Pilkada Dipilih DPRD, Partai Hijau Indonesia Sebut Tindakan Oligarki Elit Partai Berkuasa

Isu Pilkada Tak Langsung Kembali Muncul di Sulawesi Tengah

Isu tentang perubahan sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang sebelumnya dilakukan secara langsung oleh rakyat, kini kembali mencuat di tengah dinamika politik Indonesia. Wacana ini menyarankan bahwa Pilkada akan diambil alih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), bukan lagi melalui voting langsung dari masyarakat.

Partai Politik Mendukung Revisi Sistem Pilkada

Beberapa partai politik besar yang saat ini mendominasi kursi parlemen secara terbuka telah menyatakan dukungan terhadap wacana tersebut. Salah satu partai yang aktif dalam menyuarakan pendapat ini adalah Partai Golkar. Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, sebelumnya menyampaikan pandangannya mengenai pentingnya mengubah sistem Pilkada menjadi lebih efisien dan tidak memberatkan masyarakat.

“Khusus menyangkut Pilkada, satu tahun lalu kami menyampaikan, kalau bisa Pilkada dipilih lewat DPRD saja. Banyak pro dan kontra, tetapi setelah kami mengkaji, alangkah lebih baiknya memang kita lakukan sesuai dengan pemilihan lewat DPR Kabupaten atau Kota biar tidak lagi pusing-pusing,” ujar Bahlil dalam siaran YouTube DPP Partai Golkar Official, Jumat (5/12/2025).

Partai Gerindra juga ikut menyuarakan kebijakan serupa. Ketua Harian Partai Gerindra, Sugiono, menyebutkan bahwa biaya kampanye yang sangat mahal menjadi alasan utama untuk evaluasi sistem Pilkada langsung.

“Kita terbuka saja, biaya kampanye calon kepala daerah itu angkanya sangat mahal. Ini yang harus kita evaluasi agar orang-orang yang benar-benar ingin mengabdi kepada masyarakat, bangsa, dan negara bisa maju tanpa terhalang biaya yang luar biasa besar,” kata Sugiono, dikutip dari Gerindra.id.

Selain Golkar dan Gerindra, beberapa partai lain seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Amanat Nasional (PAN) juga disebut mendukung wacana ini. Namun, kebijakan ini masih menuai kontroversi.

Penolakan dari Kelompok Masyarakat Sipil

Di sisi lain, kelompok masyarakat sipil menolak wacana Pilkada tak langsung. Partai Hijau Indonesia, melalui Ketua Wilayah Sulawesi Tengah, Aulia, menilai bahwa gagasan ini merupakan bentuk praktik oligarki elite partai.

“Wacana ini adalah sikap elite-elite partai oligarki yang memutus urusan politik harian rakyat. Seolah hanya mereka yang berkuasa yang punya kapasitas. Ini gambaran nyata bahwa rakyat dibodohi, dianggap bodoh, buta politik, dan tidak boleh berdaya secara politik. Ini harus dilawan,” tegas Aulia, Minggu (11/1/2026).

Aulia menilai bahwa sistem politik saat ini telah mengalami kemunduran, termasuk dalam aspek ekonomi dan politik. Ia juga menyatakan bahwa biaya politik yang tinggi justru disahkan oleh elite partai sendiri.

“Mahalnya biaya politik menjadikan uang sebagai instrumen utama kontestasi. Kandidat tidak takut menggelontorkan uang besar karena suara rakyat dijadikan komoditas untuk keuntungan ekonomi. Rakyat diasumsikan sebagai pasar. Secara sederhana, partai-partai berkuasalah yang menghalalkan politik mahal di negeri ini,” ujarnya.

Dampak pada Ekonomi dan Politik Masyarakat

Menurut Aulia, kondisi ekonomi di Sulawesi Tengah menunjukkan ketimpangan yang signifikan. Ia mencontohkan buruh di kawasan industri dan pertambangan nikel Morowali, di mana kenaikan upah hanya sekitar Rp70 ribu dalam tiga tahun terakhir.

“Kondisi ini menunjukkan lapangan kerja memang terbuka, tetapi kepastian kerja dan kelayakan upah sangat minim. Ini konsekuensi dari dijauhkannya rakyat dari politik. Rakyat tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan, sehingga kedaulatan rakyat dirampas elite partai,” jelasnya.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palu juga menunjukkan bahwa masih banyak pekerja yang menerima upah di bawah Rp500 ribu per bulan. Angka ini menunjukkan bahwa kesenjangan ekonomi masih terjadi.

Tantangan untuk Partai Politik

Aulia menantang partai-partai yang menguasai kursi DPRD Sulawesi Tengah untuk menyatakan sikap secara terbuka. Menurutnya, hingga kini belum terdengar pernyataan resmi dari partai-partai besar seperti Golkar dan NasDem di daerah.

“Kalau pun ada yang sudah menyatakan sikap mendukung, seperti dari Sekretaris Demokrat Sulteng, itu menurut kami terburu-buru, tidak historis, dan minim substansi. Tidak ada alasan jelas kenapa elite di Sulteng harus mengamini wacana Pilkada dipilih oleh mereka sendiri,” pungkas Aulia.