Klarifikasi Dwi Sasetyaningtyas Terkait Kontroversi Kewarganegaraan Anaknya
Dwi Sasetyaningtyas, seorang alumnus beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), memberikan klarifikasi terkait pernyataannya yang sempat memicu kontroversi di media sosial. Perkataan tersebut berkaitan dengan status kewarganegaraan anaknya yang menjadi British citizen, dan menimbulkan respons dari berbagai pihak, termasuk Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa.
Dalam pernyataannya, Dwi menjelaskan bahwa maksud unggahannya bukan untuk menghina negara, melainkan sekadar menyampaikan kekecewaan atas situasi yang dianggap tidak adil. Ia menegaskan bahwa pernyataannya tidak dimaksudkan sebagai serangan terhadap bangsa atau negara, tetapi hanya ekspresi emosi pribadi. Dwi juga meminta agar publik tidak menyebarkan fitnah atau penafsiran yang tidak sesuai dengan niat aslinya.
Pernyataan Dwi muncul di tengah tekanan politik dan aturan administratif dari pemerintah yang memutuskan suaminya akan mengembalikan dana beasiswa LPDP beserta bunganya. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari penyelesaian kewajiban akademik dan administratif. Dwi menyampaikan permintaan maaf atas kontroversi yang timbul, sambil menegaskan bahwa isu tersebut adalah hasil dari emosi pribadi, bukan niat jahat terhadap negara.
Ia berharap polemik yang berkembang tidak lagi diperburuk oleh fitnah atau tuduhan yang tidak berdasar. Dwi juga meminta semua pihak untuk melihat persoalan secara lebih adil dan bijak. Klarifikasi ini juga merupakan upaya untuk menjaga reputasi pribadinya di tengah sorotan tajam mengenai tanggung jawab moral dan etika penerima beasiswa negara.
Polemik Awal dari Ucapan Menteri Keuangan
Polemik itu berawal dari komentar seorang netizen @nawrraa4 di salah satu postingan TikTok Dwi Sasetyaningtyas yang diunggah pada Senin (23/2/2026). Akun tersebut mengutip pernyataan Purbaya Yudhi Sadewa yang menyebut bahwa dana LPDP berasal dari pajak dan utang negara. Maka dari itu, penggunaannya harus bertanggung jawab dan tidak digunakan untuk hal yang dinilai merugikan negara.
“Purbaya: uang itu dari pajak dan utang negara yang kita sisihkan, malah dipakai untuk menghina negara, iziiin,” katanya di salah satu postingan TikTok Dwi.
Komentar itu lalu diarahkan kepada Dwi dengan nada sindiran. Menanggapi hal tersebut, Dwi tidak tinggal diam. Ia memberikan balasan tegas dan membantah tudingan yang dilontarkan kepadanya.
“Bagian mana gue pakai uang pajak dan menguntungkan pribadi? Kalau enggak ada bukti namanya fitnah. Udah gue data orang-orang yang fitnah-fitnah ini mau nama lo gue masukin juga? #iziiin” balasnya lagi.
Respons tersebut menuai beragam reaksi dari warganet. Tak sedikit yang mengecam komentar balasan dari Dwi.
Ultimatum Blacklist dari Purbaya Yudhi Sadewa
Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya berencana melakukan blacklist terhadap suami maupun Dwi Sasetyaningtyas. Pemerintah menyatakan kekecewaannya dan menegaskan akan meminta pengembalian seluruh dana beasiswa beserta bunganya.
Pernyataan keras itu disampaikan dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (23/2/2026). Purbaya mengungkapkan bahwa pihak LPDP telah berkomunikasi dengan pihak keluarga penerima beasiswa.
“Pak Dirut sudah berbicara dengan (suami) terkait sepertinya dia setuju untuk mengembalikan uang yang dipakai olehnya di LPDP,” kata Purbaya dalam Konferensi Pers APBN KiTa edisi Februari 2026, Jakarta, Senin (23/2/2026).
Purbaya menegaskan bahwa pemerintah tak akan menganggap persoalan ini sebagai isu pribadi. Sebab, dana LPDP berasal dari uang publik yang diterima dari pajak masyarakat. Penghitungan jumlah dana yang harus dikembalikan masih dilakukan, termasuk skema bunga sebagai konsekuensi penggunaan dana negara.
Dalam nada keras, Bendahara Negara menyayangkan sikap yang dinilai tidak mencerminkan tanggung jawab moral sebagai penerima beasiswa negara.
“Saya harap teman-teman yang dapat pinjaman dari LPDP kalau nggak seneng ya gausah menghina negara lah. Jangan menghina negara sendiri,” ungkapnya.
Ia menekankan bahwa LPDP dirancang sebagai investasi jangka panjang untuk mencetak sumber daya manusia unggul, bukan sekadar fasilitas pendidikan luar negeri.
Ancaman Blacklist dari Seluruh Instansi Pemerintah
Purbaya mengingatkan sumber dana beasiswa LPDP berasal dari pajak dan sebagiannya utang yang disisihkan untuk memastikan sumber daya manusia (SDM) tumbuh. Namun ia menyesalkan sikap DS alumni LPDP yang menggunakan hal ini untuk menghina negara.
Sehingga ia meminta uang beasiswa dikembalikan dengan bunga yang ada. Bahkan Purbaya mengultimatum akan melakukan blacklist terhadap yang bersangkutan tidak bisa berkerja di lingkup pemerintahan.
“Nanti saya akan blacklist dia di seluruh pemerintahan tidak akan bisa masuk,” tegas Purbaya.
Sebelumnya, seorang alumnus atau penerima beasiswa LPDP, Dwi Sasetyaningtyas memicu polemik di media sosial. Konten yang menyinggung status kewarganegaraan anaknya itu ramai diperbincangkan karena Dwi merupakan penerima beasiswa negara.
Polemik bermula dari video yang diunggah di Instagram dan Threads miliknya. Dalam video tersebut, Dwi memperlihatkan surat dari otoritas Inggris terkait kewarganegaraan anak keduanya yang resmi menjadi British citizen.
“I know the world seems unfair. Tapi cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. Kita usahakan anak-anak dengan paspor kuat WNA itu,” ujarnya dalam unggahan tersebut.
Unggahan itu segera viral dan memicu respons keras dari warganet. Banyak yang menilai narasi tersebut kurang bijak disampaikan oleh seorang awardee LPDP, mengingat beasiswanya dibiayai negara. Polemik pun berkembang. Tak hanya isi konten yang diperdebatkan, kehidupan pribadi Dwi dan suaminya ikut dikulik, termasuk soal kewajiban pengabdian sebagai penerima beasiswa LPDP.
Dwi sendiri tercatat sebagai Sarjana Teknik Kimia dari Institut Teknologi Bandung (ITB). Ia melanjutkan studi magister di Delft University of Technology, Belanda, mengambil jurusan Sustainable Energy Technology dengan beasiswa LPDP pada 2015 dan lulus pada 2017.
Selama masa pengabdian di Indonesia pada 2017–2023, Dwi menginisiasi penanaman 10.000 pohon bakau di berbagai pesisir, memberdayakan ibu rumah tangga agar berpenghasilan dari rumah, terlibat dalam penanggulangan bencana di Sumatera, hingga membangun sekolah di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Seorang penulis berita yang sering meliput isu pemerintahan dan administrasi publik. Ia memiliki kebiasaan membaca analisis kebijakan, menonton diskusi publik, dan membuat catatan ringkas. Waktu luangnya ia gunakan untuk berjalan santai. Motto: “Ketegasan dalam informasi adalah bentuk pelayanan publik.”
