Dilema Diplomatik Denmark dalam Mempertahankan Greenland
Kopenhagen, – Denmark kini menghadapi dilema diplomatik yang kompleks terkait posisi Greenland, wilayah administratifnya yang berada di tengah meningkatnya tekanan dari Amerika Serikat (AS) dan semakin kuatnya tuntutan kemerdekaan dari masyarakat setempat. Situasi ini mencuat menjelang pertemuan antara Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dengan pejabat Denmark dan Greenland.
Ancaman Presiden AS Donald Trump untuk mengambil alih Greenland telah memicu solidaritas negara-negara Eropa terhadap Denmark. Namun, di sisi lain, krisis ini juga menunjukkan bahwa Greenland semakin menjauh dari Kopenhagen, dengan sebagian besar penduduknya ingin meraih kemerdekaan.
Realitas Politik
Meski mendapatkan dukungan internasional, fakta bahwa sebagian besar warga Greenland ingin kemerdekaan tetap menjadi tantangan bagi Denmark. Bahkan, partai oposisi terbesar di wilayah tersebut kini mendorong agar negosiasi dilakukan langsung dengan Washington tanpa melalui Kopenhagen.
Menurut profesor ilmu politik Universitas Kopenhagen, Mikkel Vedby Rasmussen, Denmark berisiko kehilangan modal kebijakan luar negerinya hanya untuk melihat Greenland pergi setelahnya.
Bagi Denmark, melepaskan Greenland bukan sekadar kehilangan wilayah, tetapi juga mengurangi perannya sebagai aktor geopolitik di kawasan Arktik. Wilayah ini memiliki posisi strategis antara Eropa dan Amerika Utara serta menjadi lokasi penting bagi sistem pertahanan rudal balistik AS.
Presiden Donald Trump pernah menyatakan keinginannya agar Greenland—yang kaya akan mineral dan strategis—menjadi bagian dari AS. Namun, segala upaya diplomatik Denmark bisa gagal jika warga Greenland memilih merdeka atau membuat kesepakatan sendiri dengan Washington.
Kepentingan yang Lebih Luas
Kepentingan ini tidak hanya berkaitan dengan Denmark. Negara-negara Eropa mendukung Kopenhagen bukan semata karena solidaritas, tetapi karena khawatir melepas Greenland dapat menciptakan preseden berbahaya yang mendorong kekuatan besar lain mengajukan klaim teritorial terhadap negara kecil, sehingga mengguncang tatanan dunia pasca-1945.
Kementerian Luar Negeri Denmark menolak berkomentar, namun merujuk pada pernyataan bersama Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen dan Perdana Menteri Greenland Jens-Frederik Nielsen pada 22 Desember.
“Perbatasan nasional dan kedaulatan negara berakar pada hukum internasional,” kata keduanya. “Itu adalah prinsip fundamental. Anda tidak bisa mencaplok negara lain… Greenland milik rakyat Greenland.”
Frederiksen juga menegaskan bahwa jika AS memilih menyerang negara NATO lain, maka semua akan berhenti, termasuk NATO dan jaminan keamanan yang diberikan aliansi ini sejak Perang Dunia Kedua.
Kartu Greenland dan Tekanan AS
Pemerintahan Trump menyatakan bahwa semua opsi masih terbuka, termasuk membeli Greenland atau mengambilnya dengan kekuatan. Rasmussen menilai diskusi rasional tentang apakah mempertahankan Greenland sepadan dengan biayanya telah tenggelam oleh kemarahan publik atas ancaman Trump.
“Ini tidak lagi menjadi bagian dari perdebatan politik di Denmark. Saya khawatir kita sudah masuk ke mode patriotisme berlebihan,” ujarnya.
Pada era Perang Dingin, posisi strategis Greenland memberi Denmark pengaruh besar di Washington dan memungkinkan belanja pertahanan yang relatif rendah dibandingkan sekutu NATO lainnya. Situasi ini dikenal sebagai “Kartu Greenland”.
Namun, keinginan Greenland untuk menentukan nasib sendiri telah tumbuh sejak wilayah bekas koloni itu memperoleh otonomi lebih luas dan parlemen sendiri pada 1979. Perjanjian tahun 2009 secara eksplisit mengakui hak Greenland untuk merdeka jika rakyatnya memilih demikian.
Beban Finansial Denmark
Setiap tahun, Denmark mengucurkan dana blok sekitar 4,3 miliar kroner Denmark (sekitar Rp 11 triliun) untuk menopang perekonomian Greenland, yang hampir stagnan dengan pertumbuhan PDB hanya 0,2 persen pada 2025. Bank sentral memperkirakan adanya celah pembiayaan tahunan sekitar 800 juta kroner Denmark (sekitar Rp 2 triliun) agar keuangan publik tetap berkelanjutan.
Denmark juga menanggung biaya kepolisian, sistem peradilan, dan pertahanan, sehingga total pengeluaran tahunan mendekati 1 miliar dollar AS atau sekitar Rp 16 triliun.
Dilema Denmark
Perdana Menteri Frederiksen menghadapi dilema berat, menurut peneliti Fridtjof Nansen Institute di Oslo, Serafima Andreeva. Denmark harus tetap tegas demi menjaga kredibilitas diplomatik, namun sikap itu berisiko merusak hubungan dengan AS pada saat Rusia menjadi ancaman yang semakin cepat meningkat.
Frederiksen juga akan menghadapi pemilu tahun ini, meski isu Greenland belum menjadi tema utama kampanye. Namun, perdebatan publik mulai mengemuka. “Saya tidak mengerti mengapa kita harus mempertahankan komunitas dengan Greenland ketika mereka sangat ingin keluar darinya,” ujar penulis sains dan penyiar Denmark, Lone Frank. “Sejujurnya, Greenland tidak menimbulkan rasa memiliki apa pun bagi saya,” tambahnya.
