My WordPress Blog

Disinggung Prabowo, Gubernur Kaltim Minta Maaf Atas Mobil Rp 8,5 Miliar

Penjelasan Gubernur Kalimantan Timur Mengenai Polemik Pengadaan Mobil Dinas

Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, akhirnya memberikan respons terkait pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyentil pengadaan mobil dinas mewah senilai Rp 8,5 miliar. Peristiwa ini terjadi di tengah upaya pemerintah untuk meningkatkan efisiensi anggaran.

Rudy Mas’ud memilih untuk meminta maaf kepada Presiden Prabowo dan jajaran pemerintah lainnya serta memberi peringatan kepada kepala daerah lainnya. Ia menegaskan bahwa polemik tersebut sebenarnya telah diselesaikan.

Respons Terhadap Pernyataan Presiden

Pernyataan Presiden Prabowo sebelumnya disampaikan dalam sebuah wawancara bersama sejumlah ahli dan memicu perbincangan luas di media sosial. Rudy Mas’ud merespons sentilan tersebut setelah shalat Idul Fitri di Masjid Islamic Center Samarinda, Sabtu (21/3/2026). Ia menyampaikan apresiasi atas teguran terbuka dari Kepala Negara.

“Terima kasih banyak kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur untuk mengingatkan semuanya. Tetapi berkaitan dengan statement Bapak Presiden, tentunya mengingatkan kepada semua kepala daerah di seluruh Indonesia bahwa presensi sangat menjadi penting,” ujar Rudy kepada Kompas.com pada Sabtu (21/3/2026), dikutip, Minggu (22/3/2026).

Pengembalian Kendaraan Sudah Diselesaikan

Rudy menegaskan bahwa polemik pengadaan mobil dinas jenis Range Rover itu sebenarnya telah diselesaikan. Ia menyebutkan, proses pembatalan hingga pengembalian kendaraan telah dilakukan sejak awal Maret 2026, lengkap dengan penyelesaian administrasi.

“Alhamdulillah tanggal 2 Maret sebenarnya, Kami sudah mengumumkan modul-modul dan administrasinya sudah selesai di tangan sini semuanya. Sekarang kan sudah tanggal 21 ya, administrasi kelarnya tanggal 11 Maret,” jelasnya.

Menurut dia, langkah tersebut juga telah dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri. “Sudah kita sampaikan juga dengan Pak Mendagri dan Wamen Mendagri, kita sudah sampaikan bahwa kendaraan dinas sudah kita kembalikan,” tambah Rudy.

Dalam kesempatan yang sama, Rudy turut menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat, khususnya warga Kalimantan Timur, atas polemik yang sempat berkembang. Ia menegaskan terbuka terhadap kritik dan siap dikawal dalam pengambilan kebijakan ke depan.

“Kami mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, kami sangat mendengarkan seluruh kritik, saran. Kami sangat menerima kritik dan saran itu. Tolong kami untuk bisa dikawal, kita bersama-sama membangun Kalimantan Timur,” tuturnya.

Anggaran Dialihkan ke Sektor Prioritas

Rudy memastikan anggaran miliaran rupiah yang semula dialokasikan untuk kendaraan dinas akan dialihkan ke sektor yang lebih prioritas, terutama untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM). Fokus penggunaan anggaran mencakup pendidikan, kesehatan, perbaikan infrastruktur, hingga kegiatan sosial.

Sementara itu, untuk menunjang aktivitas kedinasan, ia mengaku tetap dapat bekerja tanpa mobil dinas baru. “Kita menggunakan mobil pribadi ya, yang ada ya. Mobil-mobil ke lapangan. Aman, tidak ada masalah,” tegasnya sebelum menutup sesi wawancara dan melanjutkan kegiatan.

Profil Singkat Gubernur Rudy Mas’ud

Rudy Masud merupakan seorang pengusaha dan politikus Indonesia yang menjabat sebagai Gubernur Kalimantan Timur periode 2025–2030. Sebelumnya, ia menjabat sebagai anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2019–2024 mewakili daerah pemilihan Kalimantan Timur dari Partai Golongan Karya.

Pendidikan dasar Rudy ditempuh di SD Negeri 008 Balikpapan (1987–1993). Pendidikan menengah ditempuhnya di SMP Negeri 4 Samarinda (1993–1996) dan SMA Negeri 2 Balikpapan (1996–1999). Pendidikan tinggi ditempuhnya di S-1 Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman Samarinda (1999–2006). Studi S-2 dijalaninya di almamater yang sama (2017–2020). Gelar Doktor Ilmu Ekonomi diraihnya pada 2025 juga di kampus yang sama. Ia juga masih kuliah di S-3 Ilmu Hukum, Universitas Trisakti (2020–sekarang).

Sebelum berkiprah dalam dunia politik, Rudy Masud merupakan pengusaha di berbagai sektor, antara lain transportasi bahan bakar, galangan kapal, dan penyimpanan bahan bakar. Ia merupakan Executive Chairman PT Barokah Bersaudara Perkasa (2000–2018) dan Direktur Utama PT Barokah Gemilang Perkasa (2008–2018).

Rudy juga tercatat sebagai komisaris pada 5 perusahaan, yaitu PT Istana Gemilang Perkasa (2010–2018), PT Mashud Bersaudara Internasional (2013–2018), PT Cakra Buanamas Utama (2014–2015), PT Barokah Agro Perkasa (2014–2018), PT Eissu Prima Usaha (2015–2018). Ia juga merupakan Direktur Utama pada PT Cakra Buanamas Utama (2015–2018) dan PT Eissu Prima Usaha (2015–2018).

Karier Politik Rudy Mas’ud

Rudy Masud memulai karier politiknya dengan menjadi Ketua Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) Kalimantan Timur (2018–2023). Organisasi buruh ini merupakan sayap organisasi dari Partai Golkar. Ia kemudian menjadi Ketua DPD Partai Golkar Kalimantan Timur (2020–2025). Ia sempat menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Pertahanan DPP Partai Golkar (2019–2024). Berikutnya, Ketua Bidang BUMN dan BUMD Ormas MKGR Pusat (2020–2025).

Pada Pemilihan Umum 2019 Rudy maju sebagai calon legislatif DPR RI dapil Kalimantan Timur. Ia terpilih sebagai anggota DPR RI periode 2019–2024. Di DPR, ia menjadi anggota Komisi VII yang membidangi energi, riset, dan teknologi.

Pada pemilihan umum kepala daerah serentak seluruh Indonesia 2024, Rudy Masud berpasangan dengan Seno Aji sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Timur. Lawannya adalah pasangan Isran Noor-Hadi Mulyadi. Hasil pemungutan suara pada 27 November 2024 sesuai pleno KPU Kaltim adalah pasangan Isran-Hadi memperoleh 793.793 suara, sedangkan Rudy-Seno 996.399 suara.

Pasangan Isran-Hadi mengajukan permohonan sengketa hasil Pemilihan Gubernur Kalimantan Timur ke Mahkamah Konstitusi, dengan beberapa dugaan pelanggaran, termasuk politik uang dan ketidaknetralan penyelenggara pemilu. MK menilai selisih suara antara pasangan nomor urut 1 dan 2 mencapai 202.606 suara atau 11,3 persen, melebihi ambang batas yang diatur dalam Undang-Undang Pilkada. Hakim menyatakan, tidak ditemukan adanya politik borong partai sebagaimana didalilkan Pemohon. Putusan MK menolak gugatan tersebut.

Rudy-Seno dilantik sebagai gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Timur oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, bersamaan dengan pelantikan 961 kepala daerah yang terpilih dalam Pilkada serentak 2024.

Rusmawan

Rusmawan adalah seorang penulis berita online yang serbabisa dalam menguraikan berbagai peristiwa menjadi berita yang jelas dan ringan. Ia suka membaca opini, melakukan riset pendek, dan membuat rangkuman harian. Di waktu senggang, ia menikmati musik instrumental. Motto: “Informasi yang baik dimulai dari niat yang baik.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *