Kapolri Izinkan Polisi Jabat di 17 Lembaga, Mahfud MD: Bertentangan dengan Putusan MK

Penjelasan Mahfud MD Mengenai Perpol Nomor 10 Tahun 2025

Profesor hukum tata negara Mahfud MD menyatakan bahwa Peraturan Polri (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan MK yang dimaksud melarang anggota polisi aktif menduduki jabatan di luar institusi Polri, dan telah diketok oleh MK pada 14 November 2025. Mahfud menilai Perpol ini juga bertentangan dengan Undang-Undang ASN.

Menurut Mahfud, Perpol Nomor 10 Tahun 2025 bertentangan dengan konstitusionalitas Pasal 28 ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Berdasarkan putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025, anggota Polri yang ingin masuk ke institusi sipil harus meminta pensiun atau berhenti dari POLRI. Tidak ada lagi mekanisme alasan penugasan dari Kapolri.

Selain itu, Mahfud mengungkapkan bahwa Perpol ini tidak memiliki dasar hukum dan konstitusionalnya. Meskipun Polri merupakan institusi sipil, hal ini tidak bisa menjadi landasan bagi polisi aktif untuk masuk ke institusi sipil lainnya. Menurutnya, semua harus sesuai dengan bidang tugas dan profesinya. Misalnya, meski sesama dari institusi sipil, dokter tidak bisa jadi jaksa, dosen tidak boleh jadi jaksa, jaksa tak bisa jadi dokter.

Daftar Kementerian dan Lembaga yang Dapat Diduduki Polisi Aktif

Perpol Nomor 10 Tahun 2025 mengatur bahwa polisi aktif kini resmi dapat menduduki jabatan sipil di 17 kementerian/lembaga. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Polri Nomor 10 tahun 2025 tentang Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Melaksanakan Tugas di Luar Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Adapun ke-17 kementerian/lembaga yang dapat diduduki polisi aktif adalah:

• Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan
• Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
• Kementerian Hukum
• Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
• Kementerian Kehutanan
• Kementerian Kelautan dan Perikanan
• Kementerian Perhubungan
• Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)
• Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
• Lembaga Ketahanan Nasional
• Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
• Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
• Badan Narkotika Nasional (BN)
• Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
• Badan Intelijen Negara (BIN)
• Badan Siber Sandi Negara (BSSN)
• Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Penjelasan Polri Mengenai Perpol 10/2025

Polri menjelaskan penerbitan Peraturan Polri (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 yang mengatur mekanisme penugasan anggota Polri di luar struktur organisasi Polri, termasuk penempatan pada jabatan tertentu di kementerian dan lembaga. Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan bahwa penempatan anggota Polri pada 17 kementerian/lembaga memiliki dasar hukum yang jelas, baik dari undang-undang maupun peraturan pemerintah.

Trunoyudo merinci sejumlah regulasi yang menjadi payung hukum penugasan anggota Polri di luar struktur Polri, yaitu UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri Pasal 28 ayat (3), beserta penjelasannya, yang tetap berlaku setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025. Selain itu, UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, khususnya Pasal 19 ayat (2b), yang menyebut jabatan ASN tertentu dapat diisi anggota Polri. PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, Pasal 147 hingga 150, yang mengatur jabatan ASN tertentu dapat diisi oleh anggota Polri sesuai kompetensi.

Mekanisme dan Cara Hindari Rangkap Jabatan

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa mekanisme permintaan harus diajukan pejabat pembina kepegawaian (PPK) instansi pusat kepada Kapolri. Adapun nama jabatan, kompetensi jabatan, dan persyaratan jabatan ASN pada instansi pusat yang dapat diisi oleh anggota Polri ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (Menteri/Kepala Badan) dengan persetujuan Menpan RB sebagaimana diatur pada Pasal 149.

Kapolri kemudian menilai kompetensi personel yang diminta serta rekam jejaknya sebelum memberikan persetujuan. Apabila Kapolri menyetujui anggota Polri yang diminta oleh PPK, selanjutnya Kapolri membalas surat persetujuan kepada PPK, berdasarkan pertimbangan anggota Polri yang disetujui karena memiliki kompetensi yang dibutuhkan oleh K/L berdasarkan persyaratan jabatan yang akan diisi, tidak memiliki catatan personel berdasarkan rekam jejak.

Ia menegaskan bahwa anggota Polri yang mengisi jabatan di instansi pemerintah pusat tidak dapat beralih status menjadi PNS, sesuai ketentuan Pasal 150 PP 11/2017. Untuk menghindari rangkap jabatan, Polri akan memutasikan anggota yang ditugaskan ke K/L dari jabatan sebelumnya. Kapolri memutasikan anggota Polri yang mengisi jabatan di instansi pusat tertentu dimutasi dari jabatan sebelumnya yang selanjutnya dimutasi pada jabatan baru menjadi Pati/Pamen Polri dalam rangka penugasan pada K/L.