Dailysurabaya.com JAKARTA – Wakil Ketua Komisi IV DPR Ahmad Yohan memperkuat langkah Menteri Koordinator Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan yang mana memacu terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) terkait konstruksi serta pemeliharaan irigasi menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.
Menurut Yohan, kebijakan yang dimaksud juga lainnya terkait pangan, seperti kenaikan Harga Pembelian Petani (HPP) gabah, juga pemangkasan alur distribusi pupuk subsidi, menimbulkan target swasembada pangan pada 2027 optimistis dapat terwujud.
“Kita mengamati pemerintah pusat melakukan berbagai terobosan yang dimaksud luar biasa demi ketahanan, dan juga swasembada pangan. Sebut saja, HPP gabah naik, alur distirubusi pupuk subsidi dipangkas, lalu penyelenggaraan irigasi akan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Melihat semua itu, kami optimistis target swasembada pangan dapat terwujud,” papar Yohan, Akhir Pekan (5/1/2024).
Khusus terkait irigasi, politikus PAN ini menyampaikan, selama ini berbagai irigasi yang dimaksud rusak, bahkan sawah yang dimaksud tak memiliki irigasi, akibat keterbatasan anggaran pemerintah daerah.
“Karenanya, inisiatif pemerintah pusat mengambil alih tanggung jawab ini patut diapresiasi. Bukan cuma meringankan bupati lalu gubernur, tapi juga mempercepat terwujudnya ketahanan dan juga swasembada pangan,” ujar Presidium Majelis Nasional Korps Alumni HMI (MN KAHMI) ini.
Anggota DPR dari Dapil NTT I ini juga menjelaskan, DPR tentunya akan mengawasi kebijakan yang dimaksud sanggup terealisasi dengan baik. Jangan sampai, niat baik dan juga keseriusan pemerintah pusat untuk segera mewujudkan ketahanan lalu swasembada pangan menjadi tak berjalan lantaran pelaksanaannya yang digunakan tidak ada maksimal atau bahkan diselewengkan.
“Komisi IV DPR tentunya akan mengawal, mengawasi, lalu menjamin penyelenggaraan lalu pemeliharan irigasi oleh pemerintah pusat terlaksana dengan maksimal dan juga tiada ada yang digunakan diselewengkan. Komunitas juga silakan terlibat mengawasi, kalau ada temuan-temuan penyelewengan komunikasikan ke kami,” tegas Yohan.
Sebelumnya, Menko Pangan Zulkifli Hasan memverifikasi Presiden Prabowo Subianto segera meneken Perpres di tempat mana pemerintah pusat diperbolehkan untuk merancang serta memelihara irigasi dalam beberapa daerah.
“Ini baru kita putuskan, pusat sanggup bangun irigasi mau 1.000 sampai 3.000 hektare. Perpres telah selesai, sudah ada rapi, sudah ada di tempat Mensesneg, kemungkinan besar 1-2 minggu ini sanggup ditandatangani,” kata Zulhas, sapaan akrabnya.
Pemerintah, katanya, sudah pernah menyiapkan anggaran sebesar Rp15 triliun untuk menggarap irigasi sawah dalam daerah.
