Kritik terhadap Perdebatan di Televisi Nasional
KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) menyampaikan kekecewaannya terhadap perdebatan yang berlangsung dalam program “Rakyat Bersuara” yang tayang di iNews. Peristiwa tersebut melibatkan Permadi Arya alias Abu Janda dan narasumber lainnya, yang disertai dengan caci maki serta penggunaan kata-kata kasar. Komisioner KPAI Subklaster Perlindungan Anak di Ruang Digital, Kawiyan, menilai bahwa acara tersebut sangat tidak mendidik.
Menurut Kawiyan, iNews sebagai lembaga penyiaran seharusnya taat pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Ia menegaskan bahwa apa yang terjadi di iNews bertentangan dengan tujuan penyiaran nasional. Dalam undang-undang tersebut, penyiaran dimaksudkan untuk memperkuat integrasi nasional, membentuk watak bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta memajukan kesejahteraan umum.
Selain itu, dalam Pasal 4 Ayat 1 disebutkan bahwa penyiaran memiliki fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol, dan perekat sosial. Kawiyan mengingatkan bahwa televisi, sebagai media yang menggunakan frekuensi publik, harus menjaga konten agar tidak merugikan kepentingan publik. Terlebih lagi, televisi memiliki jangkauan yang luas dan bisa diakses oleh berbagai kelompok usia, termasuk anak-anak.
“Meskipun program “Rakyat Bersuara” bukan tayang di jam anak, tetapi masih sangat mungkin ditonton oleh penonton yang masih dalam kategori anak (di bawah 18 tahun) di rumah masing-masing,” ujar Kawiyan. Ia menekankan bahwa setiap program yang disiarkan harus memperhatikan nilai-nilai etika dan kepatutan, serta mempertimbangkan dampaknya terhadap tumbuh kembang anak.
Konten yang berisi caci maki, penghinaan, atau penggunaan kata-kata kasar jelas tidak memberikan teladan yang baik dan berpotensi menormalisasi perilaku komunikasi yang tidak sehat di ruang publik. Apalagi saat ini pemerintah sedang berupaya menciptakan ruang digital yang lebih aman dan sehat bagi anak melalui Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP TUNAS).
Teranyar, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2026 yang merupakan aturan turunan dari PP Tunas. Regulasi ini bertujuan melindungi anak dari paparan konten negatif seperti kekerasan, pornografi, ujaran kebencian, serta berbagai bentuk konten yang tidak layak dikonsumsi anak.
Dengan adanya regulasi baru tersebut, Kawiyan mengatakan lembaga penyiaran, baik publik maupun swasta, mestinya menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun ekosistem media yang sehat. Bukan malah menghadirkan tayangan yang mempertontonkan konflik verbal yang tidak mendidik.
“Dibandingkan dengan media sosial atau platform digital, selama ini televisi masih dianggap sebagai sumber informasi yang dipercaya oleh masyarakat, sehingga kualitas isi siaran harus benar-benar dijaga,” katanya.
KPAI juga meminta pihak penyelenggara program untuk melakukan evaluasi terhadap format maupun pengelolaan diskusi agar tidak kembali terjadi penggunaan kata-kata kasar atau perilaku yang merendahkan martabat orang lain di ruang siaran. Ia juga meminta Komisi Penyiaran Indonesia sebagai lembaga negara yang bersifat independen mengambil langkah terukur terhadap semua lembaga penyiaran yang mengabaikan prinsip-prinsip yang bertentangan dengan tujuan penyiaran nasional.
Pembawa Acara Menjelaskan Alasan Mengundang Abu Janda
Pembawa acara program iNews Rakyat Bersuara, Aiman Witjaksono, mengungkap alasan mengundang Permadi Arya alias Abu Janda dalam programnya yang kemudian memantik kontroversi. Ia mengatakan bahwa Abu Janda diundang karena memiliki pengikut yang banyak di media sosial. Namun, ketika tidak diklarifikasi, informasi yang diberikan bisa menjadi liar.
“Sementara algoritma media sosial itu membuat yang fanatik makin fanatik, yang benci makin benci,” kata Aiman kepada Tempo.
Potongan video tayangan program Rakyat Bersuara yang diselenggarakan oleh iNews TV pada Selasa, 10 Maret 2026, viral di media sosial. Abu Janda, pemengaruh yang diundang sebagai narasumber, melontarkan makian kepada Mantan Duta Besar Indonesia untuk Tunisia Ikrar Nusa Bhakti dan Dosen Hukum Tata Negara Universitas Andalas Feri Amsari. Saat itu mereka berdebat soal perang Amerika Serikat-Israel dan Iran hingga Palestina.
Abu Janda mulanya menyinggung banyaknya masyarakat Indonesia yang memiliki sentimen anti Amerika tanpa dasar yang jelas. Ia menilai ketidaksukaan terhadap Amerika murni kebencian buta semata. Padahal, kata dia, Amerika memiliki peranan besar terhadap kemerdekaan Indonesia. Ia mengklaim kepergian Netherlands Indies Civil Administration (NICA) dari Indonesia salah satunya karena ada tekanan dari Amerika.
“Amerika tuh punya peran besar sekali pada kemerdekaan kita. Orang tuh ingetnya cuma 17 Agustus aja. Orang lupa pada 1945, Belanda balik. Membonceng pasukan NICA untuk melucuti tentara Jepang,” ujarnya.
Ikrar Nusa Bhakti kemudian mencoba menanggapi pernyataan Abu Janda soal keterlibatan Amerika dalam Konferensi Meja Bundar pada tahun 1948-1949. Belum sempat Ikrar menjelaskan, Abu Janda langsung memotong perkataannya dan meminta agar tidak asal dalam berbicara.
“Oh iya ini Anda juga baca sejarah dong. Coba baca buku Nationalism and Revolution in Indonesia karya George McTurnan Kahin,” ujar Ikrar. “Di situ dijelaskan mengapa Amerika turun tangan. Karena ketakutan Amerika bahwa Indonesia akan jatuh ke tangan komunis.”
Ikrar kemudian meminta agar Abu Janda untuk tidak serta merta menilai Amerika sebagai negara yang baik terhadap semua yang mereka lakukan.
Kendati demikian, Abu Janda lagi-lagi memotong ucapan Ikrar. Bahkan, ia sempat mengeluarkan ucapan kasar hingga diperingati oleh Aiman Witjaksono selaku moderator dan pembawa acara.
Penulis berita yang tekun mengeksplorasi cerita di balik fenomena yang terjadi di masyarakat. Ia suka berkunjung ke tempat baru, memotret suasana, serta berbincang dengan orang-orang dari berbagai latar. Hobinya adalah menulis cerpen dan bercocok tanam. Motto: "Tulisan terbaik lahir dari observasi yang jujur."
