Gubernur Maluku Dianugerahi Penghargaan sebagai Tim Pengendali Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting) Terbaik
Pada Rapat Koordinasi Nasional Percepat Penurunan Stunting (Rakornas TPPS) yang berlangsung di ruang Auditorium J. Leimena gedung Adhyatma lantai 2 Kementerian Kesehatan, Rabu (12/11/2025), Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa menerima penghargaan sebagai Tim Pengendali Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting) terbaik. Acara ini juga dihadiri oleh Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka.
Selain Gubernur Maluku, penghargaan serupa juga diberikan kepada Gubernur Jawa Timur dan Gubernur Sulawesi Selatan. Hal ini menunjukkan komitmen kuat dari pemerintah daerah dalam upaya pencegahan dan penurunan stunting di wilayah masing-masing.
Langkah Nyata untuk Meningkatkan Partisipasi dalam Gerakan Genting
Salah satu bukti nyata komitmen Gubernur Maluku adalah dikeluarkannya Surat Edaran nomor: 400.7.13.5/89 Tahun 2025 tentang Partisipasi Dalam Gerakan Genting. Surat edaran ini menjadi dasar bagi pemerintah provinsi untuk memberikan dukungan penuh dalam pelaksanaan program pencegahan stunting di Maluku.
Dengan adanya surat edaran tersebut, diharapkan seluruh stakeholder dapat bekerja sama secara efektif dalam menjalankan program-program yang bertujuan menurunkan angka stunting di provinsi ini.
Target Pemerintah Indonesia dalam Menurunkan Prevalensi Stunting
Pemerintah Indonesia memiliki target jangka panjang dalam menurunkan prevalensi stunting. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2045, pemerintah menetapkan bahwa prevalensi stunting harus turun menjadi 14,2 persen pada tahun 2029 dan mencapai 5 persen pada tahun 2045.
Untuk mewujudkan target ini, pemerintah melalui Sekretariat Wakil Presiden menggelar Rakornas TPPS 2025 dengan tema “Mengukuhkan Komitmen Bersama Untuk Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting di Indonesia”. Tema ini menekankan pentingnya keberlanjutan dan penguatan komitmen semua pihak dalam percepatan penurunan stunting.
Peran Wakil Presiden dalam Memperkuat Komitmen
Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka menyampaikan bahwa meskipun prevalensi stunting telah menurun secara signifikan, pemerintah tetap memperkuat komitmennya dengan meluncurkan berbagai program unggulan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Cek Kesehatan Gratis (CKG).
Gibran menekankan bahwa percepatan penurunan stunting harus dilakukan melalui pencegahan stunting baru. Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain:
- Pastikan ibu hamil memiliki status kesehatan dan gizi yang baik.
- Pastikan balita terpenuhi gizinya.
- Pastikan anak-anak terhindar dari masalah kesehatan dengan melakukan pemantauan tumbuh kembang berkala di Posyandu.
- Pastikan pemberian ASI eksklusif, Makanan Pendamping ASI (MPASI), Imunisasi Dasar Lengkap, serta penyediaan akses air minum dan sanitasi aman.
Pentingnya Komitmen Kepala Daerah dalam Menurunkan Stunting
Untuk mempercepat penurunan stunting di Indonesia, Gibran menekankan pentingnya komitmen kuat dari para Kepala Daerah untuk menjadikan penurunan stunting sebagai prioritas. Ia menyarankan agar pemerintah daerah meningkatkan kapasitas tenaga pelaksana di lapangan, memperkuat koordinasi lintas sektor, dan melakukan edukasi intensif kepada seluruh lapisan masyarakat.
Peran Kepemimpinan Kolaboratif dalam Keberhasilan Program
Secara terpisah, Plt. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia, Sekretariat Wakil Presiden Dyah Kusumastuti menyampaikan bahwa kunci utama keberhasilan percepatan penurunan stunting berada pada penguatan komitmen dan kepemimpinan kolaboratif.
Menurutnya, berbagai cerita nyata dari pemerintah daerah, desa, dan mitra pembangunan yang disampaikan pada Rakornas PPS menunjukkan bagaimana kolaborasi, kreativitas, dan kepemimpinan yang mampu mengubah angka statistik menjadi perubahan hidup yang dirasakan masyarakat.
Peserta Rakornas yang Melibatkan Berbagai Stakeholder
Rakornas TPPS 2025 dihadiri oleh 10 Kementerian/Lembaga yaitu Kementerian Sekretaris Negara, Kementerian Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Desa dan PDT, Kementerian Keuangan, Badan Gizi Nasional, dan Badan Pangan Nasional. Total peserta Rakornas mencapai 300 orang secara luring dan 2.450 peserta daring dari kalangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, NGO, dan Mitra Pembangunan.
Seorang penulis berita yang sering meliput isu pemerintahan dan administrasi publik. Ia memiliki kebiasaan membaca analisis kebijakan, menonton diskusi publik, dan membuat catatan ringkas. Waktu luangnya ia gunakan untuk berjalan santai. Motto: “Ketegasan dalam informasi adalah bentuk pelayanan publik.”
