Bupati Bekasi Hilang Dua Hari Sebelum OTT KPK

Bupati Bekasi Menghilang Sebelum OTT KPK, Pemerintahan Tetap Berjalan Normal

Beberapa hari sebelum Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, diketahui menghilang. Keberadaannya menjadi sorotan setelah ia tidak hadir dalam berbagai agenda penting di Jawa Barat.

Kehilangan Bupati Bekasi

Dalam dua hari sebelum OTT, Bupati Bekasi tidak menghadiri sejumlah acara resmi. Ia absen dari pertemuan para kepala daerah se-Jawa Barat di Cianjur pada Rabu (17/12/2025). Selain itu, ia juga tidak hadir dalam Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Provinsi Jawa Barat di Gedung Sate Bandung pada Kamis (18/12/2025).

Bahkan, Bupati Bekasi membatalkan peresmian wisata Kawung Tilu Kecamatan Cikarang Timur pada hari yang sama. Keberadaannya mulai dipertanyakan ketika isu OTT KPK mulai menyebar di kalangan pewarta.

Pada malam harinya, KPK membenarkan adanya penyelidikan tertutup di wilayah Bekasi dan melakukan penyegelan ruangan bupati serta beberapa ruangan kepala dinas.

Wakil Bupati: Pemerintahan Berjalan Normal

Wakil Bupati Bekasi, dr Asep Surya Atmaja, mengaku terakhir kali berkomunikasi dengan bupati dua hari sebelumnya. Ia menyatakan bahwa tidak ada masalah apapun saat itu.

“Terakhir kontak dua hari lalu, enggak ada masalah apapun,” kata Asep usai Apel Hari Bela Negara di Plaza Pemkab Bekasi pada Jumat (19/12/2025).

Asep juga mengatakan bahwa ia menerima disposisi bupati untuk mewakili menghadiri Rapat Koordinasi MBG di Gedung Sate Bandung pada Kamis (18/12/2025).

Menurut Asep, pemerintahan tetap berjalan normal pasca OTT KPK. Ia belum ingin berkomentar lebih lanjut karena informasi masih simpang siur.

“Jadi karena beritanya baru rilis jadi saya belum bilang apa-apa. Mudah-mudahan baik-baik saja,” ujarnya.

Aktivitas ASN Masih Normal

Aktivitas aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi terpantau normal pasca penyegelan sejumlah ruangan bupati bekasi pada Jumat (19/12/2025).

Sejumlah ASN terlihat masih beraktivitas berlalu-lalang ke perkantoran Pemkab Bekasi. Petugas keamanan juga berjaga di pintu masuk lobi kantor bupati dan di depan ruangan bupati serta petugas Satpol PP.

Pagi tadi juga sempat dilaksanakan Apel Bela Negara di Plaza Pemkab Bekasi. Apel itu dipimpin Wakil Bupati Bekasi, dr Asep Surya Atmaja.

Tujuh Ruang Disegel

Diberitakan sebelumnya, penyidik KPK menyegel tujuh ruang kerja di lingkungan Pemkab Bekasi pada Kamis malam (18/12/2025). Tujuh ruang tersebut meliputi:

• Ruang kerja Bupati Bekasi
• Ruang kerja Kepala Dinas Pemuda, Budaya, dan Olahraga beserta sekretarisnya
• Ruang kerja Kepala Dinas Cipta Karya dan Penataan Ruang beserta sekretarisnya
• Ruang kerja Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi beserta sekretarisnya

Proses penyegelan berlangsung secara masif tanpa diketahui sejumlah awak media yang berada di Kompleks Pemkab Bekasi. Wartawan hanya melihat tiga orang bermasker saat melakukan penyegelan di ruang kerja Bupati Bekasi.

Juru Bicara (Jubir) KPK, Budi Prasetyo, membenarkan adanya operasi senyap di lingkungan Pemkab Bekasi. Sebanyak 10 orang diamankan dalam kegiatan tersebut. Ia menyebut, sampai saat ini, tim sudah mengamankan sekitar sepuluh orang. Namun, pihak KPK tidak menjelaskan siapa-siapa saja dan kasus apa yang tengah ditangani.

Penggeledahan di Banten

Di hari yang sama, KPK juga menggelar OTT di wilayah Banten yang menjerat sembilan orang, termasuk seorang oknum jaksa. Dalam operasi senyap yang berlangsung sejak Rabu (17/12/2025) sore hingga malam, penyidik KPK juga mengamankan barang bukti uang tunai sekitar Rp 900 juta.

Sembilan orang yang diamankan terdiri atas satu aparat penegak hukum, dua penasihat hukum, serta enam pihak swasta. Mereka ditangkap di sejumlah lokasi berbeda di wilayah Banten dan Jakarta.

Hingga Kamis (18/12), seluruh pihak tersebut masih menjalani pemeriksaan intensif di KPK. KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan dan mengumumkan status hukum dari pihak-pihak yang diamankan.

OTT tersebut bermula dari penangkapan lima orang. Namun, berdasarkan hasil pengembangan di lapangan, jumlah pihak yang diamankan bertambah menjadi sembilan orang. KPK belum mengungkap secara rinci kronologi penangkapan maupun konstruksi perkara yang melatarbelakangi OTT ini.

Selain mengamankan para pihak, KPK juga menyita barang bukti berupa uang tunai sekitar Rp 900 juta. Uang tersebut diduga berkaitan dengan perkara yang tengah diselidiki. KPK memastikan seluruh temuan itu akan dikaji secara mendalam sebelum menyampaikan penjelasan resmi kepada publik.

Koordinasi dengan Kejaksaan Agung

Terkait keterlibatan seorang oknum jaksa dalam OTT ini, KPK telah melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Agung. Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menyatakan koordinasi tersebut dilakukan sebagai bagian dari mekanisme kelembagaan dan penegakan etik internal di institusi penegak hukum.

“Memang sudah ada koordinasi dengan Kejaksaan Agung. Kita tunggu saja hasilnya. Sebagaimana disampaikan jubir KPK, ada pengamanan dan ada oknum jaksa yang ikut diamankan,” kata Fitroh.

KPK menegaskan komitmennya untuk menuntaskan perkara ini secara transparan dan akuntabel. Publik diminta menunggu pengumuman resmi terkait penetapan tersangka maupun konstruksi perkara setelah seluruh rangkaian pemeriksaan dan gelar perkara selesai dilakukan.