Prabowo Diuji Tragedi Teheran, Tidak Bertekuk Lutut pada Konflik Iran-AS

Kritik dan Harapan dari Muhammadiyah Jatim terhadap Peran Indonesia dalam Konflik Timur Tengah

Muhammadiyah Jawa Timur kembali menyampaikan kritik terhadap langkah yang diambil oleh Presiden RI, Prabowo Subianto, dalam upaya menengahi konflik antara Amerika Serikat (AS) dan Iran. Meskipun tawaran Indonesia sebagai mediator sempat mendapat apresiasi, hingga saat ini belum ada respons atau tindakan nyata yang menunjukkan bahwa inisiatif tersebut sedang dijalankan.

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia telah menyatakan penyesalan atas kegagalan perundingan AS–Iran yang berujung pada eskalasi militer di kawasan Timur Tengah. Tawaran Presiden Prabowo untuk menjadi mediator juga mendapat dukungan dari Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi. Namun, sampai saat ini, tidak ada mekanisme konkret yang menandai dimulainya proses mediasi tersebut. Hal ini memicu kegelisahan berbagai pihak, termasuk organisasi Islam besar seperti Muhammadiyah Jawa Timur.

Keprihatinan atas Korban Sipil dan Elite Iran

Konflik yang meletus antara AS dan Iran tidak hanya mengancam stabilitas regional, tetapi juga menimbulkan korban jiwa yang signifikan. Dilaporkan, serangan militer tersebut menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei, beserta anggota keluarganya dan sejumlah pejabat tinggi Iran. Selain itu, lebih dari 500 warga sipil turut menjadi korban.

Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, Muhammad Mirdasy, menyampaikan kecaman keras atas tragedi tersebut. Ia menilai tindakan tersebut sebagai kebiadaban yang sangat luar biasa. Pernyataan ini mencerminkan kegundahan moral Muhammadiyah terhadap praktik kekerasan yang terus berulang dan menelan korban tak berdosa.

Politik Bebas Aktif Harus Terlihat Nyata

Meski demikian, PWM Jatim tetap mengapresiasi inisiatif Presiden Prabowo untuk menawarkan diri sebagai mediator antara AS–Israel dan Iran. Apresiasi itu, menurut Muhammadiyah, selaras dengan komitmen Presiden saat bergabung dalam Board of Peace (BOP), yang bertujuan menghentikan agresi militer di Timur Tengah, khususnya oleh Amerika Serikat dan Israel.

Namun, apresiasi tersebut dibarengi dengan tuntutan ketegasan sikap. PWM Jatim menekankan bahwa politik luar negeri bebas aktif harus tampak dalam sikap dan tindakan nyata, terutama ketika dunia dihadapkan pada konflik berskala besar. “Bagaimana politik bebas aktif Indonesia harus dibuktikan dalam hal ini tidak boleh Presiden Prabowo punya kecenderungan kepada salah satu pihak yang ada,” ujarnya.

Ramadan yang Tercabik Konflik

PWM Jatim juga menyoroti dampak konflik yang berpotensi meluas, termasuk terhadap rakyat Palestina di Gaza. Momentum Ramadan yang seharusnya diwarnai ketenangan dan refleksi spiritual justru dibayangi ketegangan dan kekerasan. “Apa yang menjadi harapan utama dari presiden sebagai bagian dari BOP yang memastikan keadilan semua pihak itu sepertinya sangatlah tidak terwujud kenyataannya,” tegasnya.

Menurut mereka, situasi ini memperlihatkan jurang antara harapan normatif dan realitas geopolitik yang dihadapi umat manusia saat ini.

Menagih Peran sebagai Juru Adil

Lebih jauh, PWM Jatim menilai bahwa sejauh ini Presiden Prabowo belum sepenuhnya tampil sebagai juru adil yang menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak. Sikap tegas untuk mengutuk serangan yang terjadi pun dinilai belum terdengar secara jelas.

Karena itu, Muhammadiyah mendorong Presiden agar melangkah lebih jauh dari sekadar pernyataan niat. “Kami ingin mendorong Presiden Prabowo melakukan langkah konkret sistematis bagi perdamaian dunia. Buktikan, perdamaian bukan jargon, harus dibuktikan sebagai realitas,” pungkasnya.

Seruan tersebut menjadi penegasan bahwa di tengah dunia yang kian terpolarisasi, peran Indonesia sebagai penyeimbang moral dan jembatan dialog hanya akan diakui bila disertai tindakan nyata—bukan sekadar retorika diplomasi.