Berita Nasional Terpopuler di Awal Pekan
Di awal pekan ini, berbagai peristiwa nasional menarik perhatian publik. Tiga berita utama yang paling banyak dibaca mencakup isu internal organisasi NU, masalah kekurangan personel Basarnas, serta penetapan status bencana nasional untuk banjir di Sumatera.
Gus Yahya Siap Rekonsiliasi dengan Rais Aam PBNU
Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Amin Said Husni, menyatakan bahwa Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf atau lebih dikenal sebagai Gus Yahya, siap melakukan islah atau rekonsiliasi dengan Rais Aam PBNU, Miftachul Akhyar, dalam menghadapi konflik internal organisasi tersebut.
“Gus Yahya siap islah, atau istilah lainnya rekonsiliasi. Artinya, menyatu kembali. Memang itu jalan satu-satunya yang konstitusional,” ujar Amin kepada Tempo.
Menurut Amin, kedua tokoh ini bisa bersama-sama mempersiapkan Muktamar NU untuk memilih kepengurusan baru. Hal ini penting agar NU tidak terpecah-belah jika tidak terjadi islah dan sepakat untuk muktamar tahun depan.
“Kalau NU pecah yang rugi bukan hanya orang-orang yang berselisih. Tapi NU secara keseluruhan. Bahkan bangsa ini ikut rugi,” tambahnya.
Kekurangan Personel Basarnas dalam Penanganan Bencana
Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (SAR) atau Basarnas, Marsekal Madya Mohammad Syafii, mengungkapkan bahwa lembaganya masih menghadapi kekurangan personel dalam menghadapi bencana di berbagai daerah sekaligus.
Dalam rapat dengan Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat pada Senin, 1 Desember 2025, Syafii menjawab pertanyaan mengenai kecukupan sarana prasarana dan personel Basarnas.
Menurut Syafii, idealnya Basarnas memiliki kantor di setiap kota/kabupaten. Namun saat ini, cakupan kantor Basarnas belum mencapai jumlah ideal. “Terkait dengan apakah Basarnas misalkan memiliki sarana-prasarana yang cukup, kami sampaikan pasti sangat kurang karena sesuai harapan dari komisi tentunya kami diharapkan hadir di setiap kabupaten,” kata dia dalam rapat.
Syafii juga menyebut bahwa satu kantor Basarnas di daerah harus menangani sejumlah kota/kabupaten. Padahal, jumlah personel di setiap kantor terbatas. “Kami sampaikan misalkan di Sumatera Barat, satu kantor besar meng-cover 18 kabupaten/kota dengan jumlah personel yang ada juga sangat terbatas,” tambahnya.
Untuk mengatasi keterbatasan ini, Syafii mengatakan bahwa personel Basarnas akan memberdayakan sumber daya masyarakat dalam operasi search and rescue atau pencarian dan pertolongan.
Penetapan Status Bencana Nasional oleh Presiden
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Ahmad Muzani, membahas desakan agar pemerintah menetapkan banjir dan longsor di Sumatera sebagai bencana nasional. Menurut Muzani, penetapan status bencana nasional sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden Prabowo Subianto.
“Semua itu akan bergantung kepada keputusan presiden, karena penetapan bencana nasional sepenuhnya menjadi kewenangan presiden melalui keputusan presiden,” ujar Muzani di Gedung DPR/MPR, Jakarta pada Senin, 1 November 2025.
Banjir dan longsor terjadi secara luas di tiga provinsi Sumatera, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bencana itu terjadi pada akhir November lalu dan telah menimbulkan ratusan korban jiwa.
Muzani menilai saat ini pemerintah daerah telah bisa menangani bencana yang terjadi di wilayah mereka. Ia juga menyatakan bahwa Presiden Prabowo telah meninjau langsung ke lokasi bencana di Aceh dan Sumatera Utara. “Beliau pasti melihat langsung keadaan ini, mudah-mudahan semuanya bisa segera ditangani,” tutur dia.
Kesimpulan
Berbagai isu yang muncul di kancah nasional pada awal pekan ini menunjukkan tantangan yang dihadapi oleh berbagai institusi dan organisasi. Dari isu internal NU hingga penanganan bencana, semua ini menunjukkan pentingnya koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat sendiri.
