Peran Penting Rais Aam dalam Struktur NU
Perbincangan mengenai figur ideal Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) semakin hangat dibicarakan menjelang pelaksanaan Muktamar ke-35. Jabatan ini tidak hanya sekadar posisi struktural, tetapi juga simbol marwah dan otoritas tertinggi Syuriyah NU yang menentukan arah strategis jam’iyah di tengah dinamika nasional maupun global.
Rais Aam PBNU adalah pemimpin tertinggi dalam struktur organisasi NU, yang memimpin jajaran Syuriyah di Pengurus Besar NU. Jabatan ini memiliki otoritas tertinggi dalam menentukan arah kebijakan organisasi, sementara Ketua Umum PBNU berperan sebagai pelaksana kebijakan.
Menurut Pengasuh Pondok Bina Insan Mulia Cirebon, KH Imam Jazuli, pemilihan Rais Aam harus berlandaskan kriteria yang telah diatur secara ketat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) NU melalui mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi (Ahwa), bukan sekadar pertimbangan popularitas.
“Dalam struktur NU, Rais Aam bukan sekadar jabatan administratif. Ia adalah simbol marwah, pemimpin spiritual, dan pengambil kebijakan strategis jam’iyah. Karena itu, yang paling penting bukan siapa orangnya, tetapi apakah ia memenuhi kriteria,” ujar Jazuli.
Syuriyah merupakan lembaga tertinggi dalam struktur NU yang memegang kendali organisasi para ulama secara menyeluruh. Oleh karena itu, sosok Rais Aam harus memiliki kapasitas keilmuan, spiritualitas, serta pengalaman organisasi yang mumpuni.
Jazuli menjelaskan bahwa terdapat empat pilar utama yang wajib dimiliki Rais Aam PBNU, yakni alim, faqih, zahid, serta berwibawa dan berpengalaman dalam organisasi. Keempat pilar itu diperkuat dengan nilai muru’ah, futuwwah, dan kemampuan sebagai muharrikan atau penggerak jam’iyah.
Berdasarkan kriteria tersebut, Jazuli menilai KH Said Aqil Siradj sebagai figur yang paling memenuhi syarat untuk memimpin Syuriyah NU pada periode mendatang. Eks Ketum PBNU itu dinilai sebagai ulama alim dan faqih dengan latar belakang pendidikan Universitas Ummul Qura, Mekkah, serta penguasaan mendalam terhadap khazanah keilmuan Islam klasik dan pemikiran kontemporer.
“Pemikiran beliau mencerminkan Islam wasathiyah. Teguh pada tradisi pesantren, tetapi mampu merespons modernitas tanpa kehilangan jati diri NU. Sehingga, kefaqihan KH Said Aqil bersifat solutif dan kontekstual, sehingga mampu memberikan jawaban atas persoalan umat di era perubahan sosial yang cepat,” kata dia.
Dalam aspek spiritualitas, Said Aqil juga dinilai memiliki karakter zahid, yakni tidak terikat ambisi duniawi meskipun memiliki kapasitas dan akses kekuasaan. “Zuhud bukan berarti meninggalkan dunia, tetapi menempatkan dunia sebagai sarana ibadah. Jabatan bagi Kiai Said adalah amanah dan khidmah, bukan tujuan,” ujarnya.
Pengalaman Said Aqil sebagai Ketua Umum PBNU selama dua periode, 2010–2021, turut menjadi pertimbangan penting. Said dinilai memahami NU secara utuh, baik dari sisi struktural, ideologis, maupun kultural. “Beliau bukan hanya paham AD/ART, tetapi juga pelaku sejarah modernisasi NU. Ia tahu bagaimana mengelola jam’iyah sebesar NU tanpa keluar dari khittah 1926,” katanya.
Dia juga menyoroti peran Said Aqil sebagai penggerak Islam moderat NU di tingkat global. Sikapnya yang konsisten menjaga NKRI serta menolak ekstremisme dinilai mencerminkan futuwwah dan muru’ah seorang Rais Aam. “NU ke depan membutuhkan Rais Aam yang berani bersikap tegas, meskipun pahit, demi keselamatan jam’iyah dan jamaah. Kiai Said memiliki keberanian moral itu,” tambahnya.
Selain itu, PBNU juga disebut membutuhkan figur Rais Aam yang telah matang, bukan lagi berada pada tahap belajar kepemimpinan. “Dengan rekam jejak nasional dan internasional, KH Said Aqil Siradj adalah standar emas Rais Aam PBNU. Menempatkannya sebagai Rais Aam merupakan langkah strategis agar NU tetap menjadi jangkar stabilitas nasional dan kompas moral umat,” pungkas Jazuli.
Islah Lirboyo: Upaya Rekonsiliasi Internal NU
Pertemuan antara Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Miftachul Akhyar bersama jajaran Syuriah PBNU dan Mustasyar PBNU, termasuk Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), menghasilkan kesepakatan bersama untuk mengakhiri konflik internal di tubuh PBNU. Pertemuan tersebut berlangsung di Pondok Pesantren Lirboyo, Kota Kediri, Kamis (25/12/2025).
Pertemuan tersebut dihadiri langsung oleh Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar beserta jajaran Pengurus Syuriyah, di antaranya KH Abdullah Kafabihi, KH Mu’adz Thohir, KH Imam Buchori, KH Idris Hamid, H. Muhammad Nuh, Gus Muhib, Gus Yazid, Gus Afifuddin Dimyati, Gus Moqsith Ghozali, Gus Latif, Gus Sarmidi Husna, Gus Tajul Mafakhir, Gus Athoillah Anwar, hingga Gus Nadzif.
Hasil pertemuan tercapai islah atau perdamaian di antara pihak-pihak yang sebelumnya berselisih, dengan komitmen bersama untuk kembali mengedepankan persatuan organisasi.
Juru Bicara Pondok Pesantren Lirboyo, KH Abdul Mu’id Shohib, menyampaikan pertemuan berlangsung dalam suasana kekeluargaan dan penuh musyawarah. “Alhamdulillah, hasil pertemuan hari ini menyatakan bahwa kedua belah pihak telah menyepakati keputusan bersama,” ujar Gus Mu’id seusai pertemuan.
Salah satu keputusan utama yang disepakati adalah penyelenggaraan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama. Muktamar tersebut akan dilaksanakan dalam waktu secepat-cepatnya demi menjaga kesinambungan dan stabilitas organisasi.
“Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama akan diselenggarakan sesegera mungkin, dan pelaksanaannya diserahkan kepada PBNU, dalam hal ini Rais Aam dan Ketua Umum PBNUGus Yahya,” jelas Gus Mu’id.
