Peringatan Presiden Prabowo terhadap Budaya “Wisata Bencana”
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa tidak boleh ada budaya “wisata bencana” saat para pejabat dan tokoh datang ke lokasi bencana hanya untuk mengabadikan momen dan mengambil foto. Ia meminta agar para pejabat yang datang benar-benar membantu korban dan mengatasi kendala di lapangan.
“Saya mohon, jangan pejabat-pejabat, tokoh-tokoh datang ke daerah bencana hanya untuk foto-foto dan untuk dianggap hadir, ya. Mohon sebaliknya. Kita tidak mau ada budaya wisata bencana. Jangan. Kalau datang, benar-benar harus ada tujuan untuk membantu mengatasi masalah,” ujar Presiden Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Jakarta, Senin 15 Desember 2025.
Prabowo menilai, kecenderungan wisata bencana bukan hal yang baik untuk dilihat. Kepala Negara meminta agar pimpinan yang memiliki tugas dan portofolio yang sesuai-lah yang meninjau lokasi bencana. Ia juga menegaskan bahwa rakyat jangan dijadikan objek oleh para pejabat saat mengabadikan momentum di lokasi bencana. Sebaliknya, pejabat seharusnya dapat memberikan solusi jika lokasi bencana kekurangan air bersih hingga BBM.
“Saya lihat ada, kecenderungan wisata bencana, ini tidak bagus. Ya, rakyat di situ jangan dijadikan objek. Kita datang ke situ untuk benar-benar ingin mencari masalah, melihat kesulitan, dan bertindak. Kita lihat di sini kurang air bersih, apa tindakannya? Di situ kurang BBM, masih terisolasi, bagaimana tindakannya? Dan sebagainya itu,” kata Prabowo.
Pembangunan Hunian bagi Korban Bencana
Presiden Prabowo Subianto meminta pembangunan hunian bagi korban bencana segera dilakukan dengan memanfaatkan lahan milik negara agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan cepat. Ia juga menyampaikan bahwa anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi telah disiapkan melalui APBN.
“Anggaran APBN sudah kita siapkan dan saya katakan bahwa anggaran ini kita siapkan karena memang uangnya ada. Dan uangnya ada karena justru pemerintah kita yang saya pimpin, di awal pemerintah kita, kita menghemat ratusan triliun. Yang saya dicerca, saya dimaki-maki bahwa efisiensi ini salah. Baru ada di dunia ini ada demonstrasi menentang efisiensi,” ujar Presiden Prabowo.
Menurut Presiden, penerapan prinsip efisiensi berkeadilan, sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Dasar 1945, memungkinkan pemerintah memiliki kemampuan pembiayaan yang cukup untuk menangani kebutuhan mendesak, termasuk penanganan dampak bencana.
“Dengan efisiensi, kita punya kemampuan, kita punya kekuatan sekarang. Jadi, saudara-saudara, kita sudah siap. Terima kasih. Kita sudah siapkan (anggarannya),” kata Prabowo.
Pembentukan Badan Khusus untuk Rehabilitasi
Presiden menyampaikan bahwa pemerintah telah merencanakan pembentukan badan atau satuan tugas khusus untuk menangani rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak bencana. Melalui mekanisme tersebut, pemerintah akan mempercepat pembangunan hunian sementara sekaligus hunian tetap bagi warga terdampak.
“Segera kita akan bangun hunian-hunian sementara dan hunian-hunian tetap. Bahkan, mungkin saya dapat laporan dari Menteri Perumahan ya, mungkin mulai hari Minggu ini kita sudah mulai membangun 2.000 rumah. Kemungkinan rumah ini bisa langsung aja jadi rumah tetap, ya,” kata Prabowo.
Di sisi lain, Prabowo juga menyampaikan apresiasinya kepada para menteri, wakil menteri, kepala badan/lembaga, hingga direktur utama BUMN strategis, seperti PLN dan Pertamina, yang ditemui saat melakukan kunjungan kerja di tiga provinsi terdampak, yakni Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.
Pemulihan Bencana dalam 2-3 Bulan
Presiden Prabowo Subianto menargetkan, pemulihan bencana yang terjadi di wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat dapat selesai/rampung dalam kurun waktu 2-3 bulan ke depan. Prabowo meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia karena tidak dapat menyelesaikan penanganan bencana dalam 3-5 hari.
Ia memastikan bahwa pemerintah terus bekerja keras agar masyarakat terdampak bencana dapat kembali beraktivitas normal. “Saya telah minta maaf, saya tidak punya tongkat Nabi Musa. Kita tidak bisa selesaikan dalam 3 hari, 4 hari, 5 hari. Mungkin 2-3 bulan aktivitas akan benar-benar normal,” ujar Prabowo.
Audit dan Evaluasi Izin Operasi Toba Pulp Lestari
Prabowo Subianto juga memerintahkan Kementerian Kehutanan melakukan audit dan evaluasi total izin operasi Toba Pulp Lestari yang bergerak pada sektor pengolahan hasil hutan, khususnya bubur kertas atau pulp dan produk turunan lainnya.
“Khusus untuk PT Toba Pulp Lestari, PT TPL, yang banyak diberitakan. Bapak Presiden secara khusus memerintahkan kepada saya untuk audit dan evaluasi total terhadap PT TPL ini,” kata Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni saat jumpa pers di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, kemarin sore.
Raja Juli mengaku telah menginstruksikan Wakil Meneteri Kehutanan Rohmat Marzuki untuk fokus mengawal audit tersebut. “Insyaallah, sekali lagi, apabila (sudah) ada hasilnya, akan saya umumkan kembali kepada publik, apakah akan kita cabut atau kita lakukan rasionalisasi terhadap PBPH yang mereka kuasai beberapa tahun belakang ini,” ujarnya.
Reporter berita yang mengutamakan akurasi dan objektivitas. Ia memiliki ketertarikan pada isu sosial dan ekonomi, serta mengikuti perkembangan dunia digital. Waktu luangnya dihabiskan untuk membaca laporan penelitian, mendengarkan podcast edukasi, dan berjalan santai di taman kota. Motto: "Fakta adalah kompas bagi setiap penulis."
