12 Aturan Registrasi SIM Card Biometrik untuk Pelanggan

Regulasi Baru Registrasi Kartu SIM dengan Prinsip KYC Berbasis Biometrik

Pemerintah telah menetapkan aturan baru terkait registrasi kartu SIM melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital (Permen Komdigi) Nomor 7 Tahun 2026. Aturan ini bertujuan untuk mengubah total sistem registrasi kartu SIM di Indonesia, dengan fokus pada prinsip Know Your Customer (KYC) berbasis biometrik.

Aturan ini memperkuat penggunaan data biometrik seperti pengenalan wajah sebagai bagian dari proses registrasi. Hal ini dilakukan untuk mempersempit ruang penipuan digital, penyalahgunaan identitas, serta kejahatan siber yang sering dimanfaatkan oleh nomor seluler anonim.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menjelaskan bahwa registrasi kartu SIM kini menjadi instrumen perlindungan masyarakat di ruang digital, bukan sekadar prosedur administratif. Setiap nomor seluler harus dapat dipertanggungjawabkan secara jelas kepada pemilik identitas yang sah.

Berikut adalah 12 poin utama dalam aturan baru registrasi kartu SIM:

• Registrasi wajib menggunakan prinsip KYC berbasis biometrik
  
  Seluruh operator wajib menerapkan prinsip KYC dengan memanfaatkan teknologi biometrik, khususnya pengenalan wajah. Operator juga bertanggung jawab penuh atas validitas identitas pelanggan.

• Kartu perdana wajib dijual dalam kondisi tidak aktif
  
  Setiap kartu SIM baru harus dalam keadaan tidak aktif dan hanya dapat digunakan setelah proses registrasi berhasil dilakukan. Ketentuan ini berlaku untuk semua penjual kartu perdana, mulai dari distributor hingga penjual perorangan.

• Identitas registrasi WNI wajib NIK dan pengenalan wajah
  
  Warga Negara Indonesia (WNI) harus mendaftar menggunakan NIK dan data biometrik berupa pengenalan wajah (face recognition).

• WNA wajib menggunakan paspor dan izin tinggal
  
  Warga Negara Asing (WNA) wajib melakukan registrasi dengan paspor serta dokumen izin tinggal yang sah, seperti KITAS atau KITAP.

• Registrasi anak di bawah 17 tahun melibatkan kepala keluarga
  
  Untuk pelanggan berusia di bawah 17 tahun dan belum memiliki KTP elektronik, registrasi dilakukan menggunakan NIK anak serta NIK dan biometrik wajah kepala keluarga.

• Registrasi bisa dilakukan di gerai atau secara mandiri
  
  Registrasi kartu SIM prabayar dapat dilakukan langsung di gerai operator atau secara mandiri melalui aplikasi dan situs resmi operator dengan proses OTP, input NIK, serta verifikasi wajah.

• Nomor baru hanya boleh aktif setelah data tervalidasi
  
  Operator dilarang mengaktifkan nomor pelanggan sebelum identitasnya tervalidasi (untuk WNI) atau terverifikasi (untuk WNA). Aktivasi wajib dilakukan maksimal 1×24 jam setelah validasi berhasil.

• Maksimal tiga nomor prabayar per orang per operator
  
  Setiap identitas pelanggan hanya boleh memiliki maksimal tiga nomor prabayar pada satu operator. Pengecualian diberikan untuk kebutuhan mesin ke mesin (M2M), Internet of Things (IoT), atau keperluan badan usaha tertentu.

• Masyarakat berhak mengecek seluruh nomor atas NIK-nya
  
  Pelanggan berhak mengetahui semua nomor yang terdaftar menggunakan identitas mereka. Operator wajib menyediakan fasilitas pengecekan nomor secara resmi.

• Nomor yang tidak sah bisa diblokir dan dihanguskan
  
  Jika ditemukan nomor yang memakai NIK tanpa izin, pelanggan berhak meminta pemblokiran. Apabila tidak dilakukan registrasi ulang dalam 1×24 jam, nomor tersebut wajib dihanguskan.

• Sistem aduan nasional untuk nomor penipuan
  
  Masyarakat dapat melaporkan nomor yang digunakan untuk penipuan atau perbuatan melanggar hukum melalui portal aduan Kementerian. Operator wajib memblokir nomor terindikasi penipuan maksimal 1×24 jam setelah laporan diterima.

• Keamanan data pelanggan diperketat dan diawasi ketat
  
  Operator wajib menjaga kerahasiaan data pelanggan, memiliki sertifikasi keamanan informasi minimal ISO 27001, menyimpan data pelanggan aktif, serta melaporkan data registrasi dan pemblokiran nomor secara berkala kepada pemerintah.

Dengan Permen Komdigi Nomor 7 Tahun 2026 ini, pemerintah menargetkan setiap nomor seluler di Indonesia benar-benar terhubung dengan identitas pemilik yang sah. Dengan sistem berbasis biometrik, pembatasan jumlah nomor, serta hak masyarakat untuk mengontrol data identitasnya, pemerintah berharap praktik penipuan digital dan penyalahgunaan nomor seluler bisa ditekan secara signifikan.