Gubernur Matius Fakhiri dan Bupati Yunus Wonda Siap Revitalisasi Pelabuhan Depapre

Pemprov Papua Berupaya Memperbaiki Pelabuhan Peti Kemas di Depapre

Selain sektor perikanan, rombongan juga meninjau pelabuhan peti kemas di Depapre yang dinilai lama terbengkalai. Pemerintah berencana mengelola kembali pelabuhan tersebut agar menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, menyampaikan bahwa jika dikelola dengan baik, satu titik bisa menghasilkan hingga Rp10 miliar per tahun. Ini bisa menjadi PAD bagi provinsi dan juga bermanfaat bagi kabupaten.

Ia mengakui, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan peti kemas membutuhkan waktu panjang. Karena itu, pemerintah akan mencari solusi jangka menengah dengan menggandeng Pelindo. “Kalau bisa, kapal putih dulu yang masuk, sambil kita siapkan pembangunan peti kemas ini. Yang penting ada aktivitas supaya ekonomi masyarakat tumbuh,” ujarnya.

Revitalisasi pelabuhan adalah upaya strategis untuk menghidupkan kembali, meningkatkan fungsi, dan memodernisasi kawasan pelabuhan yang terbengkalai atau menurun kinerjanya. Proses ini melibatkan intervensi fisik (infrastruktur) dan non-fisik (ekonomi/sosial) untuk meningkatkan efisiensi logistik, memperkuat jaringan perdagangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

Berikut adalah poin-poin penting terkait revitalisasi pelabuhan:

• Tujuan Utama: Meningkatkan kapasitas, mempercepat pelayanan, dan memaksimalkan potensi fungsi pelabuhan sebagai pusat penggerak ekonomi.
• Ruang Lingkup: Meliputi perbaikan atau pembangunan infrastruktur pokok (dermaga, alur pelayaran, penahan gelombang) dan fasilitas penunjang (terminal penumpang, gudang logistik).
• Dampak: Memperkuat jalur logistik antarpulau, mendorong ekonomi daerah, serta meningkatkan standar keselamatan dan pelayanan operasional.
• Sasaran: Pelabuhan yang dianggap tidak berfungsi maksimal, rusak, atau memerlukan peningkatan kapasitas agar memenuhi standar internasional.

Revitalisasi ini juga seringkali bertujuan untuk menjadikan pelabuhan sebagai pelabuhan modern yang berstandar internasional, contohnya pada revitalisasi pelabuhan perikanan dan pelabuhan penumpang.

Kunjungan Kerja ke Wilayah Maribu dan Depapre

Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri bersama Bupati Jayapura, Yunus Wonda melakukan kunjungan kerja ke wilayah Maribu hingga Depapre untuk meninjau sejumlah titik strategis pembangunan, Selasa (17/2/2026). Rombongan memulai agenda dengan bertemu masyarakat di Kampung Maribu. Hadir pula perwakilan keluarga dari Sabron dan Waibron.

Dari Maribu, rombongan melanjutkan peninjauan ke Distrik Depapre dengan dua lokasi utama, yakni kawasan pelabuhan Perikanan dan Dermaga Peti Kemas. Di sela kunjungan, Gubernur juga singgah di Maribu Tua untuk melihat lokasi rencana pembangunan Sekolah Rakyat.

Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri mengatakan, seluruh program yang ditinjau merupakan bagian dari program nasional pemerintah pusat yang diberikan kepada daerah untuk segera direalisasikan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten. “Semua ini adalah program dari pemerintah pusat untuk kami semua kepala daerah, baik provinsi maupun kabupaten, dan harus segera kita realisasikan. Namun yang paling penting adalah bagaimana persoalan tanah,” ujar Fakhiri.

Menurutnya, hambatan utama percepatan pembangunan di Papua masih berkaitan dengan status dan kesepakatan lahan. Karena itu, ia meminta agar persoalan tanah diselesaikan langsung dengan pemerintah, tanpa membebani perangkat teknis. “Saya minta kalau ada persoalan, langsung dengan saya selaku gubernur. Supaya dinas di provinsi maupun kabupaten, termasuk para bupati, tidak direpotkan lagi,” tegasnya.

Normalisasi Sungai dan Perumahan

Di Kampung Maribu, pemerintah memastikan akan memulai pembangunan dengan normalisasi sungai untuk mencegah banjir dan abrasi yang selama ini kerap merendam permukiman warga. “Kalau curah hujan tinggi, air bisa sampai setinggi perut orang dewasa. Karena itu kita mulai dari normalisasi sungai, dibantu Balai Besar dan Balai Sungai,” jelas Fakhiri.

Setelah itu, pemerintah akan membangun perumahan rakyat. Warga disebut telah menyediakan lahan dan mengusulkan pembangunan hingga 1.000 unit rumah yang akan disebar di beberapa titik sesuai kepemilikan adat dan alas hak masing-masing marga.

Sekolah Rakyat Dua Lokasi

Gubernur Matius Fakhiri juga memastikan pembangunan Sekolah Rakyat di dua lokasi, yakni di Maribu Tua dan satu titik lain di wilayah kabupaten. “Sekolah Rakyat ini akan dibangun di atas tanah milik pemerintah. Nantinya bisa menampung anak-anak dari Kertosari sampai wilayah kabupaten lain,” katanya. Sekolah tersebut akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung agar dapat menjadi pusat pendidikan bagi masyarakat pesisir.

Perluasan Pelabuhan Perikanan

Di kawasan Perikanan Wabun, pemerintah berencana melakukan perluasan dermaga, perbaikan jalan, serta peningkatan kapasitas listrik agar cold storage dapat beroperasi optimal. “Kalau ini hidup, dia bisa menjadi hub. Tapi harus didukung listrik, dermaga yang lebih panjang, dan perumahan untuk petugas yang menjaga,” ujarnya.

Gubernur Matius Fakhiri juga berencana memperpanjang dermaga hingga 150 meter agar kapal besar bisa sandar. Nantinya, nelayan akan mendapat bantuan alat tangkap dari Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui dinas terkait. “Ikan tidak perlu lagi busuk di pasar. Semua bisa masuk ke hub pemerintah. Putaran ekonomi bisa berjalan dengan baik,” tambahnya.

Harapan untuk Masyarakat

Menutup kunjungan, Gubernur mengajak masyarakat untuk membuka diri terhadap program pemerintah. “Kalau masyarakat membuka diri, manfaatnya akan kembali kepada masyarakat sendiri. Tanah-tanah ini harus menjadi pintu masuk percepatan pembangunan ekonomi di wilayah masing-masing,” pungkasnya.

Kunjungan ini menjadi bagian dari strategi percepatan pembangunan Papua melalui kolaborasi pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan masyarakat, sejalan dengan visi Papua yang maju, mandiri, dan sejahtera.