Dailysurabaya.com JAKARTA – Wakil Ketua Komisi VI DPR Andre Rosiade mengungkapkan bahwa mayoritas fraksi dalam Komisi VI DPR setuju untuk menolak usulan pembentukan panitia kerja (panja) untuk menelisik tindakan hukum megakorupsi pada Pertamina . Hal itu dilandasi lantaran perkara megakorupsi Pertamina telah terjadi ditangani oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).
“Jadi memang sebenarnya ada usulan, tapi mayoritas fraksi pada Komisi VI setuju bahwa Panja tindakan hukum Pertamina tidaklah perlu, dikarenakan tindakan hukum ini telah pada ranah hukum pada Kejagung,” ujar Andre dalam Kompleks Parlemen, Senayan, Ibukota Pusat, Selasa (11/3/2025).
Andre menyampaikan, pihaknya tambahan fokus mengawal pembenahan internal pada Pertamina. Untuk persoalan hukum hukum, kata dia, Komisi VI DPR menyerahkan pada Kejagung.
“Kalau proses hukumnya kita serahkan ke aparat penegak hukum, apalagi kan sudah ada 9 orang yang digunakan ditahan, apalagi persoalan hukum ini sudah ada bergulir, berbagai pihak yang dimaksud akan terus dipanggil Kejagung,” tutur Andre.
“Tentu kami di area Komisi VI memberikan dukungan penuh terhadap Kejagung dan juga kami menilai proses yang dimaksud perlu kami lakukan di tempat Komisi VI adalah menjamin Pertamina melakukan inovasi lalu perbaikan pada internal,” terang Andre.
Kendati demikian, legislator Gerindra ini menegaskan, tak perlu ada pembentukan Ppnja untuk menelisik perkara megakorupsi di area Pertamina. “Kita setuju tadi di dalam Komisi VI tiada perlu untuk melakukan panja atau Pansus Pertamina,” pungkasnya.
Sebelumnya, anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDIP Mufti Anam menyokong pembentukan Panja BBM Pertamina di area DPR imbas adanya tindakan hukum dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan juga produk-produk kilang dalam PT Pertamina periode 2018-2023.
