.CO.ID, JAKARTA — Dari kejauhan, Teluk Persia tampak tenang di pagi hari. Namun di balik cakrawala yang sunyi itu, ketegangan menggantung seperti awan hitam yang siap meledak. Pesawat tempur Israel dan Amerika Serikat terus mengintensifkan patroli udara, sementara Iran memperkuat pertahanan pesisirnya dengan rudal-rudal yang siap diluncurkan dalam hitungan menit.
Di tengah riuh rendah eskalasi militer, dunia kembali dihadapkan pada pertanyaan klasik yang tak kunjung usai: siapakah sebenarnya Iran? Apakah ia poros perlawanan yang berani menantang hegemoni imperialisme Barat? Atau justru rezim otoriter dengan ambisi ideologis yang ikut memperdalam krisis berkepanjangan di Timur Tengah?
Pertanyaan ini, meskipun penting, kerap menjebak kita dalam dikotomi yang menyesatkan. Di satu sisi, kita ditawari narasi Barat yang membenarkan intervensi asing atas nama demokrasi, hak asasi manusia, atau non-proliferasi nuklir. Di sisi lain, kita tergelincir dalam perspektif “seperti kubu” yang membebaskan rezim politik, apa pun perilakunya, hanya karena ia berani melawan Amerika Serikat. Akibatnya, kita dihadapkan pada pilihan yang salah: mengagungkan Iran sepenuhnya sebagai negara perlawanan, atau mengutuknya sepenuhnya sebagai kekuatan otoriter yang menekan rakyatnya sendiri.
Dikotomi ini menutup pintu menuju pemahaman yang utuh, sekaligus menghindari kompleksitas sesungguhnya dari konflik yang sedang membara, sebagaimana ditulis seorang kolomnis Al Jazeera Ahmed Nabawy pada Senin (23/3/2026). Untuk melepaskan diri dari jebakan reduksionisme ini, kita perlu menggunakan perangkat analisis ekonomi politik kritis. Bukan sekadar menafsirkan perilaku Iran berdasarkan posisi eksternalnya, tetapi membedah struktur sosial-ekonominya secara mendalam. Sebab, bagaimana Iran bertindak di kawasan tidak bisa dilepaskan dari bagaimana ia mengelola kekuasaan di dalam negeri.
Kapitalisme Negara di Balik Jubah Revolusi
Salah satu kunci untuk memahami Iran hari ini adalah dengan melihat peran sentral Garda Revolusi dan yayasan amalnya yang dikenal sebagai bonyad. Entitas-entitas ini telah lama melampaui fungsi militer atau sosial semata. Mereka kini menjelma menjadi mesin akumulasi modal raksasa yang menguasai sektor-sektor strategis seperti energi, konstruksi, telekomunikasi, dan perbankan. Dalam praktiknya, struktur ini membentuk semacam oligarki keuangan-militer yang menjalankan konsentrasi kekayaan dalam skala luar biasa.
Kenyataannya, tulis Nabawy, Revolusi Iran, yang oleh banyak kalangan dianggap sebagai gerakan pembebasan dari cengkeraman imperialisme, tidak melahirkan alternatif sejati terhadap kapitalisme. “Yang terjadi justru sebaliknya: revolusi tersebut melahirkan versi kapitalisme yang menyimpang. Di balik citra perlawanan terhadap imperialisme, Iran menjalankan model klasik ‘kapitalisme negara birokratis’, di mana hubungan-hubungan kapitalis yang eksploitatif tidak dihapuskan, tetapi justru diintegrasikan dan dikelola secara terpusat melalui aparatur negara.”
Namun, penting untuk dicatat bahwa menyebut Iran sebagai kapitalisme negara bukan berarti mereduksi peristiwa sejarah yang sangat kompleks menjadi sekadar kerangka teoretis. Revolusi Iran pada 1979 adalah salah satu revolusi paling kompleks di abad ke-20 dalam hal banyaknya kekuatan yang terlibat dan kontradiksi dalam proyek-proyeknya. Buruh, pedagang, intelektual, kalangan Islamis, dan kelompok kiri semua turut berpartisipasi. Pada tahap awal, revolusi itu bisa saja berjalan ke arah yang berbeda. Apa yang kemudian terjadi, pembubaran dewan pekerja, restrukturisasi kekuasaan oleh ulama di Qom, dan kemudian dominasi lembaga militer seperti Garda Revolusi, bukanlah takdir yang telah ditentukan sebelumnya. Sebaliknya, itu adalah produk dari perjuangan terbuka di dalam revolusi itu sendiri, yang berakhir dengan kemenangan satu faksi atas faksi-faksi lainnya.
Kekerasan Struktural terhadap Buruh dan Pinggiran
Struktur ekonomi yang terbentuk pasca-revolusi inilah yang kemudian melahirkan kekerasan struktural terhadap gerakan buruh sejak awal berdirinya Republik Islam. Dimulai dengan pembubaran dewan pekerja, organisasi independen yang didirikan oleh para buruh untuk mengelola pabrik sendiri setelah jatuhnya Shah, kemudian diikuti oleh gelombang eksekusi dan penangkapan massal yang menargetkan aktivis buruh dan sayap kiri sepanjang tahun 1980-an.
Tindakan ini bukan sekadar aspek insidental dari perjuangan politik. Ia merupakan prasyarat sistemik untuk menghancurkan daya tawar entitas apa pun yang berada di luar kendali negara. Hingga hari ini, pemerintah Iran terus membubarkan organisasi serikat pekerja independen untuk memastikan kelanjutan kebijakan upah rendah dan pekerjaan tidak tetap. Inilah sebabnya mengapa gelombang protes belakangan ini kerap terkonsentrasi di sektor produksi berat seperti petrokimia dan baja, sektor-sektor di mana eksploitasi tenaga kerja paling terasa.
Negara juga menerapkan kebijakan pembangunan yang tidak merata untuk menciptakan semacam “isolasi spasial” terhadap para pekerja. Industri berat dan ekstraktif sengaja dipusatkan di daerah geografis pinggiran seperti Khuzestan dan Asaluyeh, jauh dari pusat politik dan keuangan di Teheran. Distribusi ini bukan sekadar soal kebutuhan logistik atau geografis. Ia adalah “rekayasa spasial” yang dirancang untuk mengelola krisis dan meredam protes.
Ketika pemogokan buruh meletus di pinggiran industri, aparat keamanan dapat dengan mudah menahannya melalui pembatasan akses media dan bahkan menekannya sebelum menyebar ke ibu kota. Dengan cara ini, negara menggunakan kendala geografis untuk mencegah terbentuknya front persatuan yang mampu menghubungkan eksploitasi ekonomi di pinggiran dengan struktur kekuasaan di pusat.
Ketika Etnis dan Ekonomi Saling Bersinggungan
Eksploitasi ekonomi di Iran tidak beroperasi dalam ruang hampa yang terpisah dari isu etnis. Keduanya saling terkait secara organik. Iran adalah negara multietnis dengan beragam kelompok seperti Arab, Kurdi, Baloch, dan Azeri yang mendiami wilayah-wilayah pinggiran. Praktik otoritas pusat terhadap daerah-daerah ini pasti bersinggungan dengan masalah etnis, karena kelompok-kelompok minoritas mengklaim bahwa mereka sengaja dimarginalkan dan hak-hak mereka diabaikan.
Sumber daya alam menjadi contoh paling gamblang. Minyak dan gas di Khuzestan, yang sebagian besar penduduknya adalah etnis Arab, dieksploitasi secara besar-besaran untuk membiayai pusat politik dan keuangan di Teheran. Sementara itu, masyarakat setempat dibiarkan hidup dalam kemiskinan, pengangguran, dan pengucilan sistematis. Marginalisasi ekonomi ini tidak berjalan sendiri. Ia disertai dengan militerisasi dan cengkeraman keamanan yang berlebihan. Wilayah seperti Sistan dan Baluchestan serta Kurdistan mencatat tingkat eksekusi yang jauh lebih tinggi dibandingkan daerah lain di Iran.
Tidak mengherankan jika slogan “Perempuan, Kehidupan, Kebebasan” (Jin, Jiyan, Azadi) yang mengguncang Iran pada pemberontakan 2022 setelah kematian Mahsa Amini justru lahir dari Kurdistan. Bukan pula kebetulan bahwa Baluchestan menjadi lokasi beberapa bentrokan paling keras selama pemberontakan tersebut. Fenomena ini menggambarkan sifat ganda dari penindasan di Iran: bersifat ekonomi sekaligus nasionalis. Wilayah-wilayah pinggiran dengan identitas etnis yang kuat menjadi sumber pemberontakan abadi terhadap negara, bukan hanya karena mereka miskin, tetapi karena mereka sadar bahwa kemiskinan itu adalah produk dari kebijakan yang sengaja dirancang.
Kesenjangan Ekstrem di Bawah Bayangan Inflasi
Secara sosial, Iran hari ini mengalami tingkat ketidaksetaraan ekonomi yang sangat tinggi. Data tahun 2025 menunjukkan konsentrasi kekayaan yang parah di puncak piramida sosial. Hanya satu persen warga Iran yang mengendalikan sekitar 29 persen dari total kekayaan negara. Di kutub sebaliknya, lebih dari 30 persen penduduk, setara dengan lebih dari 31 juta jiwa, hidup di bawah garis kemiskinan absolut.
Angka-angka ini bukan kebetulan. Ia adalah hasil dari kebijakan ekonomi yang sistematis: inflasi kronis yang tidak terkendali sementara upah pekerja tetap jauh di bawah biaya kebutuhan pokok. Polarisasi ekonomi juga terlihat secara geografis. Koefisien Gini, yang mengukur ketidaksetaraan pendapatan, terus meningkat, mencerminkan jurang pemisah yang melebar antara wilayah pinggiran seperti Sistan dan Baluchestan dengan pusat kekuasaan di Teheran.
Indikator-indikator ini secara kolektif menunjukkan bahwa Iran tidak sedang menghadapi krisis ekonomi yang bersifat sementara. Yang terjadi adalah mekanisme struktural yang secara sistematis memusatkan kekayaan di tangan segelintir elit dengan mengorbankan rakyat di wilayah-wilayah pinggiran.
Perempuan dan Lingkungan: Dua Front Perlawanan
Bersamaan dengan marginalisasi etnis dan ekonomi, isu perempuan muncul sebagai elemen pembentuk dalam struktur ekonomi politik Iran. Dari perspektif teori “reproduksi sosial”, hukum-hukum yang menyangkut perempuan di Republik Islam, termasuk kewajiban mengenakan hijab, melampaui sekadar politik identitas. Dalam konteks Iran, ia berfungsi sebagai alat biopolitik dan pengaturan ruang publik. Kontrol hukum dan sosial terhadap perempuan menyediakan mekanisme paling efektif untuk menjaga stabilitas keluarga sebagai unit ekonomi yang menanggung beban pengasuhan, beban yang seharusnya dipikul negara, tetapi kemudian diabaikan karena fokus dan keterlibatannya yang semakin besar dalam ekonomi perang.
Bahkan “kontrol” sosial ini pun tidak terdistribusi secara merata. Dampaknya sangat bervariasi tergantung pada lokasi geografis dan latar belakang etnis seorang perempuan. Perempuan di Sistan dan Baluchestan serta Kurdistan menghadapi tekanan dan pembatasan yang jauh lebih kompleks, sebuah realitas yang tidak dapat dijelaskan oleh analisis yang memperlakukan “perempuan Iran” sebagai kategori tunggal dan homogen. Dengan demikian, perjuangan sengit atas status perempuan di Iran pada hakikatnya adalah perjuangan material untuk kekuasaan. Ia adalah panggung harian di mana negara menunjukkan dominasinya atas seluruh segmen masyarakat.
Tak kalah penting, isu lingkungan juga menjadi medan pertarungan yang tak terpisahkan dari struktur kekuasaan. Eksploitasi sumber daya alam yang masif, baik minyak, gas, maupun air, tidak hanya merusak ekosistem tetapi juga memperdalam penderitaan masyarakat pinggiran. Krisis air di Provinsi Khuzestan dan Isfahan, misalnya, telah memicu gelombang protes yang berulang kali terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Ketika sungai-sungai mengering sementara industri-industri berat terus menguras air tanpa kendali, rakyat menyadari bahwa kerusakan lingkungan bukanlah bencana alam, melainkan produk dari kebijakan yang memprioritaskan akumulasi modal di atas kelangsungan hidup masyarakat.
Menembus Dikotomi, Menemukan Kompleksitas
Kembali ke pertanyaan awal: apakah Iran poros perlawanan atau rezim otoriter? Jawabannya tidak sesederhana dua pilihan itu. Iran memang menunjukkan ketegasan luar biasa dalam konfrontasinya dengan Amerika Serikat dan Israel di kawasan. Dukungannya terhadap kelompok-kelompok seperti Hizbullah di Lebanon, Hamas di Palestina, dan berbagai faksi di Suriah dan Irak telah menjadikannya kekuatan yang tidak bisa diabaikan dalam peta geopolitik Timur Tengah.
Namun di dalam negeri, wajah Iran berbeda. Ia adalah negara dengan kesenjangan ekonomi yang menganga, di mana kekayaan terkonsentrasi di tangan segelintir elit militer dan keagamaan sementara puluhan juta rakyat hidup di bawah garis kemiskinan. Ia adalah negara yang membubarkan serikat buruh independen, mengeksekusi aktivis di wilayah-wilayah pinggiran dengan diskriminasi etnis yang sistemik, dan menjadikan tubuh perempuan sebagai medan pertarungan kekuasaan. Ia adalah negara yang menjalankan kapitalisme negara birokratis dengan sangat efisien, namun menyebut dirinya sebagai poros perlawanan terhadap kapitalisme global.
Kontradiksi inilah yang sering luput dari perdebatan publik yang terjebak dalam dikotomi kawan-lawan. Iran bukan sekadar pahlawan perlawanan, juga bukan semata-muda rezim otoriter. Iran adalah kompleksitas yang harus dipahami dengan perangkat analisis yang mampu menampung kontradiksi: ia berani menantang Amerika Serikat di Teluk Persia, tetapi pada saat yang sama menindas rakyatnya sendiri di Ahvaz, Kurdistan, dan Baluchestan. Ia membangun infrastruktur militer yang tangguh untuk menghadapi agresi eksternal, tetapi membiarkan infrastruktur sipil di daerah pinggiran hancur oleh kelalaian dan korupsi.
Memahami Iran berarti berani menembus dikotomi. Bukan untuk memilih satu posisi, melainkan untuk melihat realitas sebagaimana adanya: sebuah negara dengan ambisi geopolitik besar, tetapi juga dengan luka-luka struktural yang mendalam di dalam negerinya. Di tengah ketegangan yang terus meningkat, dengan ancaman perang yang kian nyata, pertanyaan tentang siapa sebenarnya Iran menjadi semakin penting, bukan hanya untuk memahami Timur Tengah, tetapi juga untuk memahami ke mana arah dunia ini akan dibawa oleh konflik yang tak kunjung padam.
