Warga Kalbar Kecam Jalan Rusak, Wagub Beri Respons Tegas
Viral di media sosial, warga Kalimantan Barat (Kalbar) mengeluhkan kondisi jalan yang rusak, khususnya di wilayah Bedayan, SP 3, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang. Mereka bahkan menyampaikan keinginan untuk “meminjam” Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, agar memperbaiki infrastruktur di Kalbar. Peristiwa ini menarik perhatian Wakil Gubernur Kalbar, Krisantus Kurniawan, yang memberikan respons tegas terhadap keluhan warga.
Menurut Krisantus, perbaikan infrastruktur merupakan salah satu pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan konektivitas, serta memperkuat daya saing nasional. Namun, di tengah tuntutan efisiensi anggaran daerah yang semakin ketat, pemerintah daerah dihadapkan pada dilema antara menjaga stabilitas fiskal dan memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur yang mendesak.
Pemerintah pusat mendorong daerah untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran melalui pengurangan belanja yang kurang produktif, peningkatan transparansi, serta penguatan akuntabilitas. Akan tetapi, tantangan muncul ketika efisiensi tersebut justru berpotensi menghambat proyek-proyek infrastruktur yang memiliki dampak jangka panjang terhadap pertumbuhan ekonomi.
Dalam video viral tersebut, warga juga membanding-bandingkan kondisi jalan di Kalbar dengan Provinsi Jawa Barat (Jabar). Mereka bahkan menyampaikan keinginan untuk meminta Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi, memperbaiki infrastruktur di Kalbar. Respons dari Wakil Gubernur Kalbar, Krisantus Kurniawan, cukup mengejutkan.
Krisantus mempersilakan hal tersebut, namun dengan catatan bahwa pembangunan dilakukan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalbar sebesar Rp6 triliun. “Silakan saja, suruh Dedi Mulyadi jadi Gubernur Kalbar. Saya mau lihat, tapi pakai APBD Rp6 triliun bangun Kalbar. Kalau dia bisa, saya cium lututnya,” katanya di Pendopo Bupati Sintang, Kamis (9/4/2026).
Lebih lanjut, Krisantus menjelaskan bahwa kondisi Kalbar tidak bisa disandingkan dengan Jabar, baik dari segi luas wilayah maupun kemampuan anggaran. Ia menyebut bahwa Jawa Barat memiliki luas wilayah sekitar 43 ribu kilometer persegi dengan APBD sekitar Rp31 triliun. Sementara Kalimantan Barat, dengan luas wilayah mencapai 171 ribu kilometer persegi, lebih dari satu kali Pulau Jawa, hanya memiliki APBD sekitar Rp6 triliun lebih.
Perbedaan ini membuat beban pembangunan infrastruktur di Kalbar jauh lebih besar. “Semakin luas wilayah, semakin berat biaya pembangunan. Jadi masyarakat jangan sampai gagal paham,” tambahnya.
Meski begitu, Krisantus memastikan pemerintah tetap berupaya menangani persoalan infrastruktur, khususnya di Kabupaten Sintang. Ia menjelaskan bahwa Pemkab telah menurunkan alat Unit Pelaksana Jalan dan Jembatan (UPJJ) untuk memperbaiki ruas jalan di Bedayan yang sempat viral.
Prioritas Pembangunan Infrastruktur di Sintang
Sementara itu, Bupati Sintang, Gregorius Herkulanus Bala, menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur masih menjadi prioritas utama Pemkab Sintang hingga 2030 mendatang. Hal ini disampaikannya saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kabupaten Sintang Tahun 2027 di Pendopo Bupati Sintang, Kamis.
Bala menyebut bahwa kondisi infrastruktur di Kalbar saat ini masih menghadapi tantangan besar. Ia memaparkan bahwa dari total panjang jalan kabupaten 1.787 kilometer, baru sekira 13,13 persen yang berada dalam kondisi baik. Sementara sisanya masih dalam kondisi rusak sedang hingga berat.
“Kita masih dihadapkan pada sejumlah isu strategis dan tantangan besar, terutama pada aspek penyediaan layanan dasar infrastruktur. Persentase jalan dalam kondisi mantap hanya 13,13 persen, sisanya rusak sedang hingga berat,” jelasnya.
Bala pun mengajak jajaran Pemkab Sintang dan masyarakat untuk tetap optimis di tengah keterbatasan anggaran. Lebih lagi, dalam situasi global yang tidak menentu. Ia menyatakan bahwa kondisi global saat ini turut berdampak pada kemampuan fiskal daerah yang makin terbatas.
Oleh karena itu, diperlukan penguatan sinergi antara pemerintah daerah, provinsi, hingga pusat. “Saat ini kita harus memperkuat sinergisitas dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat akibat situasi global yang sedang terjadi. Dampak nyata kami rasakan terutama pada ruang fiskal daerah yang semakin kecil dan terbatas. Tentu kondisi ini menuntut kita untuk bekerja semakin efisien, adaptif, cermat, dan inovatif dalam merencanakan pembangunan daerah,” terang Bala.
Meski di tengah keterbatasan, ia mengajak seluruh pihak untuk tetap optimis dalam menatap masa depan pembangunan daerah. “Atas kondisi tersebut, saya mengajak kita semua optimis menatap masa depan. Kita harus memanfaatkan semua potensi dan sumber daya yang kita miliki, agar dapat mencapai kinerja pembangunan yang optimal,” ajaknya.
Seorang penulis berita online yang terbiasa bekerja cepat tanpa mengabaikan akurasi. Ia menaruh perhatian pada isu sosial, budaya, dan tren masyarakat. Waktu luangnya ia gunakan untuk membaca buku psikologi, berjalan kaki di taman, dan merawat tanaman hias. Ia percaya bahwa ide terbaik muncul dari ketenangan. Motto: “Ketelitian adalah kunci dari kredibilitas.”
