Melalui Mimbar Bebas, Mahasiswa Papua Ungkap Dampak Militerisme dan Eskalasi Investasi di Tanah Adat

Aksi Mahasiswa Papua untuk Menolak Militerisme dan Investasi di Tanah Adat

Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa Papua (Somap) menggelar aksi mimbar bebas di Lingkaran Abepura, Kota Jayapura, pada Rabu (21/1/2026). Aksi ini bertujuan untuk menolak eskalasi militerisme dan investasi besar-besaran di tanah adat. Dalam orasinya, para peserta menyampaikan tuntutan terhadap pemerintah Indonesia untuk segera menarik pasukan nonorganik dan menyelesaikan konflik secara adil di bawah pengawasan PBB.

Koordinator Lapangan Umum Somap, Boni Sallah, menyoroti kondisi krisis kemanusiaan yang terjadi di wilayah pegunungan akibat konflik bersenjata. Ia menyebutkan bahwa lebih dari 103.218 warga sipil terpaksa meninggalkan kampung halaman mereka karena situasi tersebut. Wilayah yang terdampak meliputi Nduga, Intan Jaya, Maybrat, Yahukimo, Teluk Bintuni, Puncak, hingga Pegunungan Bintang.

Massa juga menyoroti pola baru konflik yang melibatkan serangan udara, sehingga memaksa ribuan warga bertahan hidup di hutan tanpa akses logistik dan medis. Eskalasi kehadiran militer di wilayah konflik seperti Yahukimo dinilai sebagai alat pengaman kepentingan modal yang justru merampas ruang hidup masyarakat adat.

Aparat keamanan memberikan pengawalan ketat selama aksi berlangsung. Mereka bersiaga di sejumlah titik vital, mulai dari Expo Waena hingga kawasan Uncen Atas dan Bawah. Namun, mahasiswa menilai pendekatan keamanan melalui pengiriman pasukan organik maupun nonorganik telah menciptakan trauma mendalam serta gelombang pengungsian massal di wilayah pegunungan.

Tuntutan Mahasiswa Papua

Berikut adalah 17 poin tuntutan yang disampaikan oleh mahasiswa Papua:

• Menolak keras seluruh bentuk investasi kapitalistik yang merapas tanah dan hak hidup masyarakat adat papua dan Hentikan ekspansi industri ekstraktif: Freeport, Blok Wabu, sawit, Food Estate serta perusahaan yang sedang perlangsung di seluruh bolosok tanah papua, yahukimo, intanjaya, maibarat, raja empat, biak nupor, psn di merauke, serta seluruh tanah papua yang berpotensi untuk melakukan investasi di hentikan
• Mengutuk segalah bentuk kekerasan neraka, operasi militer dan kriminalisasi, terhadap rakyat sipil di papua, hentikan Tim operasi damai caztenz untuk tidak melakukan penangkapan liar bahkan pemboman terhadap pemukiman warga sipil yang dilakukan terhadap masyaratb sipil seperti Liatin Atis Sam dan agus magayang luka-luka menjadi korban bom militer Indonesia di Yahukimo. Dan pegunungan bintang sertah di tanah papua.
• Negara telah gagal menjamin Ham dan keadilan bagi orang papua, Demi kemanusiaan kami menyerukan kepada TNI Polri dan TPNPB di Yahukimo intanjaya, maibarat, pegunungan bintang, puncak papua, dan beberapa daerah sebagai salah satu wilayah konflik, agar dalam aktivitas perang untuk menghindari korban sipil baik orang asli papua maupun non papua dan wajib melindungi rakyat.
• Hentikan segerah pendekatan militeristik dan operasi militer ofensif, serangan udara, dan pengeboman di kampung; tarik pasukan non-organik dari yahukimo, peggunang bintang intanjaya dan juga seluruh tanah Papua.
• Kami mengutuk keras tindakkan brutalisme Aparat militer indonesia di papua yang mana menangkap dan menembak warga sipil hingga meninggal dunia tanpa ada dasar hokum yang benar maka ini segerah di hentikan.
• Bebaskan seluruh tahanan politik Papua, termasuk pelajar dan anak-anak yang dikriminalisasi. Dan Ivan kabak -son balinga dan iron heluka di Yahukimo dan seluruh papua.
• Papua bukan tanah kosong hentikan proyek proyek investasi bermasalahan yang tidak libatkan bersetujan masyarakat adat, dan hentikan ekploitasi, ekspansi industri ekstraktif: Freeport, Blok Wabu, sawit, Food Estate serta perusahaan batubara di Distrik obio, block Soba & Rencana tambang Emas di distrik langda silimo kabupaten Yahukimo. Dan seluruh tanah papua
• Hentikan pengambilalihan lahan tanpa izin untuk pembangunan pos-pos militer, kembalikan tanah adat kepada pemiliknya. Masyaratkat adat biak, intanjaya, pegunungan bintang, yahukimo, dan seluruh tanah papua yang militeris ambil lahan untuk membuat pos pos segerah di hentikan.
• Militerisme indonesia yang sedang peroperasih di seluruh tanah papua perhenti pertempat / atau begema di gereja, sekolah, dan akses umum warga sipil hidup, karena hal ini mengakibatakan korban banyak terhadap masyarakat sipil di seluruh tanah papua
• Kami menyuarahkan kepada masyarakat juga bahwa nuntuk tidak menjual tanah dan hutan kepada pemerintah serta perusahaan sebagai sumber kehidupan masa kini dan masa depan bangsa papua.
• Kami mengancam elit-elit politik papua 6 provensi papua ebagai aktor utama dalam masuknya investasi di seluruh wilayah papua segerah di hentikan.
• Tolak seluruh investasi dan daerah otonomi baru(DOB) di seluruh tanah papua
• Laksanakan reparasi dan restitusi tanah adat, termasuk pemulihan wilayah yang hancur akibat operasi militer dan tambang.
• Bangun mekanisme pemantauan internasional jangka panjang, termasuk mandat Pelapor Khusus PBB untuk Masyarakat Adat.
• Buka akses tanpa syarat bagi PBB, jurnalis internasional, lembaga kemanusiaan, dan pemantau independen untuk masuk di tanah papua.
• Terima misi pencari fakta PBB / Commission of Inquiry untuk menyelidiki pelanggaran HAM berat termasuk pembunuhan, penyiksaan, kekerasan seksual, dan serangan terhadap warga sipil.
• Laksanakan proses dekolonisasi melalui referendum penentuan nasib sendiri sebagai langkah final dan sah untuk menyelesaikan akar konflik di papua.

Penutup

Aksi ini merupakan bentuk kekecewaan mahasiswa terhadap kebijakan pembangunan yang dinilai lebih mementingkan ekstraksi sumber daya alam dibandingkan keselamatan manusia. Massa mengancam akan terus menggelar aksi serupa secara masif jika pemerintah tetap menutup telinga terhadap tuntutan mereka.