Krisis Ekonomi Iran: Dampak Sanksi Barat dan Kekacauan Sosial
Krisis ekonomi yang terus berlanjut di Iran telah memicu aksi unjuk rasa besar-besaran di ibu kota, Teheran. Kondisi ini disebabkan oleh sanksi-sanksi yang diberlakukan oleh Amerika Serikat, Eropa, dan PBB terhadap negara tersebut, yang secara signifikan memengaruhi perekonomian dan kehidupan sehari-hari masyarakat.
Sanksi-sanksi ini dimulai karena kekhawatiran terkait program nuklir Iran. Pada 2005, Asosiasi Energi Atom Internasional (IAEA) menyatakan bahwa Iran tidak mematuhi kewajiban internasionalnya dalam hal pengawasan pengembangan senjata nuklir. Meskipun Iran menyangkal tuduhan tersebut dengan alasan bahwa pengayaan uranium dilakukan untuk tujuan damai, pendapat ini tidak dianggap serius oleh negara-negara Barat.
Amerika Serikat menjadi salah satu pemimpin dalam upaya mengisolasi Iran secara finansial, termasuk memblokir ekspor minyaknya. Tudingan tentang keberadaan nuklir Iran juga dikaitkan dengan ketakutan Israel, yang merupakan negara pemilik senjata nuklir. Sanksi yang diberlakukan mencakup embargo senjata, pembekuan aset, larangan bepergian, serta sanksi nuklir, rudal, dan perbankan yang berdampak pada seluruh sektor ekonomi Iran.
Seorang sandera AS yang ditutup matanya dan diikat tangannya ditunjukkan di hadapan publik di luar Kedutaan Besar AS di Teheran pada 9 November 1979. – (Eugene Hoshiko/Associated Press)
Sanksi Barat juga menghambat produksi minyak Iran, meskipun negara ini memiliki cadangan minyak bumi terbesar di dunia. Di sektor kesehatan, sanksi sering kali membuat fasilitas kesehatan di Iran kewalahan.
Sanksi AS terhadap Iran sudah diberlakukan sejak lama, bahkan sebelum adanya kekhawatiran nonproliferasi nuklir. Pada 1979, setelah Revolusi Islam Iran, Amerika Serikat memberlakukan sanksi ekonomi dan politik. Pada 1984, sanksi tambahan diberlakukan setelah pemboman pangkalan Marinir AS di Beirut oleh kelompok Hizbullah, yang merupakan klien Iran.
Pada 2012, Iran menghadapi sanksi paling ketat dalam sejarah modern. Setelah penandatanganan perjanjian nuklir JCPOA pada 2015, ada pelonggaran singkat. Namun, pada 2018, Presiden Donald Trump kembali memberlakukan sanksi melalui kebijakan “tekanan maksimum” dan membatalkan kesepakatan JCPOA.
Warga Iran mengambil bagian dalam unjuk rasa protes anti-AS dan Israel di Lapangan Palestina di Teheran, Iran, 09 April 2025. – (EPA-EFE/ABEDIN TAHERKENAREH)
Pada September 2025, mata uang Iran terdepresiasi tajam ketika negara-negara Eropa menerapkan kembali sanksi PBB terhadap Iran. Dolar AS mencapai harga lebih dari 1,06 juta real di pasar mata uang terbuka Teheran pada hari itu.
Setelah sekitar satu dekade, pada 28 September, Iran sekali lagi terkena sanksi PBB ketika negara-negara Barat memberikan tekanan terhadap Teheran. Meski ada tentangan dari Rusia dan China, mekanisme “snapback” dari perjanjian nuklir 2015 digunakan untuk mengaktifkan kembali sanksi tersebut.
Ekonomi Iran yang sudah lama terpuruk karena sanksi Barat langsung terjun bebas. Inflasi di Iran mencapai 32,5 persen pada 2024, dan IMF memperkirakan kenaikan sebesar 42,4 persen pada 2025.
Para pengunjuk rasa berbaris di pusat kota Teheran, Iran, Senin, 29 Desember 2025. – (Fars News Agency via AP)
Meningkatnya kesenjangan kekayaan dan kesenjangan seperti luka yang membusuk dapat menyebabkan kebencian sosial yang mendalam dan merusak persatuan nasional di negara berpenduduk sekitar 92 juta jiwa tersebut.
Sanksi telah lama dianggap oleh Barat sebagai alat yang manusiawi dalam kebijakan luar negeri. Namun, dengan mempelajari Iran, salah satu negara yang terkena sanksi paling berat di dunia, para peneliti menemukan bahwa sanksi tidak hanya menghancurkan perekonomian, namun juga menghukum sebagian masyarakat Iran yang secara historis mendorong reformasi.
Tentara Israel memeriksa lokasi yang terkena serangan rudal langsung yang diluncurkan dari Iran di Tel Aviv, Israel, pada Ahad, 22 Juni 2025. – (AP Photo/Bernat Armangue)
Pemerintah Iran yakin bahwa AS, sekutu Baratnya, dan Israel meningkatkan sanksi untuk memicu kerusuhan di Iran dan membahayakan keberadaan Republik Islam. Sejak penerapan kembali sanksi PBB pada 28 September, beberapa pertemuan tingkat tinggi telah diadakan di Teheran mengenai cara mencegah keruntuhan ekonomi, menghindari sanksi, dan mengelola kemarahan publik yang membara.
Kesenjangan ekonomi yang semakin dalam, kesalahan manajemen ekonomi, inflasi yang tinggi, dan korupsi yang dilakukan negara – bahkan dilaporkan oleh media pemerintah – telah memicu ketidakpuasan. Kepemimpinan Iran sangat bergantung pada “ekonomi perlawanan” – sebuah strategi swasembada dan perdagangan yang lebih erat dengan China, Rusia, dan beberapa negara regional. Moskow dan Beijing mendukung hak Iran atas energi nuklir untuk tujuan damai dan mengutuk serangan AS dan Israel terhadap tiga lokasi nuklir Iran pada bulan Juni.
Namun, para analis memperingatkan bahwa solusi seperti itu mungkin tidak cukup untuk melindungi negara berpenduduk 92 juta jiwa ini dari pukulan ekonomi baru. Dampak sanksi PBB akan sangat parah dan beragam, sehingga memperdalam kerentanan struktural dan keuangan negara yang sudah lama ada.
Penulis berita yang tekun mengeksplorasi cerita di balik fenomena yang terjadi di masyarakat. Ia suka berkunjung ke tempat baru, memotret suasana, serta berbincang dengan orang-orang dari berbagai latar. Hobinya adalah menulis cerpen dan bercocok tanam. Motto: "Tulisan terbaik lahir dari observasi yang jujur."
