JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa rencana pengambilalihan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM dari Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara masih dalam proses dan telah disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Meskipun belum ada keputusan akhir, Purbaya menegaskan bahwa otoritas fiskal dan BPI sedang melakukan analisis mendalam terkait dampak dari aksi korporasi tersebut terhadap penyaluran kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Masih dalam proses diskusi. Sudah dibawa, sudah dihitung terus. Saya sudah lapor juga ke Pak Presiden,” ujarnya saat berada di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (13/3/2026).
Purbaya menjelaskan bahwa Presiden memberikan lampu hijau bagi Kementerian Keuangan untuk terus mengkaji opsi tersebut, asalkan memiliki dampak positif terhadap perekonomian nasional. “Beliau bilang, ‘Ya hitung saja, kalau bagus, kenapa tidak’. Tapi itu kan opsi, bisa iya, bisa tidak,” tambahnya menirukan arahan Presiden.
Saat ini, komunikasi antara Kemenkeu dan CEO BPI Danantara Rosan Roeslani terus berlangsung. Fokus utama dari diskusi tersebut adalah mencari formula kebijakan yang optimal untuk tata kelola keuangan negara sekaligus meningkatkan efektivitas penyaluran kredit kerakyatan.
Evaluasi Efektivitas Subsidi KUR
Wacana pengambilalihan PNM pertama kali disampaikan oleh Purbaya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI pada awal Februari 2026. Langkah ini dilakukan setelah evaluasi terhadap efektivitas subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp40 triliun yang dialokasikan dari APBN setiap tahunnya.
Menurut Purbaya, hasil dari subsidi puluhan triliun rupiah yang diberikan kepada bank penyalur seperti BRI sering kali kurang terukur atau “tidak jelas”. Ia menyatakan bahwa jika Kemenkeu memiliki Special Mission Vehicle (SMV) seperti PNM, maka dana subsidi selama empat tahun yang mencapai Rp160 triliun setara dengan modal satu bank skala kecil hingga menengah.
Ia meyakini perubahan ini akan membuat realisasi program pemerintah lebih tepat sasaran. “Dan uang saya enggak hilang setiap tahun Rp40 triliun. Saya berpikir apakah saya bisa usahakan seperti itu,” katanya saat berbicara kepada Komisi Keuangan DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (4/2/2026).
Strategi dan Manuver Purbaya
Untuk memuluskan rencana tersebut, Purbaya bahkan melontarkan beberapa langkah strategis. Salah satunya adalah opsi pertukaran aset antara PNM dengan SMV Kemenkeu di sektor panas bumi, PT Geo Dipa Energi (Persero). Selain itu, ia juga sempat mengancam akan menaikkan tarif pajak bagi BPI Danantara jika menolak melepas PNM.
Kehati-hatian Danantara
Di sisi lain, CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani menyatakan bahwa pembicaraan dengan Purbaya masih bersifat informal. Meski begitu, ia menekankan perlunya analisis mendalam dan transparansi karena PNM merupakan bagian dari ekosistem PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), yang merupakan perusahaan terbuka.
“Kita perlu analisa secara total, apalagi kan PNM ini juga dimiliki oleh BRI yang mana itu juga public company. Jadi semua prosesnya harus kita jaga, harus proper, dan harus terbuka,” ujar Rosan saat ditemui selepas acara CNA Summit 2026 di The Ritz-Carlton, Jakarta, Kamis (5/2/2026).
Rosan menambahkan bahwa Danantara tetap terbuka terhadap berbagai kemungkinan. Namun, setiap langkah strategis disebut perlu menghormati hak-hak investor minoritas di pasar bursa.
“Pak Menteri baru bicara aja ke saya, baru menyampaikan itu pun sambil berjalan. Kita sih terbuka, kita lihat mana yang terbaik. Tapi kan presentasinya ke kami juga belum. Ini baru bincang-bincang saja,” tutur Rosan.
Penulis berita yang tekun mengeksplorasi cerita di balik fenomena yang terjadi di masyarakat. Ia suka berkunjung ke tempat baru, memotret suasana, serta berbincang dengan orang-orang dari berbagai latar. Hobinya adalah menulis cerpen dan bercocok tanam. Motto: "Tulisan terbaik lahir dari observasi yang jujur."
