JAKARTA – Selamat pagi pembaca setia, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Kamis (12/3) tentang PPPK paruh waktu yang menerima THR dan gaji Maret 2026, saldo rekening PNS dan PPPK bertambah, hingga ada PPPK yang terancam PHK. Simak selengkapnya!
1. Besaran THR PPPK Paruh Waktu dengan Masa Kerja 2 Bulan
Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, mengalokasikan anggaran sebesar Rp3,06 miliar untuk tunjangan hari raya (THR) bagi PPPK paruh waktu. Hal ini disampaikan oleh Bupati Kudus Sam’ani Intakoris, yang juga menepis kabar bahwa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu tidak akan mendapat THR 2026.
“Kebijakan ini diambil setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 yang mengatur pemberian THR dan gaji ke-13 bagi aparatur negara yang baru saja diterima,” ujar Bupati Kudus Sam’ani Intakoris di Kudus, Rabu (11/3).
2. Regulasi Baru: PPPK Paruh Waktu Mendapat THR dan Gaji ke-13
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di lingkungan Pemkot Medan, Sumatera Utara, dipastikan akan mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) 2026. Kepastian ini datang setelah adanya aturan resmi dari pemerintah pusat.
“Hal ini setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian THR dan Gaji ke-13 kepada Aparatur Sipil Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan tahun 2026,” ujar Sekretaris Daerah Kota Medan Wiriya Alrahman di Medan, Rabu (11/3).
3. PPPK Paruh Waktu Menerima THR dan Gaji Maret 2026
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di lingkup Pemkot Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, akan menerima Tunjangan Hari Raya (THR). Jumlah PPPK Paruh Waktu di Pemkot Mataram mencapai 3.067 orang.
“Kami sudah rapat dengan Badan Keuangan Daerah dan Bagian Hukum, terkait pemberian THR PPPK paruh waktu,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram H Lalu Alwan Basri di Mataram, Kamis (12/3).
4. PPPK di Daerah Ini Terancam Putus Kontrak
Nasib Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkup Pemkab Donggala, Sulawesi Tengah (Sulteng), sedang dalam kondisi kritis. Mayoritas PPPK di daerah tersebut terancam tidak mendapatkan perpanjangan kontrak kerja.
Penyebabnya adalah karena Pemkab Donggala hanya mampu membayar gaji PPPK hingga Agustus 2026.
5. Saldo Rekening PNS dan PPPK Bertambah
Para PNS, CPNS, dan PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, akan menerima Tunjangan Hari Raya (THR) pada besok, Jumat 13 Maret 2026. Kabar ini disampaikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kabupaten Barito Utara Ismael Marzuki.
THR 2026 juga akan diberikan kepada pejabat negara dan anggota DPRD setempat.
