuk daerah 3T dan risiko stunting tinggi dilakukan selama enam hari sekolah atau Senin sampai Sabtu. Ini merupakan langkah strategis memastikan anak-anak menerima gizi yang cukup setiap hari,” ujar Dadan dalam keterangannya.
Ia menjelaskan, pelaksanaan program didasarkan pada data terbaru Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 yang dirilis Kementerian Kesehatan, serta melibatkan dinas pendidikan dan kesehatan daerah untuk memastikan ketepatan sasaran. “Tim kami akan bekerja sama dengan dinas pendidikan dan kesehatan setempat untuk memastikan data akurat, sehingga MBG tepat sasaran,” kata Dadan.
Pendataan tersebut mencakup jumlah sekolah, jumlah siswa, hingga tingkat prevalensi stunting di masing-masing daerah, dengan prioritas wilayah Indonesia bagian timur, sebagian Sumatera, serta Papua. “Integritas data sangat penting karena program ini menyangkut kesehatan dan masa depan generasi muda. Kami tidak ingin ada anak yang tertinggal dari pemenuhan gizi,” tuturnya.
Komitmen Prabowo Subianto terhadap MBG
Di tengah wacana efisiensi tersebut, Presiden Prabowo Subianto justru menegaskan bahwa program MBG tidak akan dipangkas. Prabowo menyatakan tetap mempertahankan program tersebut karena dinilai penting bagi pemenuhan gizi masyarakat.
“Saya akan bertahan sedapat mungkin (untuk menjalankan program MBG). Daripada uang-uang dikorupsi, lebih baik rakyat saya bisa makan,” tegas Prabowo. Ia menilai MBG merupakan investasi jangka panjang bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia, sekaligus upaya menekan angka stunting.
“Saya yakin di jalan yang benar. Uang kita ada. Saya pertaruhkan kepemimpinan saya,” lanjutnya. Pemerintah, kata Prabowo, masih memiliki banyak opsi penghematan lain tanpa harus memangkas program prioritas seperti MBG.
Efisiensi Anggaran Dilakukan pada Belanja Lain
Sejalan dengan itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan bahwa program MBG tidak termasuk dalam daftar yang akan terkena efisiensi anggaran. Pemerintah memilih memangkas belanja yang dinilai kurang produktif, seperti perjalanan dinas dan belanja operasional lainnya.
Hal serupa disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang menegaskan bahwa program unggulan tetap berjalan. Menurutnya, efisiensi akan difokuskan pada pos belanja lain tanpa mengganggu program strategis nasional.
