Kemenkum Kalbar Tingkatkan Kapasitas Humas di Era Digital

Strategi Komunikasi Publik di Era Digital

Di tengah arus informasi digital yang semakin deras, kepercayaan publik menjadi aset paling berharga bagi setiap instansi pemerintah. Dalam rangka memperkuat kapasitas SDM kehumasan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat turut serta dalam kegiatan bertajuk “No Trust, No Impact: Jurus Jitu Humas Pemerintah Menang di Komunikasi Digital”. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pontianak di Golden Tulip Hotel Pontianak pada Selasa, (7/4).

Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan instansi vertikal dan pemerintah daerah se-Kalimantan Barat, khususnya para pegawai yang membidangi pengelolaan media sosial dan kehumasan. Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat dalam kesempatan tersebut diwakili oleh Haris Fadillah dan Jemmy Lianda Sudarmanto.

Materi yang Disampaikan

Kegiatan dimulai dengan registrasi peserta dan sambutan pembukaan oleh panitia. Selanjutnya, peserta mendapatkan pemaparan materi oleh narasumber dari Direktorat Jenderal Imigrasi. Empat tema besar menjadi inti pembahasan dalam forum strategis ini, yaitu:

• Branding Komunikasi Publik
  Peserta diajak memahami pentingnya membangun citra positif instansi pemerintah melalui pendekatan komunikasi yang terencana dan konsisten.

• Manajemen Krisis
  Sesi ini menjadi salah satu bagian yang paling menarik perhatian peserta. Narasumber menegaskan bahwa krisis merupakan kondisi yang berpotensi merusak reputasi dan mengganggu operasional organisasi, sehingga membutuhkan penanganan yang cepat, tepat, dan terukur. Lebih dari itu, krisis juga dapat menjadi titik balik bagi instansi untuk berbenah dan meningkatkan kualitas layanan publik.

• Strategi Komunikasi
  Peserta mendapatkan pembekalan tentang strategi komunikasi efektif dalam menyampaikan kebijakan pemerintah kepada masyarakat.

• Produksi Konten Digital
  Peserta juga diberikan keterampilan produksi konten digital yang informatif, edukatif, dan kreatif. Forum semakin hidup dengan hadirnya sesi diskusi interaktif, kuis, serta pertukaran pengalaman antar peserta dari berbagai instansi.

Penjelasan dari Kepala Kantor Wilayah

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, memberikan apresiasi atas keikutsertaan jajaran Kemenkum Kalbar dalam kegiatan strategis ini. Ia menegaskan bahwa penguatan kapasitas SDM kehumasan bukan pilihan, melainkan keharusan di tengah era digital yang penuh dinamika.

“Di era digital seperti sekarang, komunikasi pemerintah tidak bisa lagi berjalan apa adanya. Kepercayaan publik adalah fondasi dari setiap kebijakan yang kita jalankan. Jika masyarakat tidak percaya, maka sekuat apapun program yang kita hadirkan, dampaknya tidak akan terasa. Itulah mengapa kami mendorong seluruh pengelola kehumasan dan media sosial di lingkungan Kemenkum Kalbar untuk terus mengasah kompetensinya,” ujar Jonny.

Ia juga menekankan bahwa Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat akan menindaklanjuti hasil kegiatan ini secara konkret dan terstruktur. Sejumlah langkah strategis telah disiapkan, mulai dari penyelenggaraan sharing knowledge internal dan pelatihan lanjutan bagi pengelola media sosial, peningkatan kualitas dan konsistensi produksi konten digital, hingga penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan isu dan krisis komunikasi.

“Kami tidak ingin berhenti di sini. Ilmu dan pengalaman yang didapat harus segera diimplementasikan. Kami juga akan membangun sistem pemantauan media secara berkala agar potensi isu dapat dideteksi sejak dini, sebelum berkembang menjadi krisis yang lebih besar. Sinergi dengan instansi lain pun akan kami perkuat, karena komunikasi publik yang baik memerlukan kolaborasi, bukan kerja sendiri-sendiri,” tambah Jonny.

Capaian yang Dicapai

Kegiatan ini menghasilkan sejumlah capaian nyata bagi peserta yaitu meningkatnya pemahaman tentang strategi komunikasi publik di era digital, kemampuan membedakan isu dan krisis beserta langkah penanganannya, hingga terbangunnya sinergi antar instansi dalam ekosistem kehumasan pemerintah di Kalimantan Barat.

Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat menegaskan komitmennya untuk terus mengedepankan transparansi, akuntabilitas, serta kecepatan dan ketepatan informasi sebagai pilar utama dalam setiap komunikasi kepada masyarakat karena di balik setiap pesan pemerintah yang dipercaya, ada pelayanan publik yang dirasakan manfaatnya.