Dedi Mulyadi Tanggapi Dua Kasus Pungli Viral, Tegaskan Ancaman Hukuman

BANDUNG – Dua video dugaan pungutan liar (pungli) yang terjadi di Jawa Barat menyebar luas di media sosial. Menanggapi hal tersebut, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan bahwa pemerintah akan segera menindaklanjuti dan menertibkan praktik yang merugikan masyarakat tersebut.

Kasus pertama terjadi saat pembayaran pajak kendaraan di Kabupaten Bandung Barat. Dalam video yang diunggah akun TikTok Deni Priaone, seorang warga mengaku diminta tambahan biaya sebesar Rp700.000 agar proses pembayaran pajak mobilnya bisa dilakukan. Dalam rekaman itu disebutkan bahwa biaya tambahan tersebut digunakan untuk proses “nembak” KTP pemilik asli kendaraan karena data kepemilikan mobil tidak atas nama pembayar pajak. Petugas disebut menjelaskan bahwa biaya muncul akibat adanya penyesuaian administrasi kepemilikan kendaraan.

Menanggapi hal itu, Dedi Mulyadi memastikan laporan dari masyarakat akan segera ditindaklanjuti. Ia juga mengapresiasi warga yang berani melaporkan dugaan praktik pungli tersebut. “Saya ucapkan terima kasih atas pengaduannya dan segera kami tindak lanjuti dengan langkah penanganan yang cepat dan tepat,” ucap Dedi Mulyadi, Sabtu (4/4/2026).

Dia menegaskan bahwa pembayaran pajak kendaraan tidak boleh dipersulit dan tidak boleh ada biaya tambahan di luar ketentuan yang berlaku. Menurutnya, pemerintah seharusnya mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak, bukan justru menambah beban melalui pungutan yang tidak resmi. “Tidak boleh ada biaya tambahan yang memperberat,” tegasnya.

Kasus dugaan pungli kedua terjadi di Jembatan Cirahong, Kabupaten Tasikmalaya. Sebuah video memperlihatkan seorang pria meminta uang kepada pengendara motor sebelum melintas di jembatan tersebut. Dedi menegaskan praktik pungutan terhadap pengendara tidak memiliki dasar hukum dan akan ditindak jika terus dilakukan. “Apabila masih terus dilakukan pungutan maka kami akan melakukan tindakan bahwa saudara sudah melakukan pungutan liar terhadap masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan, jika praktik tersebut tetap berlangsung, pemerintah akan membawa kasus itu ke ranah hukum. “Saya ucapkan terima kasih dan pasti ujungnya adalah pidana,” kata Dedi.

Dedi juga menjelaskan bahwa Jembatan Cirahong merupakan aset milik PT Kereta Api Indonesia yang sebelumnya telah diperbaiki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan anggaran lebih dari Rp1 miliar. Perbaikan tersebut membuat lantai jembatan kini layak dilintasi masyarakat. Pemprov Jabar bahkan berencana melanjutkan penataan dengan pengecatan dan pemasangan lampu agar jembatan lebih nyaman dan estetis.

Karena itu, dia menegaskan tidak ada alasan bagi siapa pun untuk memungut uang dari masyarakat yang melintas di lokasi tersebut. “Untuk itu tidak ada alasan bagi siapapun untuk memungut uang saat warga menggunakan jembatan tersebut,” pungkasnya.

Langkah-langkah yang Diambil Oleh Pemerintah Jawa Barat

Pemerintah Jawa Barat telah mengambil beberapa langkah untuk menangani dugaan pungli yang terjadi di wilayahnya. Berikut beberapa langkah yang telah dilakukan:

• Penindakan cepat terhadap pelaku pungli
  
  Gubernur Dedi Mulyadi menegaskan bahwa semua laporan masyarakat akan segera ditindaklanjuti. Ia menekankan bahwa pemerintah tidak akan toleran terhadap praktik pungli yang merugikan rakyat.

• Peningkatan pengawasan di tempat-tempat strategis
  
  Pemerintah akan meningkatkan pengawasan di area-area yang sering terjadi pungli, seperti jembatan, terminal, dan tempat pelayanan umum lainnya. Hal ini bertujuan untuk mencegah terulangnya kejadian serupa.

• Edukasi kepada masyarakat
  
  Selain menindak pelaku pungli, pemerintah juga akan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang hak-hak mereka dalam menghadapi pungli. Masyarakat diimbau untuk tidak ragu melaporkan kejadian tersebut.

• Kolaborasi dengan lembaga hukum
  
  Jika ditemukan adanya pungli yang terus berlangsung, pemerintah akan bekerja sama dengan lembaga hukum untuk menuntut pelaku secara hukum. Ini menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga keadilan dan kepentingan rakyat.

Peran Masyarakat dalam Mencegah Pungli

Masyarakat memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya pungli. Beberapa cara yang dapat dilakukan antara lain:

• Melaporkan kejadian pungli secara langsung
  
  Jika masyarakat menemukan adanya pungli, mereka harus segera melaporkannya ke pihak berwajib atau lembaga terkait. Laporan ini sangat penting untuk mengidentifikasi dan menindak pelaku.

• Menghindari transaksi ilegal
  
  Masyarakat diimbau untuk tidak mematuhi permintaan pungli yang tidak sah. Jika diminta bayaran tambahan, mereka dapat menolak dan melaporkannya.

• Meningkatkan kesadaran diri
  
  Kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya dalam menghadapi pungli sangat penting. Dengan kesadaran ini, masyarakat akan lebih waspada dan tidak mudah tertipu.