Dailysurabaya.com JAKARTA – Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Deddy Yevri Sitorus mengungkap ada utusan yang mana memberitahu terhadap partainya untuk meminta-minta Hasto Kristiyanto mundur sebagai Sekjen. Tak hanya sekali itu, PDIP juga diminta agar tidaklah mengakhiri Joko Widodo (Jokowi) sebagai kader.
Hal ini sengaja diungkap Deddy lantaran ia menilai bahwa Hasto merupakan korban dari kesewenang-wenangan institusi penegak hukum. Dia meyakini perkara yang menyeret Hasto itu merupakan bagian dari politisasi hukum.
“Perlu diketahui bahwa sekitar tanggal 14 Desember, itu ada utusan yang dimaksud menemui kami, memberitahu bahwa sekjen harus mundur, lalu jangan pecat Jokowi lalu menyampaikan ada sekitar 9 orang dari PDIP yang mana menjadi target dari pihak kepolisian kemudian KPK,” kata Deddy pada jumpa pers yang tersebut dijalankan pada kantor DPP PDIP, Jalan Diponogoro, Menteng, Ibukota Indonesia Pusat, Rabu (12/3/2025).
Deddy tak mengungkap identitas secara rinci utusan yang dimaksud dimaksud. Dia hanya saja menyampaikan apabila utusan ini merupakan orang yang tersebut sangat berwenang. Karena itulah, Deddy meyakini tindakan hukum Hasto Kristiyanto ini merupakan murni bentuk kriminalisasi.
“Itulah juga yang digunakan menjadi keyakinan kami bahwa seutuhnya persoalan ini adalah persoalan yang tersebut dilandasi oleh itikad tiada baik oleh kesewenang-wenangan,” ujarnya.
Menurutnya, apabila memang sebenarnya KPK ingin sebenar-benarnya menegakkan hukum di dalam Republik ini, maka tentu banyak persoalan atau persoalan hukum hukum lainnya yang mana dapat dipecahkan KPK.
“Kasus mas Hasto jelas adalah persoalan hukum politisasi hukum, kriminalisasi jahat serta itulah kenapa kami sebagai partai baik DPP maupun Fraksi akan bersama-sama melawan kesewenang-wenangan ini,” katanya.
