TB Hasanuddin Minta Lemhannas Kaji Pilkada Langsung dan Tak Langsung: Jangan Ada Interferensi

TB Hasanuddin Minta Lemhannas Kaji Pilkada Langsung dan Tidak Langsung Secara Objektif

Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, menegaskan perlunya kajian mendalam terhadap wacana Pilkada langsung dan tidak langsung. Menurutnya, kajian tersebut harus dilakukan secara objektif, netral, dan tanpa kepentingan politik tertentu. Ia juga menekankan pentingnya ruang dialog publik yang sehat dan terbuka.

TB Hasanuddin menyatakan bahwa kajian di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) harus dilakukan dengan serius dan mendalam. Ia menilai bahwa kajian yang sejak awal sudah memiliki kesimpulan pasti justru akan merusak kualitas demokrasi. Oleh karena itu, ia menolak praktik kajian yang “dipesankan” kesimpulannya.

Ia mengingatkan agar kajian tersebut tidak condong ke kiri atau ke kanan. TB Hasanuddin menegaskan bahwa saat ini tidak lagi zamannya untuk kajian yang hanya berpihak pada satu pihak. Ia menyarankan agar masyarakat diberi ruang untuk menilai substansi kajian, bukan asal-usul politiknya.

TB Hasanuddin menilai bahwa pendekatan yang terlalu politis justru berpotensi merusak kualitas demokrasi dan mempersempit ruang diskusi rasional terkait sistem pemilu yang paling sesuai bagi Indonesia. Ia menegaskan bahwa dialog harus dilakukan secara terbuka dan baik, sehingga masyarakat dapat memahami isu ini secara lebih luas.

Wacana Pilkada Lewat DPRD: Pro dan Kontra

Wacana Pilkada lewat DPRD kembali muncul setelah Partai Golkar mengusulkannya. Usulan ini disambut baik oleh beberapa partai lain seperti PKB. Golkar mengusulkan pilkada melalui Dewan DPRD sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat, dengan menitikberatkan pada keterlibatan dan partisipasi publik dalam proses pelaksanaannya.

Namun, wacana ini menimbulkan pro dan kontra baik dari kalangan politikus maupun masyarakat luas. Berikut hasil survei dari tiga lembaga nasional:

1. LSI Denny JA

Hasil survei yang dilakukan oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menunjukkan sebanyak 66,1 persen responden menolak wacana pilkada lewat DPRD. Survei ini dilakukan pada 10-19 Oktober 2025 terhadap 1.200 responden yang dipilih dengan metodologi multi-stage random sampling.

Peneliti LSI Denny JA, Ardian Sopa, menjelaskan bahwa mayoritas publik tetap ingin pilkada dilakukan secara langsung, tidak lewat DPRD. Responden ditanya apakah setuju atau tidak setuju wacana pilkada tidak langsung atau dipilih DPRD. Hasilnya, 66,1 persen menyatakan kurang setuju, tidak setuju, atau tidak setuju sama sekali.

Kemudian, ada 28,6 persen menyatakan setuju atau sangat setuju, dan 5,3 persen menyatakan tidak tahu maupun tidak jawab. Ardian menyatakan bahwa angka ini bukan angka yang kecil, tetapi merupakan angka yang masif dan sistemik.

2. Jajak Pendapat Litbang Kompas

Hasil jajak pendapat Litbang Kompas menunjukkan sebagian besar masyarakat atau 77,3 persen responden menyatakan bahwa pilkada langsung adalah sistem paling cocok. Jajak pendapat ini dilakukan dari tanggal 8 hingga 11 Desember 2025. Jumlah respondennya mencapai 510 orang dan tersebar 76 kota di 38 provinsi. Margin of error sebesar kurang lebih 4,24 persen.

Sebanyak 77,3 persen publik menyatakan bahwa pilkada langsung adalah sistem yang paling cocok. Adapun sebanyak 5,6 persen merasa sistem pemilihan kepala daerah oleh DPRD adalah sistem yang paling cocok. Sementara itu, 15,2 persen menyatakan kedua sistem itu sama saja, dan 1,9 persen publik menjawab “tidak tahu”.

3. Populi Center

Hasil survei yang dilakukan lembaga survei Populi Center juga menunjukkan bahwa mayoritas publik memilih pilkada secara langsung. Survei itu dilakukan pada bulan Oktober 2025 dan hasilnya dirilis pada tanggal 30 November 2025. Dalam siaran persnya, Populi Center tidak menjelaskan metode survei dan jumlah responden.

Preferensi publik terhadap pemilihan kepala daerah secara langsung masih sangat kuat. Sebanyak 89,6 persen responden menginginkan gubernur dipilih secara langsung, sementara 94,3 persen responden menginginkan mekanisme serupa untuk pemilihan bupati dan wali kota.

Partai Politik Perlu Pertimbangkan Keinginan Pemilih

Populi Center menyoroti bahwa partai-partai politik pengusul pilkada lewat DPRD juga perlu mempertimbangkan keinginan pemilih masing-masing mengenai preferensi cara memilih dalam pilkada. Masyarakat yang menyatakan akan memilih Partai Gerindra misalnya, hampir seluruhnya menginginkan memilih secara langsung bupati/wali kota (96 persen) dan gubernurnya (91,3 persen).

Begitu juga dengan pemilih Partai Golkar, PKB, Nasdem, PAN, dan Demokrat, yang sebagian besar menginginkan kepala daerah dipilih secara langsung. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas publik masih menginginkan sistem pilkada langsung.