LONDON — Pemerintah Inggris telah memberikan persetujuan untuk memperluas akses Amerika Serikat (AS) ke pangkalan-pangkalan militer Inggris dalam rangka operasi yang bertujuan menurunkan kemampuan rudal Iran. Keputusan ini diumumkan oleh Downing Street setelah pertemuan kabinet pada Jumat (20/3). Dalam pernyataannya, pemerintah menyebutkan bahwa kesepakatan tersebut mencakup penggunaan pangkalan Inggris dalam pertahanan diri kolektif kawasan, termasuk operasi AS untuk mengurangi ancaman dari kemampuan dan situs rudal Iran yang digunakan untuk menyerang kapal-kapal di Selat Hormuz.
Pemerintah Inggris menekankan bahwa prinsip-prinsip dasar dalam pendekatan mereka terhadap konflik tetap sama. Mereka juga menyerukan de-eskalasi secepat mungkin serta penyelesaian perdamaian yang cepat. Para menteri kabinet mengutuk perluasan target Iran hingga mencakup pelayaran internasional. Mereka sepakat bahwa serangan sembrono Iran, termasuk terhadap kapal-kapal yang berada di bawah registrasi British Shipping Registers maupun kapal sekutu dekat dan mitra Teluk, berisiko memperburuk krisis di kawasan dan memberikan dampak ekonomi yang lebih luas.
Dalam tulisan di akun media sosial X, pemimpin oposisi Konservatif Kemi Badenoch menyebut keputusan pemerintah sebagai “perubahan haluan terbesar sepanjang masa.” Sejak serangan intensif AS-Israel dimulai pada 28 Februari, Inggris awalnya menolak akses ke pangkalan, namun kini telah beralih ke keterlibatan logistik dan operasional yang lebih mendalam.
Perdana Menteri Inggris Starmer mengatakan bahwa meskipun pemerintah mengambil tindakan untuk membela diri dan sekutu, mereka tidak akan terlibat dalam perang yang lebih luas. Ia menegaskan bahwa pemerintah akan terus berupaya mengakhiri pertempuran.
Namun, peran Inggris yang semakin besar dalam konflik tersebut telah memicu debat tentang apakah posisi tersebut bisa dipertahankan. Permusuhan regional di Timur Tengah meningkat sejak Israel dan AS meluncurkan serangan gabungan terhadap Iran pada 28 Februari, yang dilaporkan telah menewaskan sekitar 1.300 orang, termasuk pemimpin tertinggi Iran saat itu, Ali Khamenei.
Iran merespons dengan menyerang wilayah Israel dan fasilitas militer AS di kawasan tersebut. Akibatnya, Selat Hormuz secara efektif ditutup bagi sebagian besar kapal. Jalur ini menjadi jalur transit minyak utama yang biasanya menangani sekitar 20 juta barel per hari dan sekitar 20 persen perdagangan gas alam cair global.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyeru Israel dan AS untuk menghentikan operasi terhadap Iran karena khawatir akan melebihi kendali dan menyebabkan penderitaan besar bagi warga sipil serta dampak ekonomi global. Ia menekankan bahwa sudah saatnya supremasi hukum mengalahkan hukum kekuasaan, dan diplomasi mengalahkan perang.
Guterres juga meminta Iran untuk membuka kembali Selat Hormuz, yang telah ditutup selama beberapa waktu. Ia menyerukan agar Iran menghentikan serangan balasan terhadap negara-negara tetangga di kawasan Teluk, dengan alasan bahwa negara-negara tersebut “tidak pernah menjadi pihak dalam konflik ini.”
Penutupan berkepanjangan Selat Hormuz menyebabkan penderitaan besar bagi banyak orang di seluruh dunia yang tidak terlibat dalam konflik ini. Pemimpin Tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, dalam pidato pertamanya pada 12 Maret menyatakan bahwa Selat Hormuz harus tetap ditutup dan disebut sebagai alat tekanan dalam konflik dengan AS dan Israel.
Seorang penulis berita yang sering meliput isu pemerintahan dan administrasi publik. Ia memiliki kebiasaan membaca analisis kebijakan, menonton diskusi publik, dan membuat catatan ringkas. Waktu luangnya ia gunakan untuk berjalan santai. Motto: “Ketegasan dalam informasi adalah bentuk pelayanan publik.”
