Dailysurabaya.com JAKARTA – Mantan Menteri Koordinator Sektor Politik, Hukum, serta Keselamatan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta-minta terhadap kementerian yang terlibat pada pembuatan izin kemudian sertifikat pagar laut pada Kota Tangerang untuk tak menutup-nutupi perkara yang disebutkan demi menjaga hormat institusi. Mahfud memohon agar menteri terkait tidaklah takut membongkar tindakan hukum pagar laut.
“Menteri2 yg kementeriannya terlibat dlm pembuatan izin lalu HGU Laut tak hrs takut. Yg bertanggungjawab scr pidana adl aktor intelektual, pelaku, kemudian kontestan yg ada niat,” tulis Mahfud dalam akun media sosial Twitter atau X @mohmahfudmd, Mulai Pekan (27/1/2025).
Menurut Mahfud, yang bertanggung jawab secara pidana adalah pejabat yang dimaksud dengan segera berkolusi. Mahfud meminta-minta agar menteri yang dimaksud menjabat di area kementerian terkait untuk membongkar tindakan hukum tersebut.
“Yg bertanggungjawab scr pidana adl pejabat bawahan yg menerima delegasi wewenang. Jd, kalau merasa tak terlibat ya bongkar sj, Pak Menteri. Kan byk perkara yg dihukum hny dirjen atau pegawai bawahnya yg secara langsung berkolusi,” tulisnya.
Mahfud juga menyarankan agar menyerahkan dia yang melanggar terhadap aparat penegak hukum. “Serahkan dia yang melanggar hukum hukum bukti2nya ke aparat penegak hukum. Tak perlu menutupi persoalan hukum dgn alasan demi hormat institusi.”
Hingga ketika ini, postingan Mahfud MD disukai oleh 3.373 warganet, dan juga mendapat komentar beragam dari warganet.
“Penegak hukum kita hampir tak bisa saja dipercaya lagi prof. Yg ada nanti kongkalikong,” komentar pemilik akun@rudynapit
“Berdsrkn pengembngan penyidikn pasti juga oknum yg menerbitkan srtifikat pantas dijdikan tersangka. Krn sertifikat diterbitkn sebelum adanya rekomendasi atau apalah namanya dari KKP. Didukung pula dng pengembangan berdsrkn fakta persidangan,” tulis @wijayantogempar.
