Kritik terhadap Ekspor Logam Tanah Jarang dari Malaysia
Kelompok aktivis lingkungan dan pendukung Palestina di Malaysia mengeluarkan desakan kepada pemerintah negara tersebut untuk segera memberlakukan pembatasan ekspor logam tanah jarang. Desakan ini muncul setelah perusahaan pemroses mineral Lynas Rare Earths menandatangani perjanjian pasokan selama empat tahun dengan Departemen Pertahanan Amerika Serikat (AS).
Berdasarkan pernyataan kelompok Boycott, Divestment & Sanctions (BDS) yang diterima oleh Malaysiakini, kesepakatan tersebut dinilai bertentangan dengan kebijakan luar negeri non-blok yang selama ini dianut oleh Malaysia. Mereka menegaskan bahwa mineral strategis ini seharusnya tidak diekspor ke negara-negara yang berpotensi menggunakan logam tersebut untuk “tujuan militer ilegal”.
Polemik ini bermula dari kesepakatan yang ditandatangani pada Maret 2026 lalu. Dalam perjanjian tersebut, Lynas berhasil meraih kontrak empat tahun untuk memasok oksida logam tanah jarang kepada Departemen Pertahanan AS. Langkah ini semakin memperkuat posisi Lynas sebagai pemasok utama logam krusial di luar dominasi Tiongkok.
Komponen Vital dalam Alutsista Modern
Logam tanah jarang atau rare earth elements (REE) adalah kelompok yang terdiri dari 17 unsur kimia, termasuk 15 lantanida, skandium, dan itrium. Unsur-unsur ini sangat penting bagi teknologi modern. Meskipun disebut “jarang”, bukan berarti ketersediaannya minim di bumi, melainkan karena sulit ditemukan dalam konsentrasi tinggi. Proses penambangan dan pemurnian logam ini memerlukan biaya mahal serta teknik yang rumit.
Di ranah sipil, lempung ionik REE menjadi bahan baku layar ponsel pintar, magnet kuat (neomagnet) untuk motor kendaraan listrik (EV), hingga turbin angin. Namun, di sektor pertahanan, logam ini merupakan komponen yang tidak tergantikan. Berbagai alat utama sistem persenjataan (alutsista) mutakhir seperti rudal, satelit, dan sistem laser sangat bergantung pada rare earth. Material persenjataan dan logam berat militer juga sering dicampur dengan logam jenis ini agar daya tahannya meningkat.
Kondisi ini memicu kekhawatiran para aktivis. Mereka berargumen bahwa keterlibatan AS dalam berbagai operasi militer, terutama konflik di Timur Tengah, membuat rantai pasokan dari Malaysia secara langsung ikut menyuplai mesin perang negara adidaya tersebut. Oleh karena itu, mereka mendesak pemerintah Malaysia untuk mengambil langkah tegas dengan meninjau ulang atau bahkan membatasi izin operasi Lynas di wilayahnya.
Ancaman Geopolitik yang Mengancam Netralitas Malaysia
Lebih jauh, aktivis memperingatkan adanya ancaman geopolitik yang serius. Mereka mengklaim bahwa kesepakatan pasokan tersebut telah mencederai prinsip netralitas Malaysia dan berisiko menyeret negara jiran itu ke dalam pusaran agenda militer AS. Perkembangan terbaru ini menambah daftar panjang sorotan publik terhadap pabrik Lynas di Pahang, Malaysia, yang sebelumnya juga telah menghadapi pengawasan ketat dan kritik tajam terkait isu dampak lingkungan, keselamatan, serta operasional pabrik.
