Prediksi Doktor Hukum UI yang Terbukti Akurat
Prediksi dari Dr. Febby Mutiara Nelson, seorang doktor hukum dari Universitas Indonesia (UI), terbukti akurat setelah gelar perkara khusus mengenai ijazah Joko Widodo di Polda Metro Jaya rampung dilaksanakan pada Senin (15/12/2025). Dalam prediksi sebelumnya, ia menyatakan bahwa penunjukan ijazah Jokowi oleh Bareskrim tidak akan sepenuhnya menyelesaikan masalah.
Pada gelar perkara tersebut, Bareskrim menunjukkan ijazah Jokowi kepada Roy Suryo dan tim penyidik. Namun, Roy Suryo tetap meragukan keaslian ijazah tersebut. Ia menilai ada banyak kejanggalan yang menunjukkan bahwa ijazah itu 99,9 persen palsu.
“Kami akhirnya tadi ditunjukkan sebuah barang yang diklaim sebagai ijazah asli analog milik Joko Widodo,” ujar Roy Suryo dalam pernyataannya. “Di barang yang disebut ijazah itu, saya dengan lantang dan tegas mengatakan saya sangat ragu.”
Roy Suryo juga menyampaikan bahwa ijazah tersebut tampak terlalu baru meskipun usianya lebih dari 40 tahun. Menurutnya, kertas foto di tahun 80-an memiliki usia tertentu, dan ijazah Jokowi masih terlihat tajam dan jelas.
Hal senada juga disampaikan oleh tersangka Rustam Effendi. Ia mempertanyakan apakah foto orang berkacamata di ijazah Jokowi benar-benar Jokowi atau bukan. “Setelah diberitahu ijazah aslinya, saya akan pertanyakan apakah itu foto Jokowi? Apakah itu bibir Jokowi? Apa itu kuping Jokowi? Foto itu menunjukkan bukan Jokowi,” kata Rustam.
Selain itu, Rizal Fadillah, tersangka lain dalam kasus ini, menyampaikan bahwa ijazah Jokowi telah ditunjukkan oleh penyidik, namun belum dapat dipastikan asli. “Kalau kita masih beranggapan itu dokumen palsu, itu sah-sah saja karena belum ada putusan peradilan yang menyatakan itu (ijazah Jokowi) asli,” ujarnya.
Perdebatan Masih Berlanjut Meski Ijazah Ditunjukkan
Dr. Febby Mutiara Nelson, yang sebelumnya menyampaikan prediksi ini, menegaskan bahwa penunjukan ijazah Jokowi tidak akan sepenuhnya menyelesaikan masalah. Menurutnya, perdebatan masih bisa terjadi meskipun ijazah Jokowi ditunjukkan.
“Sebenarnya menunjukkan ijazah itu juga tidak menyelesaikan masalah menurut saya, karena ijazah yang ditunjukkan itu bisa palsu, bisa juga tidak,” ujarnya. “Nanti bisa dibantah lagi. Misalnya ijazah sepertinya asli tapi ternyata buatan pramuka, misalnya gitu.”
Febby juga menyoroti kemungkinan adanya perdebatan tentang jenis kertas dari ijazah tersebut. “Kalau seandainya diperlihatkan pasti ada lab forensik dan sebagainya untuk menunjukkan bahwa ini memang asli atau tidak,” tambahnya.
Menurut Febby, diperlihatkannya ijazah Jokowi ke publik belum tentu menyelesaikan permasalahan. Selain itu, tidak bisa juga mengakibatkan dihentikan atau dicabutnya laporan oleh pihak kuasa hukum Jokowi.
Proses Hukum Harus Dilakukan di Pengadilan
Febby menegaskan bahwa permasalahan ijazah Jokowi akan terlihat jelas di pengadilan nanti. Pasalnya, di pengadilan, semua masyarakat bisa mengikuti dan melihat proses hukum secara transparan.
“Memang harus dibawa ke pengadilan kalau menurut saya. Karena di situlah akan diuji dan transparansi itu akan kelihatan,” ujarnya. “Kalau saat ini di tahap penyidikan kan proses penyidikan itu sifatnya tertutup. Tertutup untuk umum. Proses gelar perkara pun tertutup.”
Ia menambahkan bahwa masyarakat siapapun boleh hadir di dalam persidangan itu untuk melihat bagaimana pembuktiannya. “Apakah pembuktiannya ini bisa terbukti menurut masyarakat atau diragukan saksinya seperti dulu kasusnya Ferdy Sambo,” ujarnya.
Profil Dr. Febby Mutiara Nelson
Dr. Febby Mutiara Nelson adalah staf pengajar di Bidang Studi Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Indonesia sejak tahun 2003. Ia mendapatkan gelar Sarjana Hukum, Magister Hukum, dan Doktor Ilmu Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Selain mengajar di program sarjana, Febby juga mengajar di Program Magister Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Ia memiliki pengalaman cemerlang di organisasi UI, termasuk pernah menjabat sebagai Wakil Ketua LKBH-PPS FH UI (2004 – 2013), Dewan Penasehat LKBH-PPS FH UI (2014 – 2018), Sekretaris Bidang Studi Hukum Acara FH UI (2004 – 2013), serta Kepala Unit Laboratorium, Klinik Hukum dan Kompetisi Mahasiswa (2013 – 2019).
Seorang penulis berita yang sering meliput isu pemerintahan dan administrasi publik. Ia memiliki kebiasaan membaca analisis kebijakan, menonton diskusi publik, dan membuat catatan ringkas. Waktu luangnya ia gunakan untuk berjalan santai. Motto: “Ketegasan dalam informasi adalah bentuk pelayanan publik.”
