Viral Iring-iringan Truk Dikawal Oknum TNI
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akhirnya memberikan penjelasan terkait viralnya video iring-iringan truk kontainer yang diduga dikawal oleh oknum anggota TNI. Video tersebut sempat menjadi perbincangan di media sosial, khususnya di ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek (Japek). Dalam video tersebut, tampak petugas kepolisian menghentikan iring-iringan kendaraan besar dan seorang anggota TNI keluar dari salah satu truk kontainer.
Menurut Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Aan Suhanan, aturan pembatasan kendaraan sumbu tiga ke atas telah disepakati melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Kemenhub, Polri, dan Kementerian PU. Aturan ini berlaku selama periode angkutan Lebaran, yakni 13 hingga 29 Maret 2026. Kendaraan yang dilarang meliputi mobil barang tiga sumbu atau lebih, kereta tempelan, gandengan, serta pengangkut hasil galian dan bahan bangunan.
Terkait pelanggaran yang masih terjadi di lapangan, Aan menegaskan bahwa polisi telah melakukan tindakan tegas terhadap operator angkutan yang tidak mematuhi aturan. “Dari Kepolisian sudah melakukan tindakan tegas, ya, kepada para operator yang masih melakukan operasi di jalan. Di samping tilang juga sudah mengalihkan, menyekat, ya, untuk tidak melalui jalan tol,” ujar dia.
Penindakan Polri Terhadap Pelanggaran
Kasi Humas Polres Karawang Ipda Cep Wildan mengonfirmasi bahwa penindakan terhadap kendaraan bersumbu tiga atau lebih dilakukan oleh Korps Polisi Lalu Lintas (Korlantas) Polri. Meski demikian, Wildan menegaskan bahwa Polres Karawang tetap berkomitmen melakukan pengawasan ketat terhadap kendaraan bersumbu tiga ke atas yang melintas di jalur mudik. Hal ini sesuai dengan SKB antara Dirjen Perhubungan Darat, Korlantas Polri, dan Dirjen Bina Marga untuk memastikan kelancaran arus lalu lintas.
“Kami berkomitmen melakukan penindakan terhadap kendaraan sumbu 3 atau lebih yang melintas, baik di jalur tol maupun arteri, baik itu tilang manual maupun melalui ETLE,” kata Wildan.
Menu Makanan Rutan KPK Saat Lebaran
Selain isu tentang truk yang viral, informasi lain yang ramai dibicarakan adalah menu makanan rutan KPK saat Lebaran. Menurut Silvia Rinita Harefa, istri mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan, tahanan di Rutan KPK tidak makan jatah rutan, melainkan hidangan Lebaran dari keluarga.
Silvia mengungkapkan bahwa sang suami justru menyuruhnya untuk membawa pulang jatah makanan agar pihak keluarga tahu apa yang mereka makan sehari-hari. Sebagai gantinya, para tahanan menyantap hidangan khas Lebaran yang dibawakan langsung oleh pihak keluarga dari luar.
Curhat Menkeu Purbaya di Momen Lebaran
Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa mengaku jika Lebaran kali ini lebih berat dibanding sebelumnya. Hal itu karena kini Purbaya sebagai pembantu presiden merasakan susah tidur. Meski Purbaya mengaku ada rasa senang karena menjadi menteri berarti menerima bonus lebih banyak, pekerjaan sebagai Menkeu membuatnya susah tidur.
“Pada sehat sih. Kelihatan sehat,” ujarnya usai melaksanakan salat Idulfitri 1447 Hijriah di Masjid Salahuddin, Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Sabtu (21/3/2026).
Purbaya juga berbagi cerita perihal penampilannya dalam merayakan Idulfitri. Ia memamerkan baju koko yang dikenakannya dibeli dari kawasan Tanah Abang. “Bajunya ini beli di Tanah Abang waktu itu,” tuturnya.
Profil Purbaya Yudhi Sadewa
Purbaya Yudhi Sadewa lahir di Bogor pada 7 Juli 1964. Ia meraih gelar Sarjana Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung (ITB). Purbaya kemudian melanjutkan studi di Purdue University, AS, meraih gelar MSc dan Ph.D dalam bidang Ilmu Ekonomi.
Karier profesionalnya berawal sebagai Field Engineer di Schlumberger Overseas SA (1989–1994), lalu berpindah ke dunia riset ekonomi sebagai Senior Economist di Danareksa Research Institute (2000–2005). Ia juga pernah menjabat Direktur Utama PT Danareksa Securities (2006–2008), Chief Economist Danareksa Research Institute (2005–2013), serta anggota Dewan Direksi PT Danareksa (Persero) pada 2013–2015.
Purbaya diangkat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melalui Keputusan Presiden RI No. 58/M Tahun 2020 dan resmi menjabat mulai 3 September 2020. Jabatan ini mempertegas perannya sebagai penjaga stabilitas sistem keuangan nasional.
