Pemerintah Ingin Semua Ponsel Perempuan Dilengkapi Aplikasi Keamanan Siber

Meningkatkan Perlindungan Digital untuk Perempuan dan Anak

JAKARTA — Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Choiri Fauzi menyampaikan kekhawatirannya terhadap maraknya kejahatan siber yang menargetkan perempuan dan anak di ruang digital. Menurutnya, regulasi yang telah dibuat pemerintah belum cukup untuk mengatasi ancaman tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih dinamis dan responsif.

Arifah menilai bahwa fitur keamanan siber yang terintegrasi langsung pada smartphone kini menjadi kebutuhan mendesak. Ia menegaskan bahwa perlindungan digital tidak cukup hanya dengan regulasi dan literasi. Teknologi yang memadai juga diperlukan agar perlindungan bisa tertanam dalam sistem.

“Perlindungan harus hadir dalam ruang yang sama tempat kekerasan terjadi,” ujarnya. “Kita perlu kolaborasi antara pemerintah dan swasta untuk menciptakan solusi yang efektif.”

Pada 2024 saja, diperkirakan 23,3 juta perempuan mengalami kekerasan fisik, seksual, atau psikologis. Selain itu, 7,5 persen perempuan Indonesia pernah mengalami pelecehan secara daring. Arifah menekankan bahwa isu ini bukanlah virtual, melainkan memiliki dampak nyata yang memerlukan respons serius.

Langkah-langkah yang Telah Dilakukan

Indonesia telah memperkuat fondasi hukum dan kebijakan melalui beberapa inisiatif. Di antaranya adalah pengesahan Undang Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, integrasi keamanan siber dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025–2029, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025, serta penyusunan Peta Jalan Perlindungan Anak di Lingkungan Online 2025–2029.

Namun, Arifah menegaskan bahwa regulasi saja tidak cukup. Perlindungan harus bekerja di ruang digital, yaitu tempat kekerasan terjadi. Untuk itu, pihaknya menggandeng lembaga seperti UNFPA dan ITSEC Asia dalam program SHECURE Digital.

Program SHECURE Digital

SHECURE Digital dirancang dengan tiga pilar utama: pencegahan, perlindungan, dan pemberdayaan.

• SHECURE CLASS
  
  Berfokus pada edukasi dan literasi pertahanan diri digital bagi perempuan dan remaja. Program ini membekali peserta dengan pemahaman praktis tentang risiko digital, cara mengelola privasi, keamanan akun, serta langkah aman dalam menghadapi ancaman seperti pelecehan, penipuan, dan penyalahgunaan informasi di dunia digital.

• SHECURE SHIELD
  
  Menghadirkan perlindungan teknis yang dirancang untuk membantu pengguna melindungi diri dari risiko digital secara aktif. Pendekatan ini berfokus pada privasi tanpa pengawasan berlebihan, serta memberikan kendali penuh kepada pengguna atas data dan aktivitas digital mereka.

• SHECURE VOICES
  
  Mendorong advokasi dan keterlibatan komunitas melalui kampanye kesadaran, ruang dialog, serta penguatan suara perempuan dan generasi muda. Tujuannya adalah membangun budaya digital yang aman, saling menghormati, serta mendukung keberanian untuk berbicara dan mencari bantuan ketika menghadapi kekerasan digital.

Perspektif dari Pihak Swasta

Presiden Direktur ITSEC Asia Patrick Dannacher menekankan bahwa perlindungan digital harus berangkat dari pengalaman nyata yang dihadapi masyarakat. Banyak perempuan mengalami risiko digital tanpa menyebutnya sebagai kekerasan karena dianggap bagian dari kehidupan online.

“SHECURE Digital kami rancang untuk menjembatani kesenjangan tersebut melalui pendekatan yang membumi, relevan, dan dapat digunakan dalam situasi sehari-hari,” ujarnya.

Data dan Penelitian Terkini

Laporan Malwarebytes menunjukkan bahwa kejahatan online tidak menyerang semua orang secara setara. Perempuan dan kelompok yang menghadapi hambatan sosial-ekonomi cenderung lebih rentan menjadi korban. Dalam laporan yang melibatkan lebih dari 5.000 responden di Amerika Serikat, Inggris, dan Jerman, data menunjukkan pola yang jelas berdasarkan gender.

Sebanyak 79% perempuan menerima pesan teks dari nomor tidak dikenal yang berpotensi mengandung tautan berbahaya, dibandingkan 73% laki-laki. Sementara itu, 46% perempuan melaporkan akun media sosial mereka pernah diretas, jauh di atas angka 37% pada laki-laki.

Dari sisi finansial, hanya 47% responden BIPOC berhasil menghindari dampak keuangan akibat kejahatan siber, jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata keseluruhan responden sebesar 59%. Secara keseluruhan, 31% dari seluruh responden menyatakan tidak merasa aman di dunia maya, sementara 50% merasa privasi mereka tidak terlindungi.

Perhatian Serius Pemerintah

Kondisi ini juga menjadi perhatian serius pemerintah Indonesia. Wakil Menteri Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Nezar Patria menyebut bahwa penipuan di ruang digital telah menjadi ancaman nyata dan sangat merugikan masyarakat.