Pemerintah Indonesia telah mengumumkan kebijakan baru terkait penggunaan media sosial (medsos) yang menetapkan larangan bagi anak di bawah usia 16 tahun untuk memiliki akun di platform digital. Kebijakan ini dianggap sebagai langkah penting dalam melindungi generasi muda dari berbagai risiko negatif yang terjadi di ruang digital.
Kebijakan tersebut akan diterapkan secara bertahap mulai tanggal 28 Maret 2026 dan tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2026, yang merupakan turunan dari Peraturan Presiden TUNAS. Tujuan utama dari aturan ini adalah memperkuat perlindungan anak-anak dalam dunia digital serta menciptakan lingkungan online yang lebih sehat dan aman.
Pemangku Kepentingan Mendukung Kebijakan Ini
Banyak pihak menyambut baik kebijakan ini. Mulai dari Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid hingga Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago. Bahkan, Presiden Prancis Emmanuel Macron memberikan apresiasi terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia.
Meutya Hafid menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk melindungi anak-anak dari paparan negatif di internet. Ia mengakui bahwa awalnya kebijakan ini bisa menimbulkan ketidaknyamanan, tetapi ia yakin bahwa langkah ini sangat penting untuk masa depan generasi muda.
Platform Digital yang Disasar
Dalam tahap awal implementasi, pemerintah akan fokus pada beberapa platform besar yang banyak digunakan oleh anak dan remaja, seperti YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox. Berbagai risiko seperti pornografi, perundungan siber, dan penipuan daring dinilai menjadi ancaman serius bagi anak-anak.
Menko Polkam Djamari Chaniago menekankan bahwa pembatasan akses media sosial bagi anak bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga bagian dari strategi nasional dalam menjaga ketahanan mental, adab, perilaku, dan moral generasi muda di era digital.
Peran Orang Tua dan Edukasi
Meski kebijakan ini mendapat dukungan luas, tantangan utama ada pada pelaksanaannya. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyoroti pentingnya pengawasan orang tua dan guru agar kebijakan dapat berjalan efektif. Ia juga menekankan perlunya edukasi dari berbagai pihak untuk memastikan kebijakan ini tidak disiasati.
Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi menegaskan bahwa pembatasan akses media sosial saja tidak cukup. Ia menyarankan perlunya pendekatan edukasi dan literasi digital, serta komunikasi yang baik antara orang tua dan anak. Ia juga mengingatkan bahwa anak bisa mencari cara lain untuk mengakses medsos, seperti menggunakan Virtual Private Network (VPN).
Apresiasi Internasional
Kebijakan Indonesia ini juga mendapat perhatian internasional. Presiden Prancis Emmanuel Macron menyampaikan apresiasinya melalui unggahan di platform X. Ia menyebut langkah Indonesia sejalan dengan upaya negara-negara lain dalam melindungi anak di ruang digital. Prancis sendiri sedang menyiapkan kebijakan serupa, termasuk rencana melarang anak di bawah 15 tahun mengakses media sosial dan membatasi penggunaan smartphone di sekolah.
Seorang jurnalis digital yang terbiasa bekerja cepat dalam merangkum informasi penting menjadi berita yang mudah dipahami. Ia aktif menulis tentang gaya hidup, komunitas kreatif, dan isu keseharian. Hobi memasak dan mencoba resep baru membuatnya semakin peka pada detail. Motto: "Menulis adalah seni memahami manusia.
