CO.ID, JAKARTA — Dalam peta politik Irak yang kompleks dan sering kali membingungkan, satu nama kembali muncul dengan bayangan yang panjang dan kontroversial: Nouri al-Maliki. Di Washington, namanya disebut dengan nada peringatan; di Tehran, mungkin dengan senyum kepuasan.
Kini, pada usia 75 tahun, mantan perdana menteri dua periode itu dinominasikan untuk periode ketiga, mengancam menggeser kembali poros Irak ke timur, sebuah prospek yang membuat Amerika Serikat meradang dan mempertanyakan seberapa jauh mereka akan pergi untuk menghentikannya.
Jalan al-Maliki menuju kekuasaan adalah cermin dari sejarah Irak yang berliku. Sebagai anggota awal Partai Dawa Islam, kelompok oposisi Syiah yang diburu rezim Saddam Hussein, ia menghabiskan seperempat abad dalam pengasingan, terutama di Suriah dan Iran. Pengalaman ini tidak hanya membentuk pandangan politiknya, tetapi juga membangun jaringan patronase yang dalam dengan pihak Iran, yang memberikan suaka dan dukungan.
Pascainvasi AS tahun 2003, ia merangkak naik di tengah kekacauan, akhirnya menjadi perdana menteri pada 2006. Dua periode berturut-turut hingga 2014, masa jabatan terpanjang sejak Saddam, menyaksikan Irak terperosok dalam beberapa babak paling kelam: perang sektarian yang brutal, kebangkitan milisi, dan erosi kepercayaan terhadap negara.
Kritikus menuduh kebijakannya yang sentralistik dan mendalamnya proses “de-Baathifikasi” telah mengalienasi komunitas Sunni, menyuburkan radikalisme, dan membuka jalan bagi teror ISIS. Namun, bagi basis pendukung Syiah-nya, ia adalah benteng yang teguh.
Mengapa Washington Begitu Gemetar?
Jawabannya sederhana namun berdampak luas: pengaruh Iran. Bagi AS, kembalinya al-Maliki bukan sekadar pergantian kepemimpinan, melainkan penyerahan de facto kedaulatan Irak kepada rival geopolitiknya di Tehran. Kekhawatiran AS adalah bahwa di bawah kepemimpinannya, Irak akan semakin terjalin dalam orbit ekonomi, militer, dan strategis Iran, menggagalkan investasi triliunan dolar dan nyawa AS yang dicurahkan sejak 2003.
Ancaman dari Washington datang secara terbuka dan blak-blakan. Presiden Donald Trump di media sosial menyatakan AS “tidak akan lagi membantu Irak” jika al-Maliki kembali, menyebut masa jabatannya sebelumnya “kacau” dan “merusak”. Peringatan ini bukan retorika kosong; ia dibarengi dengan ancaman pembatasan akses Irak ke rekening minyaknya yang dikelola di Federal Reserve New York, senjata ekonomi yang mematikan bagi negara yang 90% pendapatannya bergantung pada ekspor minyak. Membekukan akses itu berarti menghentikan gaji pegawai negeri, pensiun, dan layanan publik, sebuah tekanan yang dapat memicu keruntuhan sosial.
Demonstrasi dan Dilema Kedaulatan
Ancaman AS justru memantik reaksi nasionalisme yang kuat. Ratusan demonstran berkumpul di depan Kedutaan Besar AS di Baghdad, mengibarkan bendera Irak dan mengecam “campur tangan asing”. Di sinilah paradoks pahit terungkap: banyak warga Irak yang mengkritik al-Maliki justru menolak dicampuri Washington. Bagi mereka, ini adalah soal harga diri dan kedaulatan, hak sebuah bangsa untuk menentukan pemimpinnya sendiri, meski pilihannya berisiko.
Al-Maliki sendiri dengan lantang menolak tekanan AS, menyebutnya sebagai “campur tangan terang-terangan” dan bersikeras hanya akan mundur jika koalisi pendukungnya menarik dukungan. Sikap ini memperdalam polarisasi domestik: di satu sisi, ada mereka yang trauma dengan warisan kekerasan sektarian era al-Maliki; di sisi lain, ada mereka yang melihatnya sebagai simbol ketahanan melawan hegemoni Barat.
Pertarungan di Atas Puing Sistem Sektarian
Kebuntuan ini menyoroti kegagalan mendasar sistem politik pasca-2003, yang membekukan identitas sektarian dalam governance. Jabatan perdana menteri “dipersembahkan” untuk politisi Syiah, presiden untuk Kurdi, dan ketua parlemen untuk Sunni, sebuah formula yang sering berujung pada deadlock, korupsi, dan pemerintahan yang lemah. Kembalinya al-Maliki, didukung oleh Koalisi Koordinasi Syiah yang dominan, menunjukkan bagaimana elite lama terus berebut kue kekuasaan, sementara kebutuhan mendesak akan reformasi, rekonsiliasi nasional, dan ekonomi yang terdiversifikasi terabaikan.
Dunia Mengawasi: Rusia dan Posisi Anti-Intervensi
Sementara AS mengancam, Moskow mengambil posisi berseberangan. Rusia, yang sejak awal menentang invasi AS ke Irak, kini menegaskan kembali prinsip “non-campur tangan”. Presiden Vladimir Putin menyuarakan dukungan untuk kedaulatan dan persatuan Irak, sekaligus secara halus memperluas pengaruhnya di Timur Tengah dengan berdiri sebagai penentang hegemoni AS. Bagi Irak, ini adalah permainan besar antara dua raksasa, di mana nasionalisme dan kepentingan sektarian diperebutkan di arena global.
Kembalinya Nouri al-Maliki bukan sekadar soal seorang politisi. Ia adalah simbol dari pertarungan eksistensial Irak: antara ketergantungan pada AS dan tarikan alamiah kepada Iran; antara trauma sektarian dan impian nasionalisme; antara kedaulatan yang diidealkan dan realitas ekonomi yang rentan. Apapun hasil akhirnya, satu hal jelas: Irak sekali lagi terjepit di persimpangan sejarahnya sendiri. Dan dalam drama ini, minyak bukan hanya sumber kekayaan, tetapi juga senjata, dan rantai.
