Dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Komisi B DPRD DKI Jakarta
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Nova Harivan Paloh, menyatakan dukungan penuh terhadap sinergi antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan Badan Gizi Nasional dalam penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dukungan ini disampaikan saat Nova hadir langsung dalam penandatanganan Nota Kesepakatan antara kedua pihak di Balairung, Balai Kota DKI Jakarta, Senin (9/2/2026).
Nota Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Kepala Badan Gizi Nasional RI Dadan Hindayana sebagai bentuk kolaborasi lintas sektor dalam memastikan keberlanjutan program pemenuhan gizi masyarakat.
Nova menilai kerja sama ini memiliki peran strategis dalam memperkuat rantai pasok kebutuhan dasar warga Jakarta, sekaligus mendorong terciptanya sirkular ekonomi di sektor pangan. Ia menekankan pentingnya keterlibatan BUMD pangan dalam kolaborasi tersebut. Menurutnya, BUMD seperti Food Station, Dharma Jaya, dan Pasar Jaya menjadi kunci utama dalam mendukung kebutuhan bahan pangan untuk program tersebut.
“Misalnya telur, susu, daging sapi, ayam, dan yang lain-lain. Pasar Jaya juga menyediakan tempatnya. Ini kolaborasi untuk menciptakan sirkular ekonomi,” ujar Nova.
Selain fokus pada pemenuhan gizi, Nova juga menilai keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai wilayah Jakarta berpotensi membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat sekitar. Rencana pembangunan lebih dari seribu dapur SPPG dinilai akan memperluas penyerapan tenaga kerja lokal.
“Penyerapan tenaga kerja yang ada di sekitar wilayah dapur-dapur SPPG. Ini bagus karena ada penyerapan tenaga kerja,” katanya. Menurut Nova, keterlibatan masyarakat di sekitar dapur SPPG menjadi bukti bahwa Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya berorientasi pada pemenuhan gizi anak, tetapi juga berkontribusi terhadap penguatan ekonomi di tingkat wilayah.
Pemprov DKI Pastikan Tidak Ganggu Pasokan Pangan
Pemprov DKI Jakarta memastikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak akan memicu kelangkaan pangan maupun lonjakan harga menjelang Ramadan. Penegasan ini disampaikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung usai penandatanganan nota kesepakatan antara Badan Gizi Nasional (BGN) dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Balai Kota, Senin (9/2/2026).
Keterlibatan badan usaha milik daerah (BUMD) disebut Pramono bakal menjadi kunci kestabilan pasokan di Jakarta. Ia menepis kekhawatiran bahwa kerja sama MBG dengan BUMD Jakarta akan mengganggu ketersediaan pangan di pasaran, terutama menjelang hari besar keagamaan.
“Jadi kami meyakini tidak akan membuat kelangkaan di lapangan. Karena memang BUMD di Jakarta sudah mempunyai pengalaman yang panjang dan luar biasa,” ucapnya. Menurutnya, kebutuhan bahan pangan untuk program MBG tidak mengalami lonjukan signifikan sehingga tidak berpotensi mengganggu keseimbangan pasar.
“Apalagi jumlah konsumsinya kan relatif tidak mengalami kenaikan yang banyak. Sehingga dengan demikian, saya yakin tidak akan menimbulkan kekhawatiran mengenai kelangkaan, harga naik, inflasi tidak terkontrol, dan sebagainya,” ujarnya.
Kerja Sama MBG Dinilai Justru Stabilkan Pasar
Pramono menegaskan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan perhitungan matang sebelum menjalin kerja sama dengan BGN dan BUMD. Ia menyebut, kerja sama ini justru memberikan kepastian serapan bagi BUMD tanpa menekan pasokan untuk masyarakat umum.
“Dan kami sudah hitung, kami jamin bahwa kerja sama ini malah sangat menguntungkan bagi BUMD. Kenapa? Karena ada kepastian pembelian dan sebagainya,” kata Pramono. Ia pun menekankan kembali bahwa kekhawatiran publik soal dampak MBG terhadap stok pangan tidak beralasan.
“Jadi apa yang tadi menjadi kekhawatiran, saya yakin tidak akan terjadi,” tuturnya.
BGN: Rantai Pasok Dikendalikan
Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menjelaskan, pengaturan rantai pasok menjadi perhatian utama seiring masifnya pelaksanaan program MBG, termasuk di Jakarta. Ia menyebut pengendalian permintaan dan kerja sama dengan BUMD menjadi kunci agar lonjakan harga pangan menjelang Ramadan dapat dicegah.
“Kami yakin dengan mekanisme pengaturan menu, lonjakan permintaan terhadap produk tertentu akan kami kendalikan. Dengan kerja sama ini, kai nanti malah mudah dengan BUMD mengaturnya,” tuturnya. “Kira-kira produk apa yang dibutuhkan masyarakat secara umum menjelang puasa dan Idulfitri, nanti kami akan kurangi permintaannya di program MBG,” sambungnya.
