Penanganan Bencana Hidrometeorologi di NTB: Perlu Perubahan Cara Pandang
Banjir tidak pernah datang hanya membawa air. Ia membawa pesan. Ia mengetuk kesadaran kita dengan cara yang kadang halus, kadang menghantam keras. Dan di Nusa Tenggara Barat, pesan itu kian jelas: bencana hidrometeorologi yang berulang tidak bisa terus-menerus kita pahami sebagai sekedar “takdir alam”.
Sebab di banyak titik, musibah yang kita alami adalah hasil dari hubungan manusia dengan lingkungan yang tidak lagi seimbang – hulu yang gundul, daerah resapan yang menyusut, sungai yang dipenuhi sedimentasi, serta drainase yang kehilangan fungsi akibat sampah dan pembiaran.
Sekotong, Lombok Barat, menjadi salah satu gambaran paling nyata. Air datang, menggenang, merusak, memaksa warga bertahan dalam keterbatasan. Desa Kabul di Lombok Tengah pun mengalami situasi serupa.
Setiap musim hujan, kecemasan seperti berulang: kapan air naik, kapan akses terputus, kapan aktivitas ekonomi tersendat, dan kapan rumah-rumah kembali basah oleh lumpur.
Di tengah situasi itu, Miq Iqbal turun langsung meninjau lokasi terdampak di Sekotong dan Desa Kabul. Ia tidak datang membawa retorika manis, melainkan sebuah penegasan yang penting dan mendasar: solusi jangka pendek seperti peninggian tanggul tidak akan efektif tanpa penanganan di wilayah hulu.
Kerusakan lingkungan dan berkurangnya daerah resapan air di perbukitan dinilai menjadi penyebab utama terjadinya sedimentasi dan banjir berulang.
“Untuk jangka menengah dan panjang, kita harus memperbaiki kondisi bukit-bukit yang sudah gundul. Jika hulunya tidak dibenahi, banjir akan terus berulang,” tegasnya.
Pernyataan itu seharusnya menjadi alarm kebijakan. Sebab selama ini, penanganan bencana sering terjebak pada pola reaktif: banjir datang, tanggul diperbaiki, drainase dikeruk, bantuan disalurkan, lalu dianggap selesai.
Padahal alam tidak bekerja dengan pola “sekali tuntas”. Alam bekerja dengan sebab-akibat. Jika sebabnya dibiarkan, akibatnya akan kembali dengan skala yang bisa lebih besar.
Dalam kunjungan tersebut, Pemprov NTB bergerak cepat menyalurkan bantuan kebutuhan dasar kepada masyarakat terdampak di Desa Pengantap, Kecamatan Sekotong, bersama Pemkab Lombok Barat dan Baznas.
Bantuan yang disalurkan bukan sekedar daftar barang, melainkan penopang hidup warga di masa darurat: sembako, selimut, perlengkapan hidup, hingga dukungan kesehatan bagi kelompok rentan seperti ibu hamil dan balita. Di saat bencana membuat segalanya serba terbatas, kebutuhan dasar menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda.
Miq Iqbal menegaskan penanganan banjir dilakukan bertahap dengan memetakan kebutuhan jangka pendek, menengah, hingga panjang. Tahap awal diprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak. Tetapi penanganan darurat tidak berhenti pada logistik.
Pemerintah juga memfokuskan langkah pada pembersihan drainase dan sungai yang mengalami sedimentasi, sebab curah hujan masih tinggi dan risiko banjir susulan tetap mengintai.
Kesepakatan pun diambil: alat berat diturunkan untuk mempercepat normalisasi saluran air. Pemprov NTB dan Pemkab Lombok Barat sepakat mendatangkan ekskavator, termasuk dukungan dari Balai Wilayah Sungai, untuk mengeruk sedimentasi yang sementara dimanfaatkan sebagai tanggul darurat.
Pada saat yang sama, masyarakat dilibatkan dalam gotong royong membersihkan saluran drainase. Ini poin penting: mitigasi bukan semata urusan pemerintah, tetapi kerja bersama. Pemerintah menyediakan alat dan sistem, masyarakat menghadirkan partisipasi dan kepedulian.
Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah kerusakan infrastruktur jalan. Gubernur menjelaskan perbaikannya telah masuk dalam usulan peningkatan jalan daerah, namun pelaksanaannya dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan fiskal dan skala prioritas pembangunan.
Selama ini pemerintah memprioritaskan jalan logistik. Ke depan, kawasan terdampak akan diperlakukan sebagai jalur penunjang pariwisata, sehingga percepatan penanganan perlu ditinjau dan disusun dengan lebih serius.
Untuk rumah warga yang mengalami kerusakan akibat banjir, pemerintah mendorong penetapan status tanggap darurat melalui Surat Keputusan (SK). Status ini bukan sekadar formalitas administrasi, melainkan pintu masuk percepatan penanganan bersama melalui belanja tidak terduga (BTT) Pemprov NTB dan Pemkab Lombok Barat.
Ketika status tanggap darurat ditetapkan, respons bisa bergerak lebih cepat, koordinasi lintas lembaga lebih kuat, dan dukungan pendanaan lebih leluasa.
Yang menarik, rangkaian respons Miq Iqbal tidak berhenti pada inspeksi lapangan. Usai meninjau Sekotong dan Desa Kabul, ia langsung memimpin rapat terbatas di ruang kerjanya hingga malam.
Ini sinyal yang jelas: penanganan bencana tidak boleh berjalan lambat, tidak boleh berjalan sendiri-sendiri, dan tidak boleh terjebak ego sektoral.
Rapat tersebut dihadiri perangkat kunci: Plh Sekda NTB, Kepala Dinas PUPR dan Kawasan Permukiman, Kepala BPBD, Kepala Dinas ESDM, Kepala BPKAD, dan Inspektur Inspektorat.
Gubernur menegaskan penanganan harus dilakukan cepat, tepat, dan kolaboratif. OPD diminta memperkuat koordinasi dengan kabupaten/kota terdampak agar langkah di lapangan berjalan seirama.
Dalam rapat itu, Gubernur memerintahkan BPBD melakukan pendataan dan kajian teknis sebagai dasar percepatan penetapan SK tanggap darurat. Kabupaten/kota yang telah memiliki SK siaga bencana hidrometeorologi diminta segera menaikkan status menjadi tanggap darurat saat bencana terjadi, sementara daerah yang belum memiliki SK siaga dapat langsung menetapkan SK tanggap darurat agar respons penanganan tidak tertunda. Prinsipnya tegas: jangan menunggu keadaan memburuk baru bergerak.
Kesiapan BTT juga dipastikan untuk mendukung penanganan dampak bencana, terutama dalam menangani kerusakan jalan, jembatan, saluran, serta penguatan tebing sungai.
Penanganan ini tidak hanya di Pulau Lombok, tetapi juga disiapkan untuk Pulau Sumbawa. Gubernur memberi perhatian khusus pada potensi dan kejadian bencana di kabupaten/kota di Pulau Sumbawa.
Kepala BPBD diminta mencermati perkembangan dan memastikan penanganan dilakukan cepat dan akurat. Untuk mendukung sistem pelaporan cepat, seluruh elemen relawan diaktifkan secara optimal—Tagana, TRC BPBD, hingga komunitas kebencanaan yang tumbuh di tengah masyarakat.
Dalam situasi darurat, informasi yang cepat adalah separuh dari keselamatan.
Fokus penanganan jangka pendek diarahkan pada pembersihan sedimentasi sungai, pengerukan saluran dan drainase, serta pembukaan akses jalan yang tertutup material banjir.
Tindak lanjut dilakukan segera: Dinas PUPR dan Kawasan Permukiman Provinsi NTB mengirim alat berat untuk pembersihan sedimentasi dan alat tersebut sudah tiba di lokasi serta siap dioperasikan.
Terkait kondisi di Desa Kabul, Gubernur juga meminta Dinas ESDM menyusun kajian perizinan dan pola pemanfaatan material pasir yang aman dan legal, agar normalisasi sungai berjalan cepat sekaligus membuka peluang usaha masyarakat secara tertib dan sesuai aturan.
Rangkaian gerak cepat ini kemudian berlanjut ke Lombok Timur. Di Perigi dan Jurit, jembatan putus menjadi simbol betapa rapuhnya kehidupan ketika akses terhenti.
Jembatan bukan sekedar konstruksi; ia jalur anak sekolah, jalur guru, jalur layanan kesehatan, jalur ekonomi, dan jalur sosial. Ketika jembatan putus, kampung seolah diputus dari kehidupan normal.
Di Perigi, jembatan darurat Bailey dipasang dan diselesaikan cepat melalui dukungan lintas pihak. Akses warga kembali normal dalam hitungan hari. Kecepatan ini bukan sekedar soal target teknis, melainkan soal martabat warga: masyarakat tidak boleh terlalu lama hidup dalam keterbatasan akses.
Sementara di Jurit, Gubernur menegaskan jembatan putus harus segera dipulihkan karena berkaitan langsung dengan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat, terlebih wilayah yang masih menghadapi kemiskinan ekstrem. Harus ada solusi sementara dan permanen agar warga tidak terjebak dalam isolasi dan keterlambatan pemulihan.
Jika kita tarik benang merah dari Sekotong, Kabul, rapat terbatas hingga malam, lalu Perigi dan Jurit, pesan besarnya bukan hanya “pemerintah bekerja cepat”.
Pesan besarnya adalah: bencana harus ditangani cepat, tetapi lebih penting lagi harus dicegah dengan perubahan cara pandang dan cara kelola. Mitigasi tidak cukup dilakukan di hilir. Tanggul bisa dinaikkan, tebing bisa diperkuat, jembatan bisa dibangun ulang.
Tetapi jika hulu terus rusak, jika bukit-bukit tetap gundul, jika daerah resapan terus hilang, maka banjir akan kembali. Itu bukan sekedar kemungkinan, tapi kepastian.
Jurnalis yang menaruh perhatian pada dunia pendidikan dan komunitas lokal. Ia senang menghabiskan waktu membaca biografi tokoh inspiratif, menulis catatan belajar, serta menghadiri diskusi publik. Aktivitas ini membantunya memahami sudut pandang masyarakat. Motto: "Berita harus menggerakkan, bukan sekadar dibaca."
