Dailysurabaya.com JAKARTA – Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan, pemerintah akan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang tersebut menghapus ketentuan presidential threshold melalui putusan perkara nomor 62/PUU-XXII/2024. Ia menyatakan, pemerintah akan mematuhi putusan tersebut.
“Prinsipnya kita hormati juga patuh terhadap putusan MK. Karena putusan MK itu kan final and binding. Jadi tidaklah ada upaya hukum berikut,” ujar Supratman ketika ditemui Graha Pengayoman, Kementerian Hukum, Ibukota Indonesia Selatan, Selasa (7/1/2025).
Politikus Partai Gerindra ini pun sudah menugaskan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Dhahana Putra untuk mengkaji putusan tersebut. Langkah itu ditujukan Supratman sebagai bentuk persiapan pemerintah pada mematuhi putusan tersebut.
Baca Juga: Presidential Threshold Dihapus, Capres Tunggal Pupus
“Walaupun inisiatif untuk memproduksi inovasi undang-undang tentang pilpres dan juga pilkada itu ketika ini diinisiasi oleh DPR, namun demikian pemerintah harus siap-siap juga,” katanya.
Lebih lanjut, Supratman menilai, putusan MK berpeluang untuk mengakibatkan sejumlah calon presiden (capres) yang dimaksud mendaftar. Ia pun mengatakan, MK sudah memberi wewenang pada DPR serta pemerintahan untuk melakukan rekayasa konstitusi.
“Karena itu MK memberi ruang terhadap pembentuk undang-undang, yakni DPR bersatu dengan pemerintah, presiden maksud saya, untuk melakukan rekayasa konstitusional dengan mempedomani lima hal. Yang satu tiada boleh rekayasa konstitusional itu disahkan terhadap perolehan pengumuman ataupun kursi. Kan itu intinya tuh. Nah akibat itu pasti ini akan dipenuhi,” kata Supratman.
Meski demikian, Supratman belum mengetahui pasti potensi semua partai kebijakan pemerintah dapat mengajukan paslon. Menurutnya, langkah itu mengantisipasi hasil pembahasan RUU Pemilu.
“Apakah nanti semua partai kebijakan pemerintah akan masing-masing boleh mencalonkan? Nah nanti akan dibahas di dalam Revisi Undang-Undang tentang Pemilu, Partai Politik, maupun Pilkada,” pungkasnya.
