Evaluasi Kinerja dan Inovasi di Kementerian Hukum Tahun 2025
Pada tahun 2025, Kementerian Hukum (Kemenkum) telah melalui berbagai proses evaluasi dan refleksi terhadap kinerja yang telah dilakukan. Hal ini menjadi penting untuk memastikan bahwa langkah-langkah strategis dapat diambil guna meningkatkan kualitas layanan hukum dan keadilan bagi masyarakat.
Selama rapat koordinasi pengendalian kinerja dan refleksi akhir tahun Kemenkum 2025, Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas menyampaikan apresiasi kepada seluruh unit kerja yang telah berkontribusi positif dalam penyelenggaraan kinerja Kemenkum sepanjang tahun tersebut. Menkum menekankan bahwa kebersamaan, kolaborasi, dan komitmen yang terbangun merupakan bekal penting untuk mendorong kemajuan Kemenkum ke depan.
Kinerja Ditjen AHU
Di Direktorat Jenderal (Ditjen) Administrasi Hukum Umum (AHU), Kemenkum berhasil membantu program Bapak Presiden untuk mewujudkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan jumlah yang luar biasa, yaitu 83.000. Kendala yang muncul dapat segera diselesaikan dengan cepat, sehingga memberikan respon yang positif.
Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual (KI)
Ide tentang pembiayaan berbasis KI juga mendapat apresiasi dari Menkum. Ide ini berasal dari hasil pertemuan General Assembly di WIPO, di mana negara-negara maju memberikan perlindungan yang luar biasa terhadap KI. Dengan usulan Kementerian Hukum, pemerintah sudah menyetujui alokasi 10 triliun rupiah di tahun 2026 untuk pembiayaan berbasis KI. Ini merupakan lompatan strategis yang tidak boleh dianggap sepele.
Kinerja Ditjen Kekayaan Intelektual (KI)
Di Ditjen Kekayaan Intelektual (KI), peningkatan kinerja terlihat dari inovasi yang dilakukan. Contohnya, di Kalimantan Timur, terdapat inovasi one day service, dengan puncaknya 169 Peraturan Perundang-undangan (PP) mampu diselesaikan harmonisasinya dalam satu hari.
Penghargaan untuk Badan Strategi Kebijakan (BSK)
Badan Strategi Kebijakan (BSK) mendapatkan penghargaan atas prestasi yang dicatat. Seluruh kebijakan di Kemenkum, terutama yang berbentuk Peraturan Menteri Hukum, tidak akan ditandatangani jika tidak disertai dengan kajian yang dibuat oleh BSK. Hal ini menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan berbasis fakta.
Peningkatan Kompetensi Pegawai di BPSDM Hukum
Prestasi juga diberikan kepada peningkatan kompetensi pegawai di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum. Dengan telah diwisudanya taruna Poltekpin dan akan segera diserahkan kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, BPSDM Hukum harus memulai tantangan baru dengan melakukan perekrutan siswa baru lagi.
Dukungan Manajemen dan Inspektorat Jenderal
Kinerja positif juga diberikan kepada kesekjenan dan Inspektorat Jenderal. Berupa tindak lanjut terhadap temuan dan dukungan terkait sumber daya manusia. Kedepan setelah melakukan transformasi untuk pelayanan publik, Kemenkum akan memperbarui merit system.
Apresiasi untuk Pos Bantuan Hukum (Posbankum)
Terakhir, apresiasi yang sebesar-besarnya diberikan kepada seluruh jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkum yang telah menyukseskan layanan pos bantuan hukum (posbankum). Ini merupakan langkah konkret kehadiran negara melalui Kemenkum untuk mempermudah masyarakat memperoleh akses keadilan yang merata hingga ke tingkat desa/kelurahan.
Target awal pembentukan posbankum adalah 7.000, namun saat ini jumlahnya telah melebihi 70.000. Hal ini menunjukkan keberhasilan dalam penguatan layanan hukum di tingkat daerah.
Tema Rapat Koordinasi
Tema rapat koordinasi kali ini adalah “Mewujudkan Hukum Berkeadilan melalui Layanan Transformasi Digital menuju Indonesia Emas 2045”. Tema ini mengandung makna bahwa hukum berkeadilan adalah tujuan hakiki, sehingga diharapkan setiap kebijakan, layanan, dan penegakan yang dilakukan dapat memberikan keadilan bagi masyarakat.
Mekanisme Kegiatan
Peserta yang terdiri dari pimpinan tinggi (pimti) madya, pimti pratama pusat dan wilayah, serta kepala bagian tata usaha dan umum kanwil dengan jumlah 334 orang akan dibagi kedalam enam komisi. Setiap komisi memiliki fokus khusus, seperti Renaksi Dukungan Manajemen, Renaksi Administrasi Hukum Umum, dan lainnya.
Penutup
Kepala Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, menyampaikan bahwa apresiasi yang diberikan Menteri Hukum RI menjadi motivasi besar bagi seluruh jajaran di daerah untuk terus meningkatkan kinerja dan kualitas layanan. Capaian kinerja sepanjang tahun 2025 merupakan hasil nyata dari sinergi, kolaborasi, dan komitmen bersama antara unit pusat dan kantor wilayah.
Berbagai terobosan yang telah dilakukan Kementerian Hukum, mulai dari percepatan harmonisasi peraturan perundang-undangan, penguatan layanan administrasi hukum umum, pengembangan pembiayaan berbasis kekayaan intelektual, hingga perluasan layanan pos bantuan hukum, akan terus diperkuat di Kalimantan Barat. Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat siap menindaklanjuti hasil rapat koordinasi ini dengan memperkuat transformasi digital, meningkatkan profesionalisme aparatur, serta memastikan kehadiran negara benar-benar dirasakan masyarakat hingga ke tingkat desa dan kelurahan, sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.
