Saat AS Berpaling ke Damaskus, Turki Minta Pembubaran SDF

Perubahan Dramatis dalam Peta Politik Suriah

Peta geopolitik Suriah di awal tahun 2026 mengalami perubahan signifikan. Di tengah situasi yang dinamis, loyalitas Washington terhadap Pasukan Demokratik Suriah (SDF) mulai berubah. Sebelumnya, AS menjadi pelindung setia SDF, tetapi kini mereka justru memberikan legitimasi penuh kepada pemerintahan baru di Damaskus yang dipimpin oleh Presiden Ahmed al-Sharaa.

Presiden al-Sharaa memiliki rekam jejak kontroversial sebagai komandan lapangan dalam struktur militansi ISIS. Perubahan sikap ini menunjukkan bahwa kepentingan untuk menyatukan Suriah di bawah satu kendali pusat lebih mendesak daripada mempertahankan aliansi lama dengan milisi Kurdi.

Kepentingan Turki dan Perubahan Sikap AS

Perubahan ini menjadi angin segar bagi Turki yang selama ini mengecam keberadaan SDF sebagai ancaman eksistensial. Presiden Recep Tayyip Erdogan terus menekan Washington untuk sepenuhnya menghentikan dukungan terhadap SDF, yang dianggap Ankara sebagai kepanjangan tangan dari organisasi teroris PKK.

Dalam percakapan telepon strategis dengan Donald Trump pada Rabu (21/1/2026), Erdogan menegaskan bahwa keharmonisan wilayah Suriah hanya bisa dicapai jika kelompok Kurdi tersebut melucuti senjata dan membubarkan diri. Bagi Turki, pergeseran sikap AS adalah kemenangan diplomatik yang telah dinanti selama empat dekade pemberontakan Kurdi di perbatasan mereka.

Peran SDF dalam Perang Melawan ISIS

SDF sendiri merupakan aliansi militer yang dibentuk pada Oktober 2015 dengan tujuan utama memberantas kekhalifahan ISIS di Suriah. Didominasi oleh Unit Perlindungan Rakyat (YPG) Kurdi, aliansi ini juga merangkul pejuang Arab dan Asyur untuk menciptakan kekuatan sekuler yang inklusif. Di bawah dukungan penuh persenjataan dan serangan udara AS, SDF berhasil bertransformasi dari sekadar milisi lokal menjadi kekuatan tempur paling efektif yang menjadi ujung tombak koalisi internasional di daratan Suriah.

Peran SDF dalam menghancurkan ISIS tidak bisa dipandang sebelah mata; mereka adalah aktor utama yang merebut kembali Raqqa pada 2017 dan Baghouz pada 2019, yang menandai runtuhnya kontrol teritorial ISIS secara total. Selama kampanye militer yang berdarah tersebut, SDF kehilangan lebih dari 11.000 personel. Selain itu, hingga saat ini mereka masih memikul tanggung jawab berat menjaga penjara-penjara berkeamanan tinggi yang menampung ribuan mantan pejuang ISIS dan keluarga mereka di fasilitas seperti al-Hol dan al-Shaddadi.

Penarikan Dukungan dari Amerika Serikat

Namun, di mata Washington tahun 2026, era “disayang” itu telah berakhir. Utusan Khusus AS, Tom Barrack, melalui unggahan di platform X menyatakan bahwa misi utama SDF sebagai pembasmi ISIS telah selesai secara fungsional. AS kini mendesak SDF untuk segera menyetujui integrasi ke dalam negara pusat Suriah di bawah pemerintahan Al-Sharaa.

“Peluang terbesar bagi Kurdi saat ini adalah fase transisi menuju negara yang bersatu,” tulis Barrack, yang secara implisit memberi sinyal bahwa kebijakan “habis manis sepah dibuang” kini sedang diterapkan kepada kelompok Kurdi tersebut.

Tindakan Pemerintah Damaskus

Pemerintah Damaskus pun bertindak cepat dengan menetapkan tenggat waktu empat hari bagi SDF untuk menyerah dan berintegrasi. Dalam kesepahaman terbaru, SDF diminta menyusun rencana integrasi untuk provinsi Hasakah atau menghadapi risiko serbuan militer penuh dari pasukan pemerintah. Sebagai bagian dari proses penggabungan ini, Damaskus bahkan meminta SDF menyerahkan nama kandidat untuk menduduki posisi asisten menteri pertahanan di kabinet pusat sebagai bentuk kompensasi politik.

Kolaborasi Keamanan antara AS dan Turki

Di sisi lain, komunikasi antara Erdogan dan Trump menandai babak baru kolaborasi keamanan antara dua sekutu NATO tersebut. Erdogan menyampaikan terima kasih atas undangan Trump untuk bergabung dalam “Dewan Perdamaian” dan berkomitmen untuk bekerja sama dalam menangani sisa-sisa tawanan ISIS di penjara-penjara Suriah. Turki, sebagai pendukung asing utama pemerintah Al-Sharaa, memuji kemajuan Damaskus dalam mendesak pembubaran SDF, dengan harapan kawasan tersebut segera bersih dari elemen yang mereka sebut sebagai teroris.

Gencatan Senjata dan Tantangan Masa Depan

Gencatan senjata selama empat hari yang diumumkan pada Selasa kini menjadi pertaruhan terakhir bagi SDF. Terjepit di antara tekanan militer Damaskus dan penarikan perlindungan politik dari Amerika Serikat, kelompok Kurdi ini tidak memiliki banyak pilihan selain tunduk pada tuntutan integrasi.

Pergeseran teritorial tercepat sejak jatuhnya Bashar al-Assad pada 2024 ini kini meninggalkan satu pertanyaan besar: mampukah pemerintahan Al-Sharaa menjamin keamanan fasilitas tawanan ISIS yang ditinggalkan SDF, ataukah ketidakstabilan ini justru akan menjadi celah bagi kembalinya kelompok teroris tersebut di masa depan?