Langkah Dedi Mulyadi Tangani Bencana Jabar, 5 Kantor Gubernur Jadi Pusat Komando

Langkah Gubernur Jawa Barat dalam Menghadapi Potensi Bencana

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, kini tengah mempersiapkan langkah-langkah strategis untuk menghadapi potensi bencana yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Salah satu inisiatif utamanya adalah menyiapkan lima kantor wilayah gubernur sebagai pusat komando dalam penanggulangan bencana. Langkah ini diambil agar respons terhadap bencana dapat lebih cepat dan efektif.

Dedi Mulyadi menekankan bahwa kesiapsiagaan tidak cukup hanya berupa imbauan. Menurutnya, pemerintah daerah harus memiliki fasilitas dan sarana pendukung yang memadai serta tim yang siap bekerja di lapangan. Ia menyampaikan hal ini dalam sebuah pernyataan resmi yang dikutip dari berbagai sumber.

Peningkatan Dukungan bagi Daerah

Pemda Provinsi Jabar akan meningkatkan dukungan kepada pemerintah kabupaten dan kota dalam berbagai tahapan, mulai dari pencegahan hingga penanganan pasca-bencana. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memanfaatkan lima kantor wilayah gubernur sebagai pusat komando. Kelima kantor tersebut berlokasi di Kota Bandung, Kota Cirebon, Kabupaten Bogor, Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Garut.

“BPBD provinsi nanti tidak akan terpusat di Bandung tapi ada di semua kantor wilayah Gubernur dengan kelengkapan dan mulai tahun ini sebagian sudah dibeli,” ujarnya.

Pentingnya Koordinasi dalam Penanggulangan Bencana

Koordinasi antara seluruh unsur pemerintahan hingga masyarakat sangat penting dalam menangani bencana. Menurut Dedi Mulyadi, langkah mitigasi dan kesiapsiagaan merupakan faktor utama untuk menghadapi ancaman bencana di wilayah Jabar. Ia menegaskan bahwa penanganan bencana tidak akan efektif jika dilakukan secara terpisah.

Ia juga menyampaikan bahwa pencegahan adalah bagian dari tindakan yang sering dilakukannya. Contohnya adalah membenahi aliran sungai untuk mencegah bencana. Hal ini menjadi salah satu contoh nyata dari upaya pencegahan yang dilakukan oleh Pemda Provinsi Jabar.

Konsep Tata Ruang Sunda dalam Pembangunan

Dedi Mulyadi berpendapat bahwa apabila konsep penataan ruang Sunda diterapkan dalam berbagai kebijakan, Jawa Barat dapat terhindar dari banyak bencana hidrometeorologi. Menurutnya, Sunda bukan sekadar identitas etnis atau wilayah, melainkan sebuah “laboratorium hidup” yang memberikan banyak panduan tentang bagaimana ruang seharusnya dikelola.

Konsep tata ruang Sunda berlandaskan prinsip gunung kudu awian, lengkob kudu balongan, lebak kudu sawahan. Prinsip tersebut mengatur bagaimana lanskap alam mestinya dimanfaatkan. Daerah perbukitan harus dijaga tetap hijau dan ditanami pepohonan berkayu agar terhindar dari erosi maupun longsor. Sementara itu, wilayah lembah seharusnya memiliki tempat-tempat penampungan air seperti kolam atau balong, dan area dataran cocok dijadikan lahan sawah sebagai sumber pangan masyarakat.

Upaya untuk Meminimalisir Bencana

Jika konsep tata ruang Sunda diterapkan dengan baik, diharapkan dapat meminimalisir terjadinya bencana hidrologis mulai dari tanah longsor di kawasan hulu hingga banjir di kawasan dataran. Dedi menegaskan bahwa Jawa Barat perlu kembali mengarahkan pembangunan sesuai prinsip tata ruang Sunda agar keseimbangan lingkungan tetap terjaga.

Salah satu langkah yang harus dilakukan adalah menertibkan bangunan yang berdiri di area sempadan sungai agar aliran air kembali normal. Karena itu, perubahan fungsi lahan juga harus dikontrol, sebab alam sebaiknya dikembalikan pada fungsi alaminya.

Pembelajaran dari Masyarakat Adat Sunda

Dedi menuturkan bahwa masyarakat adat Sunda memiliki banyak praktik baik terkait pembangunan berkelanjutan, ketahanan pangan, hingga kehidupan sosial budaya yang rukun. Untuk itu, para pengambil kebijakan diharapkan bisa belajar dari mereka.

“Maka kepada para birokrat, politisi, dan para pemangku kepentingan lainnya, masyarakat adat jangan dikenalkan dengan ‘budaya proposal’ karena itu akan bersebrangan dengan nilai-nilai adat budaya,” kata dia.