Pemerintah Akan Terapkan Kebijakan Work From Home (WFH) untuk ASN dan Pekerja Swasta
Pemerintah Indonesia tengah mempertimbangkan penerapan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) maupun pekerja swasta setelah masa libur Lebaran. Rencana ini masih dalam tahap penyusunan, termasuk penentuan waktu pelaksanaannya secara pasti. Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto usai rapat dengan Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto di Kompleks Istana, Jakarta pada Kamis (19/3/2026).
“Pasca-Lebaran, tapi nanti kita akan tentukan kapan waktunya,” ujar Airlangga. Ia menegaskan bahwa skema WFH akan dirancang dengan sistem fleksibel, kemungkinan satu hari dalam lima hari kerja.
Skema Fleksibel dan Efisiensi Energi
Kebijakan ini dipertimbangkan sebagai langkah efisiensi di tengah lonjakan harga minyak dunia. Dengan tingginya harga minyak, maka perlu efisiensi daripada waktu kerja di mana akan dibuka fleksibilitas untuk work from home. Dalam satu hari dalam 5 hari kerja, pengurangan mobilitas pekerja diharapkan mampu menekan konsumsi bahan bakar secara signifikan.
“Karena itu ada penghematan dari segi penggunaan mobilitas dari bensin, penghematannya cukup signifikan seperlima, seperlima dari apa yang biasa kita keluarkan,” kata Menko Bidang Perekonomian tersebut.
Berlaku untuk ASN, Swasta dan Pemda
Tidak hanya berlaku untuk ASN, kebijakan ini juga ditargetkan mencakup sektor swasta serta pemerintah daerah. Namun, rincian teknisnya masih dalam proses finalisasi dan akan diumumkan setelah seluruh persiapan dianggap matang.
“Nah itu teknisnya sedang akan disiapkan, karena ini diharapkan juga tidak hanya ASN tetapi juga swasta dan juga pemda-pemda,” jelasnya.
Gagasan penerapan WFH ini sebelumnya disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari strategi penghematan nasional. Langkah tersebut dipicu oleh meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang berdampak pada kenaikan harga energi global.
Penghematan Perlu Dilakukan
Di kesempatan yang sama, Kepala Negara meminta pemerintah Indonesia mempelajari soal Pakistan yang telah menganggap perang antara AS-Iran sebagai situasi kritis hingga menyebutnya sebagai “critical measures”.
“Ini hanya contoh ya, ini contoh. Maksud saya ini ada berapa hari, saya kira kita bisa mengkaji masalah ini, ya kan. Saya kira kita juga harus mengupayakan bahwa kita melakukan penghematan,” kata Prabowo.
Mantan Menteri Pertahanan (Menhan) ini menuturkan, penghematan tetap perlu dilakukan meski situasi kini belum mencapai tingkat terburuk. Dengan begitu, defisit APBN tidak membengkak lebih lanjut akibat kenaikan harga minyak dunia pasca konflik.
“Saya percaya dua tiga tahun kita akan sangat kuat, tapi tetap kita harus hemat konsumsi. Dengan demikian kita berharap kita akan selalu menjaga bahwa kita defisit kita tidak tambah. Bahkan, cita-cita kita adalah kalau bisa kita tidak punya defisit,” ujar Prabowo.
Langkah-Langkah Penghematan Lainnya
Selain penerapan WFH, Presiden Prabowo juga menyarankan beberapa langkah lain seperti melakukan efisiensi dan menghemat BBM dalam jumlah yang sangat besar. Ia menekankan pentingnya mengurangi hari kerja dan langkah-langkah penghematan lainnya.
“Nah, jadi ini saya minta dibicarakan nanti ya mungkin oleh Menko-Menko nanti berapa hari ini kita lihat. Kita pikirkan. Dulu kita atasi Covid-19, berhasil kita. Dan kita mampu,” tutur Prabowo.
Ia menambahkan, “Umpamanya berapa ASN dan pejabat tidak usah ke kantor, mengurangi macet dan melaksanakan penghematan besar-besaran.”
Kesimpulan
Kebijakan WFH yang direncanakan pemerintah merupakan langkah strategis dalam menghadapi tantangan ekonomi dan energi saat ini. Dengan fleksibilitas dan efisiensi, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap penghematan anggaran negara serta pengurangan konsumsi bahan bakar. Meskipun rincian teknis masih dalam proses, pemerintah tetap berkomitmen untuk memastikan kebijakan ini dapat diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.
