My WordPress Blog

Demo MBG di Berbagai Daerah: Dari Keracunan Hingga Protes Menu

Aksi Protes terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang Menyebar di Berbagai Daerah

Aksi protes terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) semakin marak di berbagai daerah, menunjukkan ketidakpuasan masyarakat terhadap pelaksanaan program tersebut. Di Pati, Jawa Tengah, masyarakat meminta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memperbaiki menu MBG yang dinilai tidak mencerminkan besarnya anggaran yang dialokasikan. Jika keinginan ini tidak dipenuhi, warga akan kembali melakukan demo.

Aksi serupa juga ditemukan di beberapa daerah lainnya, seperti Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Kalimantan Barat, hingga Jawa Barat. Desakan masyarakat dapat dirangkum menjadi satu kalimat: meminta pemerintah mengevaluasi total penyelenggaraan MBG.

Pada saat demo berlangsung, sejumlah daerah menghadapi keracunan massal, diduga akibat menu MBG. Di Sumatra Utara, misalnya, hampir 300 siswa mengalami keracunan. Makanan yang mereka santap terkontaminasi bakteri. Salah satu akar masalahnya adalah dapur MBG yang tidak memenuhi standar keamanan pangan.

Pengajar di Fisipol Universitas Udayana, Mirah Mahaswari, mengungkapkan bahwa demo dan protes terhadap MBG menunjukkan “masalah ini sudah bukan hanya polemik kebijakan.” “Tapi, pengalaman sosial yang konkret, yang nyata. Karena saat warga turun ke jalan, artinya dampak kebijakan ini enggak hanya abstrak, melainkan nyata menyentuh pengalaman kolektif warga,” ujar Mirah.

Di sisi lain, Mirah melanjutkan, demo MBG “mengindikasikan jarak antara klaim keberhasilan yang terus diulang pemerintah” dengan “pengalaman sehari-hari masyarakat.”

Demo MBG di Berbagai Wilayah

Demo terkait MBG tidak sebatas di Pati. Di Sulawesi Tengah, aliansi mahasiswa dan organisasi kepemudaan berdemo di depan Gedung DPRD Sulawesi Tengah di Kota Palu, Jumat (27/02). Mereka menuntut program MBG dievaluasi. Massa demo memandang MBG sudah mengeruk dana pendidikan yang, pada dasarnya, merupakan amanat konstitusi.

Sehari sebelumnya di Pontianak, Kalimantan Barat, mahasiswa memprotes MBG yang dianggap tidak tepat sasaran serta tidak transparan. Demo dipicu oleh berbagai kasus keracunan yang muncul di beberapa daerah, di samping kritik betapa menu yang didistribusikan tidak menggambarkan besaran dana yang dialokasikan pemerintah.

Pada Januari 2026, ribuan guru honorer dan madrasah di Kota Tasikmalaya, yang menjadi bagian dari Aliansi Guru Honorer PGM Indonesia Tasikmalaya, menggelar protes massal sehubungan MBG. Akar masalahnya: MBG melahirkan perlakuan yang disebut cenderung berbeda terhadap tenaga pendidik. Massa mengkritik kebijakan pemerintah yang condong untuk mengangkat pegawai SPPG menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Kasus-Kasus Keracunan yang Masih Terjadi

Masifnya aksi protes terhadap MBG dibarengi dengan berita kasus-kasus keracunan yang masih mewarnai pelaksanaan program dari janji kampanye Presiden Prabowo Subianto. Di Cimahi, Jawa Barat, pada akhir Februari 2026, sebanyak 43 siswa disebut keracunan selepas melahap menu MBG. Menu yang disantap yaitu onigiri, telur rebus, biskuit, kurma, dan susu.

Di Aceh Selatan, 18 siswa dikabarkan keracunan setelah mengonsumsi MBG, Sabtu (28/02). Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Selatan bahkan mengambil sikap untuk penetapan Kejadian Luar Biasa (KLN) sebab merupakan “kasus keracunan yang pertama.” Korban keracunan merentang dari murid di jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga SMA. Mereka dilarikan ke rumah sakit untuk dirawat.

Respons Badan Gizi Nasional (BGN)

Badan Gizi Nasional (BGN), dalam menanggapi masalah yang ada, mengaku akan senantiasa mengawasi jalannya MBG di lapangan secara aktif dan ketat. Per Februari, BGN mengklaim sudah menghentikan sementara 47 SPPG yang dinilai tidak memenuhi kualitas—tergambar lewat menu yang tidak ideal. “Kami tidak mentolerir penyimpangan standar pangan dalam program ini. Setiap temuan langsung ditindak dengan penghentian operasional sementara untuk evaluasi menyeluruh,” ujar Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik S. Deyang, di Jakarta, Sabtu (28/02).

Protes Orang Tua Pelajar Bukan sebagai Oposisi Pemerintah

Demo dan kritik yang simultan kepada program Makan Bergizi Gratis memperlihatkan persoalan ini sudah “bukan hanya polemik kebijakan,” tapi “pengalaman sosial yang konkret,” demikian sebut pengajar di Fisipol Universitas Udayana, Mirah Mahaswari. Ketika warga turun ke jalan, Mirah meneruskan, artinya “dampak kebijakan tidak lagi abstrak,” melainkan “nyata menyentuh pengalaman kolektif.”

Protes langsung terkait MBG, yang beberapa waktu belakangan ditemukan, banyak dihelat di daerah di luar kota-kota besar. Dosen Fisip Universitas Airlangga, Febby Risty Widjayanto, melihat hal itu tidaklah lahir dari ruang kosong. Masyarakat di daerah-daerah “kecil” tersebut, ambil contoh di Pati atau Rembang, Jawa Tengah, merasakan kekecewaan yang mendalam akibat himpitan fiskal imbas berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat.

Evaluasi MBG: Strategi Defensif atau Kebijakan yang Tidak Sesuai?

Pemerintah selalu menyebut akan mengevaluasi kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan MBG. Bahasa “evaluasi,” menurut Mirah, sering kali dipakai “untuk menenangkan situasi tanpa harus mengubah desain kebijakan.” Setiap kasus yang menyeret MBG, mulai dari keracunan atau menu yang tak sesuai, senantiasa dibingkai pemerintah dengan “kegagalan teknis” bukan “desain kebijakan” itu sendiri.

Jika masalah terus berulang, “itu bisa mengindikasikan persoalannya sistemik,” Mirah menekankan. “Jadi, respons evaluasi ini bisa dibaca sebagai strategi yang defensif saja untuk menjaga legitimasi program MBG,” ucap Mirah.

Sedangkan Febby berpendapat berkukuhnya pemerintah dalam meneruskan MBG tak lepas dari faktor janji politik Presiden Prabowo kala bertarung di Pilpres 2024. Yang jadi pengingat, ujar Febby, janji politik perlu disesuaikan dengan perkembangan dinamika yang ada agar “kepercayaan masyarakat pada pemerintah masih terjaga.” Apabila dipaksakan, bukan tidak mungkin trust terhadap pemerintah merosot yang menghasilkan “krisis legitimasi publik,” tandas Febby.

Denis Arjuna

Seorang jurnalis digital yang terbiasa bekerja cepat dalam merangkum informasi penting menjadi berita yang mudah dipahami. Ia aktif menulis tentang gaya hidup, komunitas kreatif, dan isu keseharian. Hobi memasak dan mencoba resep baru membuatnya semakin peka pada detail. Motto: "Menulis adalah seni memahami manusia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *