Hadiri RDP DPR, Gubernur Papua Sampaikan 6 Isu Strategis Perbatasan

Gubernur Papua Mengungkap Enam Isu Strategis di Kawasan Perbatasan

Jakarta – Gubernur Papua, Mathius Fakhiri, menyampaikan beberapa isu strategis yang terjadi di kawasan perbatasan, khususnya wilayah yang berbatasan dengan Papua Nugini (PNG) dan Republik Palau. Dalam paparannya saat Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja Perbatasan Wilayah Negara di Ruang Rapat Komisi II DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/1/2026), ia menyebutkan bahwa ada sekitar enam isu utama yang menjadi fokus perhatian.

1. Kerawanan di Bidang Pertahanan dan Keamanan

Menurut Mathius Fakhiri, isu pertama berkaitan dengan kerawanan di bidang pertahanan dan keamanan (Hankam). Ia menilai bahwa perbatasan sering kali menjadi tempat pelarian bagi para pelaku pelanggaran hukum. Hal ini memerlukan perhatian khusus dari pemerintah untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum di daerah tersebut.

2. Keterisolasian dan Ketertinggalan

Isu kedua mengacu pada keterisolasian dan ketertinggalan masyarakat perbatasan. Mathius menyebutkan bahwa tingkat kemiskinan relatif tinggi, akses pendidikan dan kesehatan terbatas, serta kapasitas sumber daya manusia (SDM) masyarakat perbatasan belum optimal. Ini menjadi tantangan besar dalam membangun kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

3. Pengakuan atas Hak Ulayat Tanah

Selanjutnya, isu ketiga berkaitan dengan pengakuan atas hak ulayat tanah. Menurut Mathius, banyak warga negara PNG yang bermukim di wilayah Indonesia dan sebaliknya. Selain itu, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap garis batas negara juga menjadi masalah yang perlu diperhatikan.

4. Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang Kurang Optimal

Mathius menyebutkan bahwa pengelolaan SDA di kawasan perbatasan masih kurang optimal. Terdapat masalah eksploitasi SDA ilegal dan pencemaran lingkungan akibat pertambangan. Selain itu, pola pengelolaan lingkungan masih bersifat tradisional dan komoditi pertanian, sehingga perlu adanya inovasi dan regulasi yang lebih ketat.

5. Kualitas dan Kuantitas SDM

Isu kelima berkaitan dengan kualitas dan kuantitas SDM di kawasan perbatasan. Mathius menyoroti tingkat pendidikan, kesehatan, sarana prasarana dasar, dan keterampilan masyarakat yang masih rendah. Peningkatan kualitas SDM menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan daerah.

6. Kerawanan Lintas Batas Negara

Isu keenam adalah kerawanan lintas batas negara, seperti perdagangan ilegal, penyeberangan secara illegal, penyelundupan, penangkapan ikan secara illegal, serta adanya kewarganegaraan ganda. Masalah ini membutuhkan koordinasi antar lembaga dan pihak terkait untuk meminimalkan risiko.

Gambaran Umum Kawasan Perbatasan Papua

Gubernur Papua juga memberikan gambaran umum tentang kawasan perbatasan Provinsi Papua. Ia menjelaskan bahwa kawasan perbatasan terdiri dari perbatasan darat dan laut. Perbatasan darat dengan PNG terletak di Kota Jayapura dan Kabupaten Keerom. Sementara itu, perbatasan laut dengan PNG dan Republik Palau meliputi Kota Jayapura (PNG), Kabupaten Jayapura (PNG), dan Kabupaten Supiori (Republik Palau).

Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Perbatasan

Dalam kesempatan tersebut, Mathius Fakhiri juga menyampaikan arah kebijakan pengembangan wilayah perbatasan. Salah satu langkah yang diusulkan adalah pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Distrik Waris, Keerom, dan Kota Jayapura. Pembangunan PLBN ini diharapkan dapat meningkatkan pengawasan dan pelayanan di kawasan perbatasan.

Peluang dan Program yang Sudah Dilaksanakan

Lebih lanjut, Gubernur Papua memaparkan program kegiatan yang telah dilaksanakan di kawasan perbatasan. Salah satu peluang yang disampaikan adalah pembukaan akses menuju kampung-kampung perbatasan yang terisolir. Tujuan dari hal ini adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dalam bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan ekonomi.

Pengembangan konektivitas melalui berbagai kegiatan diharapkan dapat memperkaya pemahaman antar dua wilayah dan mendorong terjadinya hubungan antar masyarakat (people to people contact). Selain itu, pengembangan kerja sama sister province/city juga menjadi fokus utama.

Kerja Sama dalam Berbagai Bidang

Mathius Fakhiri menekankan pentingnya kerja sama dalam berbagai bidang, seperti olahraga, pemuda, budaya, dan pendidikan. Contohnya, undangan delegasi-delegasi PNG untuk menghadiri berbagai festival budaya di Papua. Hal ini diharapkan dapat memperkuat hubungan antar daerah dan memperluas wawasan masyarakat.

Pernyataan Gubernur Papua

Mathius Fakhiri menegaskan bahwa Papua sebagai pintu gerbang Pasifik memiliki peran penting dalam pengelolaan kawasan perbatasan. Ia menilai bahwa pengelolaan kawasan perbatasan merupakan bagian integral dari pembangunan suatu negara dan tidak bisa dipisahkan dari kepentingan nasional.